Fakfak – Sepertinya. Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sudah punya hitungan tersendiri soal dampak pemotongan anggaran transfer ke daerah terhadap sejumlah program dan kegiatan di Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat. pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Terdapat 32 Program SANTUN baik di Era Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik. Dua diantaranya adalah Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Kedua program ini telah berjalan untuk tahun pertama awal pemerintahan mereka yaitu, Tahun Anggaran 2025.
Lalu bagaimana dengan tahun berikutnya 2026?. Samaun Dahlan. Bupati terkaya di Papua Barat ini menegaskan didampingi Wakilnya Donatus. Bahwa mesikpun Purbaya sunat dana transfer ke daerah juga untuk Kabupaten Fakfak namun tidak penagruhi program baik tersebut.
Ditemu mataradarindonesia.com saat menghadiri acara pelaksanaan ketahanan pangan nasional Kabupaten Fakfak di Taman Satu Tungku Tiga Batu beberapa waktu kemarin menegaskan itu bahwa layaknya program lainya. Untuk Pendidikan dan Kesehatan Gratis masuk prioritas pemerintah
“Jadi sebenarnya pemangkasan anggaran ini tidak berpengaruh terhadap program pendidikan dan kesehatan gartsi di Kabupaten Fakfak karena kedua program tersebut masuk Program Prioritas yang berjalan setiap tahun, sementara program lainya dapat disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah”, tegasnya kepada mataradarindonesia.com.
Samaun ketika itu didampingi Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik akui bahwa dirinya sudah menghitung dampak kedepan. akan tetapi ia sangat berharap bahwa Purbaya bisa urungkan niat agar kembali luncurkan anggaran tersebut karena, sebab daerah yang miliki PAD besar saja mengeluh apalagi Fakfak dengan PAD ngos-ngosan. Pasti berpengaruh sekali.
Sebelumnya, Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengungkapkan kekhawatiran atas kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas anggaran transfer daerah mulai tahun 2026. Ia menyebut, pemotongan ini dapat mengganggu stabilitas kinerja pemerintahan dan menekan ruang fiskal daerah dalam membiayai berbagai program prioritas masyarakat.
Menurut Bupati, pengurangan anggaran tersebut mencapai 20 hingga 30 persen dari total dana yang selama ini diterima Kabupaten Fakfak. Ia menegaskan kondisi tersebut akan berdampak pada berbagai sektor, terutama kemampuan pemerintah membayar gaji dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Kalau tahun ini masih di kisaran Rp1,3 triliun, maka tahun depan turun cukup tajam. Ini bukan penyesuaian kecil, tapi pemotongan besar, Untuk menghitung gaji saja sudah berat. Kalau bicara TPP, situasinya makin sulit,” Jelas Bupati Fakfak. Samaun Dahlan didampingi Wakilnya Donatus Nimbitkendik
Bupati menilai, kebijakan tersebut juga berpotensi menunda sejumlah kegiatan pembangunan fisik di Fakfak. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang seharusnya digarap tahun depan bisa saja tertunda akibat keterbatasan dana, Ia menambahkan, selama ini Pemda Fakfak berupaya menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kegiatan publik agar seluruh sektor bisa bergerak.
“Padahal kegiatan pembangunan seperti itu penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, Kalau anggaran menyempit, tentu ada yang harus dikorbankan. Tapi kami akan tetap prioritaskan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kondisi ini, pemerintah daerah berencana melakukan rasionalisasi belanja dan efisiensi kegiatan. Bupati menyebut, pos-pos anggaran seperti perjalanan dinas, rapat, dan acara seremonial akan dikurangi.
“Yang tidak penting kita kurangi. Tapi yang langsung menyentuh masyarakat tetap kita jaga,” ucapnya.
Bupati Fakfak berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan tersebut, terutama bagi daerah kecil dengan PAD terbatas.
“Kami di Fakfak sangat bergantung pada transfer pusat. Kalau dikurangi drastis, efeknya bisa meluas ke masyarakat,” tutup Samaun Dahlan.
