Sorong – Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Kajati PB) dan Kapolda Papua Barat Daya (PBD) atas langkah tegas memberantas korupsi di wilayah Papua Barat Daya.
Dukungan itu disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen “tanpa pandang bulu” untuk memberantas korupsi. Presiden menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang menghancurkan negara.
“Ini penyakit berbahaya. Terlalu banyak kekayaan negara dicuri. Harus diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Prabowo dalam berbagai kesempatan resmi, termasuk saat peluncuran program di Kementerian Keuangan dan penyerahan aset sitaan negara.
*6 Poin Utama Komitmen Presiden Berantas Korupsi*
1. *Tanpa Pandang Bulu:* Prabowo bertekad memerangi korupsi sekeras-kerasnya dan tidak memberikan toleransi bagi koruptor di semua level pemerintahan.
2. *Prioritas Selamatkan Uang Rakyat:* Ratusan triliun rupiah uang negara, mulai dari APBN hingga aset sitaan senilai Rp6,6 triliun sampai Rp11,4 triliun, harus diselamatkan.
3. *Tindakan Tegas & Vonis Berat:* Presiden meminta aparat penegak hukum — KPK, Kejaksaan Agung, Polri — bertindak berani, tidak gentar terhadap serangan balik, dan menyarankan vonis berat bahkan hingga 50 tahun penjara bagi koruptor.
4. *Target Sektor Strategis:* Fokus pemberantasan mencakup BUMN, tata niaga sumber daya alam seperti sawit, dan birokrasi, dengan hasil nyata penyelamatan keuangan negara triliunan rupiah.
5. *Reformasi Birokrasi:* Memotong anggaran rawan diselewengkan seperti perjalanan dinas dan ATK untuk dialihkan ke program produktif.
6. *Partisipasi Publik:* Mengajak generasi muda mengawasi jalannya pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi.
*Dukungan Daerah untuk Agenda Pusat*
Senator Paul Finsen Mayor atau biasa disapa PFM menilai langkah Kajati PB dan Kapolda PBD sudah sejalan dengan instruksi presiden.
“Kami apresiasi dan dukung penuh. Bersihkan korupsi di Papua Barat Daya. Jangan kasih ruang. Ini momentum tata kelola pemerintahan yang bersih benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Paul Finsen Mayor kepada harianesia.com, Minggu (19/4/2026) dalam rilisnya ke mataradar indonesia.
Ia menegaskan, triliunan rupiah yang berhasil diselamatkan negara dari kasus-kasus besar harus jadi pelecut daerah.
“Kalau pusat bisa selamatkan Rp11,4 triliun, daerah juga harus berani bongkar. Mulai dari proyek, perizinan SDA, sampai BUMD. Tidak ada yang kebal hukum,” tambahnya.
Paul Finsen Mayor juga mendorong publik, terutama anak muda Papua, ikut mengawasi. “Pak Presiden sudah buka ruang. Awasi pakai teknologi. Laporkan kalau ada yang main-main uang rakyat,” tutupnya.*
(rls/ret)
