Fakfak – Bupati Fakfak. Samaun Dahlan yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Papua Barat eriode 2025-2030 berharap kepemimpinan Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak. Apnel Hegemur mampu mengkomunikasikan kepentingan Dewan Adat maupun masyarakat dalam rangka mendukung serta mendorong hadirnya Investasi di Kabupaten Fakfak. sebut budaya palang memalang hanya mematikan proses pembangunan daerah utamanya di Kabupaten Fakfak.
Dalam sambutan tertutup yang disampaikan Ketua DPD Golkar Papua Barat yang kesehariannya sebagai Bupati Fakfak. Samaun Dahlan mengakui beberapa Investor besar yang sebentar lagi akan gelontorkan dana untuk berinvestasi di Kabupaten Fakfak. ruang menyampaikan aspirasi serta hak setiap masyarakat ada saluran yang telah tersedia yaitu kepada pemerintah maupun DPRD setempat sehingga proses dalam menyelesaikan setiap persoalan ditempuh dengan baik dan lebih mengedepankan azas rasa keadilan bagi seluruh yang berkepentingan. Selain itu semua proses hak adat masing-masing akan di rumuskan didalan AMDAL setiap Investasi yang akan dibangun di Fakfak.
Selain di acara penutupan Konferensi III Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak. persoalan yang sama juga disampaikan Bupati Fakfak. Samaun dahlan ketika memberikan arahan dan catatan dalam acara Wewowo (Duduk Bicara Bersama) berlangsung di Gedung Witnder Tuare Fakfak, Kamis, 13 November 2025. Didepan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainya serta para Raja di 7 Petauanan. Samaun sampaikan jika sebentar lagi ada beberapa Investor yang akan masuk membawah uang untuk berinvestasi di Kabupaten Fakfak. karena itu Investasi dengan nilai triliunan ini agar didukung dengan baik agar mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Fakfak sedang dilirik banyak investor besar dari luar, dari migas hingga perkebunan. Namun keputusan investasi sering terganjal oleh aksi spontan masyarakat ketika merasa haknya terganggu. Samaun menilai cara itu harus diakhiri, jika memang ada persoalan atau kesepakatan yang mau kita tempuh maka ada jalur resmi penyampaian aspirasi masyarakat adalah melalui mekanisme AMDAL. Dalam proses itu, masyarakat adat, pemerintah, dan investor bertemu, membahas risiko, merumuskan ganti rugi, dan menetapkan kewajiban masing-masing,Kalau ada yang belum jelas, kita perdebatkan di ruang musyawarah, bukan di jalan umum,” tegasnya.
Samaun kemudian mengumumkan bahwa seorang investor besar telah datang melakukan survei untuk pembangunan shorebase senilai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. Jika terwujud, shorebase itu akan menjadi pusat logistik proyek migas di wilayah Fakfak–Bintuni. Daerah ini , kata dia, memang sedang dikelilingi peluang besar. Sedikitnya ada tiga sumur migas baru yang akan dikembangkan. Dua di antaranya memiliki cadangan yang disebut terbesar di Asia Tenggara. Yaitu, Wilayah Fakfak dan perbatasan Fakfak dan Kaimana.
“Kalau shorebase ada di sini, tenaga kerja, barang, dan uang akan masuk lewat Fakfak. Tidak lagi lewat Sorong, nantinya kita punya pertumbuhan ekonomi terjamin, lapangan pekerjaan banyak dan terbuka untuk anak-anak kita, makanya mulai saat ini kita harus menyiapkan pendidikan vokasi untuk anak-anak kita sebagaimana rencana besar pemerintah kedepan” Terangnya.
Syaratnya satu, bandara Fakfak harus diperpanjang. Samaun menyebut Garuda sudah bersedia membuka rute Jakarta–Fakfak jika panjang landasan memenuhi standar. Bila itu terjadi, arus pekerja migas akan turun di Fakfak, bukan di kota lain. “Investor hanya datang ke daerah yang stabil. Fakfak harus tetap damai.”. Ia meminta seluruh masyarakat menahan diri dari aksi palang-memalang yang kerap terjadi ketika ada keluhan atau sengketa adat.
(ret)
