Jakarta – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diinformasikan resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026. Keputusan tersebut berpotensi membuka babak baru dinamika politik nasional, khususnya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah rangkaian krisis politik dan hukum yang mengguncang Istana.
Mulai dari polemik dokumen ijazah yang melibatkan putusan Mahkamah Agung (MA), hingga kasus dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo yang disebut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.
Gibran disebut menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Langkah tersebut juga berlangsung di tengah tekanan politik di parlemen, menyusul bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat yang didukung 120 anggota DPR RI.
Dampak Kasus Penyadapan Prabowo terhadap Aliansi Politik Istana
Dinamika di balik pengunduran diri Gibran tidak dapat dilepaskan dari mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Informasi mengenai penetapan Listyo Sigit bersama tiga jenderal polisi lainnya sebagai tersangka memicu sorotan publik.
Perhatian semakin besar karena muncul pembahasan mengenai rekam jejak dan kedekatan sejumlah pihak yang disebut terkait dengan pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Di tengah pusaran persoalan hukum tersebut, posisi politik Gibran turut menjadi perhatian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi disebut mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Hal itu terjadi setelah keduanya menggelar pertemuan tertutup selama sekitar dua setengah jam pada Selasa, 10 November 2026. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai masa depan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi, terutama setelah Gibran tidak lagi berada dalam struktur kepemimpinan nasional.
Tiga Skenario Hubungan Prabowo dan Jokowi Menuju Pemilu 2029
Menanggapi rangkaian perkembangan tersebut, Adhiem Maliking dari Poros Intelektual Muda Indonesia menilai situasi ini berpotensi mengubah keseimbangan politik antara poros Hambalang yang diasosiasikan dengan Prabowo dan poros Solo yang diasosiasikan dengan Jokowi.
Menurut Adhiem, arah hubungan kedua tokoh tersebut menuju Pemilu 2029 dapat dibaca melalui tiga skenario utama.
Skenario pertama, konsolidasi kekuasaan Prabowo secara mandiri. Adhiem menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk memperkuat kendali politik dan konsolidasi pemerintahan.
“Dengan memegang hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti ke MPR, Prabowo berpeluang besar melakukan konsolidasi kekuasaan secara mandiri. Pengaruh jaringan politik Jokowi di lingkaran eksekutif maupun koalisi parlemen diprediksi menyusut secara bertahap seiring berjalannya penyidikan kasus penyadapan,” papar Adhiem.
Dalam skenario ini, keputusan Prabowo mengenai figur calon wakil presiden pengganti akan menjadi salah satu indikator penting untuk membaca arah konsolidasi kekuasaan di Istana.
Skenario kedua, rekonsiliasi transaksional terbatas. Menurut Adhiem, kemungkinan lain adalah Prabowo dan Jokowi memilih meredam ketegangan demi menjaga stabilitas pemerintahan. Kedua tokoh dinilai masih memiliki kepentingan untuk mempertahankan kesinambungan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Karena itu, komunikasi politik tetap berpeluang terjaga meskipun hubungan keduanya mengalami perubahan.
“Dalam skenario ini, komunikasi antara Prabowo dan Jokowi tetap terjaga di permukaan dengan menyepakati figur kompromi sebagai wakil presiden baru, meski tingkat kepercayaan di balik layar tidak lagi seerat pada masa kampanye 2024,” tambah Adhiem.
Skenario ketiga, perpecahan politik antara poros Hambalang dan Solo. Adhiem juga melihat kemungkinan terjadinya perpecahan terbuka apabila perkembangan penyidikan kasus penyadapan meluas dan menyentuh lingkaran inti politik yang diasosiasikan dengan Jokowi.
Dalam kondisi tersebut, perbedaan kepentingan politik berpotensi semakin tajam dan berdampak terhadap soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
“Tekanan hukum yang meluas berpotensi memicu perpecahan terbuka di tubuh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan mendorong loyalis Jokowi bertransformasi menjadi kekuatan oposisi baru,” pungkas Adhiem.
Arah Baru Politik Istana Menuju 2029
Ketiga skenario tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pascapengunduran diri Gibran tidak hanya menyangkut pergantian posisi Wakil Presiden, tetapi juga berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan politik nasional.
Keputusan Prabowo dalam menentukan calon pengganti Gibran, respons partai-partai koalisi, serta sikap politik Jokowi akan menjadi sejumlah indikator penting dalam membaca perkembangan selanjutnya.
Apakah hubungan Prabowo dan Jokowi akan memasuki fase konsolidasi baru, rekonsiliasi terbatas, atau justru berkembang menjadi persaingan politik terbuka? Perkembangan dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi penentu bagaimana konfigurasi kekuasaan di Istana terbentuk menjelang Pemilu 2029.***
