Jayapura – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan Golkar masih tetap Istiqomah (Konsisten dan Keteguhan hati) bahwa Pilkada 2029 besok lewat DPRD. Ia menyebutkan bahwa Pilkada tersebut baik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, serta Pilkada Wali Kota dan Wakil Walikota Seluruh Indonesia.
“Dalam rancangan konsep yang hari ini Golkar godok, Pilkada kedepan, untuk Gubernur, Rasa-rasanya Pemilihanya Isnha Allah Golkar sudah Istiqomah lewat DPRD, begitu juga untuk Bupati maupun Walikota, Insha Allah 99 persen lagi loby-loby juga lewat DPRD”, Beber Kanda Bahlil Lahadalia, di Jayapura saat membuka Musda Golkar Papua, Jumat, 17 Oktober 2025 pagi.
Menurutnya, khusus di Tanah Papua. Jika ternyata perjuangan Golkar mendorong pemiliha kepala daerah dan wakil kepala daerah seluruh indonesia dipilih oleh DPRD maka sangat rugi jika tidak ada anak-anak papua yang mau bergabung ke Partai dan bersiap-siap untuk maju calon sebagai kepala daerah.
“Jadi rugilah bagi anak-anak papua yang punya keinginan untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota dan atau Wakil Walikota kalau tidak masuk partai”, Tantang Ketum Golkar. Bahlil Lahadalia disambut tepuk tangan meriah oleh peserta Musda dan Undangan yang hadir di acara tersebut yang dihadiri langsung Gubernur Papua.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa keterlibatan rakyat tetap harus menjadi unsur penting dalam setiap proses demokrasi, termasuk jika skema pilkada melalui DPRD akan dipertimbangkan.
“Kami tertarik untuk membahas pilkada melalui DPRD tapi dengan keterlibatan masyarakat. Sekurang-kurangnya rakyat bisa mendengar secara langsung visi dan misi kandidat melalui kampanye dan debat terbuka. Kalau ada hal lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan rakyat dalam pilkada melalui DPRD, kami akan rumuskan dengan baik,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.30 Juli 2025 dikutip dari Antaranews.com
Menurut Sarmuji, pemilihan langsung selama ini diakui memiliki keunggulan utama berupa partisipasi publik yang tinggi. Rakyat merasa memiliki akses langsung untuk memilih pemimpinnya.
Namun, ia juga mencatat bahwa sistem ini tidak lepas dari persoalan serius, seperti maraknya politik uang dan terjadinya fragmentasi sosial akibat polarisasi politik yang berkepanjangan.
Sebaliknya, mekanisme pemilihan melalui DPRD, meskipun lebih efisien dari sisi anggaran dan potensi konflik, kerap dikritik karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.
“Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.
Karena itu, menurutnya, perlu dirancang sebuah mekanisme baru yang menggabungkan efisiensi pemilihan melalui DPRD dengan tetap membuka ruang partisipasi rakyat secara bermakna.
Salah satu bentuknya adalah dengan menghadirkan kampanye dan debat terbuka sebagai bagian dari proses penyaringan calon kepala daerah, sebelum akhirnya DPRD melakukan pemilihan.
“Jika ada usulan keterlibatan masyarakat yang lebih intens dalam pilkada melalui DPRD, kami siap merumuskan,” tambahnya.
Sarmuji menekankan pentingnya mencari titik temu antara efisiensi dan partisipasi. Menurutnya, jika pilkada melalui DPRD dianggap sebagai opsi yang lebih stabil dan hemat biaya, maka harus diimbangi dengan mekanisme partisipatif yang menjamin rakyat tetap dapat menilai dan memberi masukan terhadap calon pemimpinnya.
“Partisipasi rakyat tidak harus semata-mata melalui pencoblosan. Rakyat bisa dilibatkan dalam forum kampanye, debat terbuka, atau uji publik yang bisa disiarkan secara luas. Dengan begitu, proses seleksi oleh DPRD tetap transparan dan akuntabel,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut.
Partai Golkar, katanya, akan mengkaji berbagai alternatif format yang memungkinkan adanya keterlibatan publik dalam skema pilkada melalui DPRD.
“Demokrasi kita harus terus berkembang dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan zaman. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi kita bisa merancang sistem yang lebih bijak, efisien, dan tetap melibatkan rakyat secara nyata,” katanya.
(ret)
