Fakfak – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak ditetapkan sebesar : Rp1.267.283.121.818,00, Terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp34.423.166.200,00, Pendapatan transfer sebesar Rp1.199.657.639.927,00, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp33.202.315.691,00, Belanja daerah sebesar Rp1.304.864.388.116,35
Kemudian, Belanja operasi sebesar Rp948.550.303.450,89, Belanja modal sebesar Rp175.935.893.045,46, Belanja tidak terduga sebesar Rp12.000.000.000,00, Belanja transfer sebesar Rp168.378.191.620,00, Defisit sebesar Rp37.581.266.298,35, Penerimaan pembiayaan sebesar Rp37.586.266.298,35, Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp5.000.000,00, Pembiayaan netto sebesar Rp37.581.266.298,35.
Melihat postur APBD Fakfak Tahun Anggaran 2026 yang sangat turun maka Pemerintah daerah melalui OPD Teknis kerja sama dengan Lintas Sektor lainya untuk mampu menggali PAD Kabupaten Fakfak. banyak potensi pendapatan daerah yang nganggur saat ini sehingga harus ada kebijakan yang betul-betul memberikan angin segar untuk pendapatan asli daerah melihat kebijakan pusat yang berdampak buruk terhadap APBD Daerah dan instrumen pelayanan publik lainya.
Semua daerah di seluruh Indonesia masih mengharapkan kebijakan lain diluar keputusan Menkeu yang memenjarakan keuangan pusat sehingga Dana Transfer ke Daerah sejauh ini krannya masih terkunci. Semua ini masih dalam “mimpi” bersama diberbagai daerah yang belum terealisasikan sebagaimana harapan banyak daerah. Termasuk Fakfak. untuk itu OPD teknis harus bekerja keras meingkatkan PAD di tahun-tahun mendatang.
Bagaimana startegi untuk menyehatkan Ekonomi Daerah ditengah kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi terhadap seluruh struktur postur anggaran? Maka solsuinya hanya satu. Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak segera menghadirkan Investasi untuk bisa menjawab seluruh kebutuhan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan mendorong sektor pembangunan lainya.
Pakar Pembangunan Daerah & Inisiator Invest in Islands Forum. Rahtika Diana. Mengatakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah Tahun 2026 menjadi kekhawatiran banyak kepala daerah. Anggaran yang biasanya diandalkan untuk membangun jalan, pelabuhan, pariwisata, hingga mendukung UMKM kini makin terbatas. Di tengah kondisi ini, muncul satu pertanyaan besar: bagaimana daerah bisa tetap bergerak dan bertumbuh? Jawabannya sederhana, tetapi menantang: daerah harus mulai serius mengundang investasi.
Ketergantungan pada APBD: Masalah Lama yang Membelenggu
Selama ini, banyak daerah terutama wilayah kepulauan dan pesisir sangat bergantung pada dana dari pusat. Ketika dana itu berkurang, pembangunan ikut melambat. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi tantangan unik dalam pemerataan pembangunan. Sebanyak 122 daerah masih tergolong 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dengan akses dan ekonomi terbatas, serta ketergantungan tinggi pada bantuan pusat.
Padahal, potensi daerah justru sangat besar: laut, pariwisata, perikanan, energi terbarukan, hingga ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Kondisi ini semakin kompleks ketika anggaran pembangunan menghadapi berbagai tekanan.
Investasi sebagai Napas Baru Pembangunan Daerah
Pemerintah daerah perlu memahami bahwa investasi dapat menjadi sumber “napas baru” bagi daerah. Investasi memungkinkan pembangunan berjalan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan APBD. Infrastruktur wisata, pengolahan hasil laut, hingga energi bersih bisa dikerjakan bersama dunia usaha melalui kerja sama yang saling menguntungkan.
Paradigma baru yang diusung Invest in Islands justru melihat keterbatasan ini sebagai momentum untuk berinovasi. Forum ini mengubah cara pandang dari “daerah pinggiran sebagai beban” menjadi “sumber pertumbuhan baru” yang kaya akan potensi ekonomi biru, pariwisata bahari, energi terbarukan, perikanan berkelanjutan, dan industri kreatif lokal.
Kepala Daerah: Dari Birokrat Menjadi Promotor Investasi
Di era anggaran ketat, kepala daerah tidak cukup hanya mengelola birokrasi. Mereka perlu tampil sebagai pemimpin yang aktif mempromosikan potensi daerahnya. Dalam konteks Invest in Islands Forum, kepala daerah didorong untuk bercerita tentang keunggulan wilayahnya, menjelaskan peluang usaha secara sederhana dan meyakinkan, serta membangun kepercayaan dengan investor. Investasi hari ini bukan hanya soal angka, tetapi soal visi, kepastian, dan kemitraan jangka panjang.
Investasi yang Berdampak, Bukan Sekadar Untung
Investasi yang kita dorong bukan investasi yang merusak atau hanya menguntungkan segelintir orang. Fokusnya adalah investasi berkelanjutan berbasis ekonomi biru yang membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM lokal, dan menjaga lingkungan. Contohnya sederhana: pengolahan rumput laut agar bernilai lebih tinggi, wisata bahari yang melibatkan masyarakat, atau energi terbarukan untuk pulau-pulau kecil. Model seperti ini justru membantu daerah bertahan di tengah keterbatasan anggaran.
(ret)
