Jakarta – Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa :
“Ayat (1). Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ayat (2) Pendanaan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
Ayat (3). Pendanaan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota” Jelas Peremndagri 10 Tahun 2024.
Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pakaian Dinas Kementerian bersumber dari APBN, Sementara untuk Pakaian Dinas ASN Provinsi dibebankan ke APBD Provinsi, sedangkan Pakaian Dinas ASN Kabupaten/Kota menjadi melalui APBD Kabupaten/Kota.
(ret)
