Fakfak – Asas Proporsionalitas dalam tata kelola Pemilu merupakan landasan etis dan teknis yang fundamental dalam setiap sistem pemilihan umum demokratis, melampaui sekadar alokasi kursi matematis.
Secara esensi, prinsip ini menjamin bahwa kekuatan politik yang didapatkan oleh partai politik atau calon di lembaga legislatif harus proporsional atau sebanding dengan dukungan suara dan beban demografi yang mereka peroleh dan mereka emban.
Pentingnya menjaga proporsionalitas terletak pada kemampuannya untuk meminimalisasi distorsi representasi, memastikan bahwa setiap spektrum ideologi dan kepentingan dalam masyarakat tetap terakomodasi.
Kegagalan dalam menegakkan proporsionalitas dapat memicu malapportionment dan gerrymandering, yang secara inheren merusak Kesetaraan Nilai Suara, sehingga mengurangi legitimasi hasil pemilu dan menumpulkan daya responsif lembaga legislatif terhadap keragaman dan kehendak rakyat.
Prinsip Kesetaraan Nilai Suara (One Person, One Vote, One Value) merupakan pijakan fundamental dalam sistem demokrasi perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa bobot politik dari suara setiap warga negara haruslah setara, terlepas dari lokasi geografisnya.
Di Indonesia, implementasi prinsip ini pada legislatif di tingkat Kabupaten/Kota diatur oleh Pasal 190 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menetapkan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk.
Kabupaten Fakfak. saat ini memiliki angka alokasi 20 Kursi Anggota DPRD Fakfak. kemudian atas semangat Undang-Undang Otonomi Khusus. Pemerintah telah menetapkan 5 Kursi Jalur Otsus khusus kepada orang Asli Papua sehingga saat ini terdapat 25 Kursi dimana 20 jalur partai dan 5 lainya dari jalur Otsus. pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mendongkrat 20 Kursi dari jalur partai menjadi 25 Kursi pada Pilag 2029 mendatang.
Pasal 190 UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan batas alokasi kursi maksimum DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut : Penduduk s.d. 100.000 jiwa: 20 kursi, Penduduk 100.001 s.d. 200.000 jiwa: 25 kursi, Penduduk 200.001 s.d. 300.000 jiwa: 30 kursi, Penduduk 300.001 s.d. 400.000 jiwa: 35 kursi, Penduduk 400.001 s.d. 500.000 jiwa: 40 kursi, Penduduk 500.001 s.d. 1.000.000 jiwa: 45 kursi, Penduduk 1.000.001 s.d. 3.000.000 jiwa: 50 kursi, dan Penduduk lebih dari 3.000.000 jiwa: 55 kursi (Batas Atas).
Perhitungan Kekurangan Penduduk. Jika data penduduk Anda saat ini berjumlah 1.101 jiwa, maka daerah tersebut baru berada pada kategori alokasi minimal (20 kursi) dan masih membutuhkan tambahan 98.900 penduduk lagi agar mencapai batas minimal 100.001 jiwa untuk memperoleh 25 kursi, misalnya, Kabupaten Fakfak saat ini sedang berupayah untuk mencapai jumlah penduduk sebanyak 100.001 Jiwa ditargetkan pada Desember 2026.
Bupati Fakfak. Samaun Dahlan saat memberikan sambutan pada acara HUT Ke-15 Partai NasDem. 13 November 2026 malam mengatakan. Pemerintah Daerah melalui OPD terkait (Dukcapil-red) kini sedang mengejar update terkini penambahan data jumlah penduduk dengana cara perekaman e-KTP diberbagai wilayah Distrik, Kelurahan/Kampung. dan rencana Desember 2026 target 100.001 Jiwa bisa mencapai.
“Kita di Fakfak ini sebentar lagi capai jumlah pendudukan sebanyak 100.001. saya yakin bahwa Desember 2026 besok akan tercapai, dan target kita di Fakfak untuk tambahan 5 Kursi Jalur Parpol pasti terwujud, jadi mari kita semua terutama Partai Politik. siap-siap diri untuk menghadapi peluang besar ini, anak-anak papua harus mengambil bagian”, Terang Bupati Fakfak. Samaun Dahlan.
