Fakfak – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak, Burhan Landupa, S.Sos., secara resmi membuka Uji Publik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Fakfak, yang bertempat di Aula Kampus STIA Asy-Syafi’iyah Fakfak, Lantai Dua, Kamis 12 November 2026.
Kegiatan yang diprakarsai Sekretariat DPRK Fakfak bekerja sama dengan STIA Asy-Syafi’iyah Fakfak ini digelar untuk menjaring masukan langsung dari berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait. Dalam arahannya, Burhan Landupa menekankan pentingnya regulasi yang tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial negatif peredaran miras. Ia menegaskan bahwa aturan ini dirancang bukan sekadar membatasi aktivitas ekonomi, melainkan menjaga keselamatan generasi muda serta ketertiban daerah.
”Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan. Diperlukan instrumen hukum daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, mengatur mekanisme peredaran, penjualan, distribusi, pengawasan, serta pengendalian secara terukur dan bertanggung jawab,” tegas Burhan dikutip dari infofakfak.com.
Merepsons hal tersebut. Mantan Bupati Fakfak. DR H Wahidin Puaradar, M,Si mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak agar menolak dengan tegas penyusunan peraturan daerah tentang Minuman Keras atau Minuman Beralkohol. jika dibiarkan maka ini akan berdampak buruk terhadap masyarakat dan merusak citra Kabupaten Fakfak yang dikenal dengan kota damaim, kota perjuangan dan kota pala.
pernyataan tertulis yang diterima media ini, Sabtu, 14 November 2026 kemarin melalui pesan watshapp. Wahidin katakan bahwa setipa peroduk peraturan daerah yang dilakukan adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial ditengah kehidupan masyarakat, tentunya prduk peraturan tersebut tidak boleh melegalkan apalagi memperkuat Perda Miras di Fakfak. ini salah alamat.
“Setiap produk peraturan daerah yang dilakukan adalah untuk mengatasi masalah yg timbul ditengah masyarakat. Sebelum Perda miras dikeluarkan 2008, banyak orang konsumsi milo (Minuman Lokasl) dan miras (Minuman Keras) dari luar. Pihak yg konsumsi miras ini dari berbagai kalangan. Rakyat biasa, ASN, Aparat, Pejabat.
Kita bisa menyaksikan orang tidur di trotoar, jalan, kekerasan rumah tangga, tingginya angka perceraian, anak usia dini tidak bisa melanjutkan pendidikan karena uangnya habis untuk beli miras. Keamanan menjadi taruhan karena sedikit-sedikit ada perkelahian sampai pembunuhan.”,Ungkap Mantan Bupati Fakfak.
Diceritakan Mantan Bupati Fakfak. Wahidin Puarada ketika memimpin Fakfak 2 periode bahwa, melalui pertemuan-pertemuan dengan DPRD sebagai pribadi-pribadi yang dipilih rakyat dan mau melihat dan memperhatikan realitas kehidupan masyarakat dan tidak mau masyarakat terperosok dalam kehancuran hidup generasi muda, mahasiswa, pelajar dan keluarga, pemerintah daerah dan DPRD setuju melahirkan PERDA MIRAS YG MELARANG MENDATANGKAN , MENJUAL DAN MENGEDARKAN, KONSUMSI MIRAS.
Alhamdulillah, Cerita lanjutkan bahwa, setelah perda miras ditetapkan, keadaan kehidupan masyarakat kota fakfak menjadi aman, tidak lagi terjadi pembunuhan, perkelahian dan lain-lainnya, sampai-sampai informasi yang sampai ke telingah saja, pejabat mau konsumsi miras, mereka konsumsi di luar kabupaten Fakfak. Pada saat-saat ini banyak menteri dan pejabat lainnya, diungkapkan, Wapres Megawati datang dua kali, memuji keamanan dan ketertiban di kota ff. Pada saat itu SATPOL yang mengakkan PERDA itu.
Nah, Lanjut, Wahidin, kondisi orang mabuk di fakfak mulai terlihat terang-terangan, lebih parah dari tahun 2000-an sampai 2010, 2011.,
“Sekarang ada uji publik terkait dengan Perda Miras juga. Saya memang belum baca tapi saya dengar-dengar saja. Ada berbagai dalih yang diajukan oleh pengusul. Pengusul punya dalih, rakyat punya dalih dan saya sebagai Bupati yang menandatangi Perda Miras 2008 menolak dengan keras rancangan perda miras ini.
Siapapun orang yang hidup di fakfak, dimanapun saudara bekerja, mencari nafkah di fakfak, marilah kita cinta dan sayang kehidupan masyarakat kita, karena kita harus bersepat bahwa “KITA SEMUA HARUS MENOLAK RAPERDA MIRAS YG SDH DISUSUN DAN DILAKUKAN UJI PUBLIK SEKARANG”.
Solusi yang perlu dilakukan keluarkan aturan turunan dari PERDA 2008 itu dan dilaksanakan secara komprehensif. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua.”, Tegas Mantan Bupati Fakfak Dua Periode. Wahidin Puarada kepada mataradarindonesia.com dalam pesan watshappnya. sabtu, 14 November 2026 kemarin.
MUI Fakfak Tegas Tolak Perda Miras :
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Fakfak secara resmi menyerahkan hasil kajian terkait Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Minuman Keras (Miras) inisiatif DPRK Fakfak. Penyerahan dilakukan langsung kepada Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw, di ruang kerjanya pada Jumat siang (31/10/2025).
Kajian tersebut melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam (ormas Islam) dan organisasi kepemudaan Islam (OKPI) di Kabupaten Fakfak. Sebelumnya, rancangan Perda miras ini telah melalui uji publik pertama pada 25 Juni 2025 di gedung sidang DPRK Fakfak.
Ketua MUI Kabupaten Fakfak, Muhammadon Daeng Husein, menyampaikan bahwa hasil kajian MUI menolak rancangan Perda tersebut. Menurutnya, dari berbagai aspek baik agama maupun sosial keberadaan Perda yang melegalkan miras akan membawa dampak negatif bagi masyarakat.
“Hasil kajian MUI intinya menolak rancangan Perda inisiatif DPR terkait miras di Kabupaten Fakfak. Bagi umat Islam, miras hukumnya haram. Dari sisi sosial, miras juga sering menjadi penyebab munculnya berbagai kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan,” ujar Muhammadon usai pertemuan.
Ia menegaskan, MUI bersama ormas Islam dan OKPI akan terus mengawal proses pembahasan hingga tahap uji publik kedua agar aspirasi masyarakat, terutama umat Islam, dapat terakomodasi.
“Kami akan tetap memberikan masukan dan tekanan positif dalam uji publik kedua nanti, agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada upaya menjaga dan melindungi masyarakat dari dampak buruk miras,” tambahnya. dikutip dari pinfunpapua.com
