Jakarta – Sebanyak 13 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mendukung gerakan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan persoalan legitimasi jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut menjadi langkah politik untuk mendorong pembahasan persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional di DPR RI.
Permohonan itu telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI melalui penyerahan berkas pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Langkah tersebut diarahkan untuk membuka proses politik dan hukum terkait kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan bahwa dari 13 anggota Fraksi Golkar yang tergabung dalam gerakan tersebut, sebanyak 11 orang telah membubuhkan tanda tangan secara formal, sementara 2 orang lainnya yakni Bias Layar dan Samsul Bahri Tiyong belum membubuhkan tanda tangan.
Doli menjelaskan, terdapat dua pertimbangan utama yang melandasi pengajuan hak tersebut, yakni aspek kepastian hukum dan aspirasi masyarakat.
Dari sisi hukum, para pengusul menilai terdapat persoalan terkait legitimasi jabatan Wakil Presiden yang perlu mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional.
Mereka juga merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki relevansi dengan persoalan tersebut.
Sementara dari sisi aspirasi publik, pengajuan HMP disebut sebagai bentuk respons terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang mengenai status serta legitimasi kepemimpinan nasional.
“Kami menyampaikan permohonan dan hak menyatakan pendapat ini agar dapat diproses pada tahap pemberhentian Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945,” ujar Doli.
Adapun 13 anggota Fraksi Partai Golkar yang disebut terhimpun dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut adalah:
- Ahmad Doli Kurnia Tandjung (A-272)
- Ahmad Irawan (A-327)
- Robert Joppy Kardinal (A-365)
- Abraham Sridjaja (A-291)
- Umbu Rudi Kabunang (A-343)
- Hetifah Sjaifudian (A-352)
- Bambang Patijaya (A-289)
- Andika Satya (A-311)
- Erik Hermawan (A-353)
- Karmila Sari (A-278)
- Atalia Praratya (A-291)
- Bias Layar
- Samsul Bahri Tiong
Berkas permohonan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.
Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta berujung pada pemberhentian seorang Wakil Presiden.
Konstitusi telah mengatur mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses di DPR RI, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir dalam rapat paripurna MPR RI.
Dengan demikian, langkah yang ditempuh sejumlah anggota Fraksi Golkar ini menjadi awal dari proses politik dan konstitusional yang masih membutuhkan serangkaian tahapan sebelum dapat menghasilkan keputusan mengenai pemberhentian Wakil Presiden.
