Papua – Jika dirunut pembentukan Komite ini merupakan tindak lanjut dari Perpres 121/2022, tentang pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai lembaga yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemangku kepentingan lokal.
Lalu, Komite ini akan menjalankan Perpres 24/2023 menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Perpres itu jadi peta jalan pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui delapan arah kebijakan utama, seperti pembangunan SDM, transformasi ekonomi, dan penguatan tata kelola.
Kedua perpres ini saling melengkapi. Perpres pertama menyediakan struktur kelembagaan, sedangkan yang kedua memberikan arah strategis dan target pembangunan ke depan.
Berikut Pejabat Komite Percepatan Pembangunan Papua, antaranya: John Wempi Wetipo, mantan wakil menteri dalam negeri; Ignatius Yoko Triyono, purnawirawan jenderal yang pernah menjadi Panglima Kodam Cenderawasih; Juharson Estrella Sihasale, seorang seniman film sekaligus eks caleg Gerindra di Papua; serta Paulus Waterpauw, mantan polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal. Paulus pernah menjabat sebagai Kapolda Papua.
Ada juga Ribka Halik, yang kini berada di Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Ali Hamdan Bogra, purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai Pangdam Kasuari; John Gluba Gebze yang pernah menjadi Bupati Merauke; Yanni sebagai Ketua DPD Gerindra Papua; dan Billy Mambrasar yang pernah menjadi staf khusus milenial Jokowi.
Ketua Eksekutif Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Velix Wanggai menjelaskan dihadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguraikan bagaimana kesepuluh Anggota Komite telah membagi peran untuk memastikan setiap aspek otonomi khusus (Otsus) berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Wanggai mengawali laporannya dengan menegaskan kesiapan timnya setelah menjalani dua bulan masa konsolidasi internal. Ia menyebut bahwa pembagian portofolio bagi sembilan anggota lainnya bertujuan untuk memangkas hambatan birokrasi antara pusat dan daerah.
“Kami melaporkan bahwa dua bulan perjalanan kami intens konsolidasi di internal kami, kami siap dengan sebuah tugas kepada kami membangun transformasi Indonesia melalui atau dari Papua, sehingga dengan kami sepuluh anggota komite ini kami membagi untuk beberapa portofolio internal kita,” ujar Felix dikutip mataradarindonesia.com melalui akun resminya @Velixwanggai.
Dalam pembagian tugas tersebut, berbagai sektor vital telah dipetakan, mulai dari John Wempi Wetipo yang menangani percepatan infrastruktur, hingga Paulus Waterpauw yang mengelola sektor perekonomian dan investasi inklusif.
Urusan tata kelola Otsus diserahkan kepada Ribka Haluk, sementara John Gluba Gebze bertanggung jawab pada isu ketahanan pangan, energi, dan swasembada di tingkat daerah. Sektor reformasi birokrasi dipercayakan kepada Ignatius Yogo Triyono, sedangkan Billy Mambrasar difokuskan pada penguatan talenta muda dan olahraga.
Anggota lainnya, Ari Sihasale, menangani aspek sosial budaya dan ekonomi kreatif. Di bidang pembangunan manusia dan pendidikan, tugas tersebut diberikan kepada Yani, sementara Ali Hamdan Bogra mengelola topik pembangunan masyarakat dan kesehatan.
Felix menekankan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk mempermudah akses sinkronisasi dengan para Menteri dan Kepala Badan. Salah satu fokus utama yang ditonjolkan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemberian bantuan yang lebih spesifik bagi masyarakat asli Papua (OAP). Komite mengusulkan sebuah terobosan berupa desain bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana Otsus.
“Kami melihat ada satu topik yang penting adalah merancang BLT dengan menggunakan sumber dana Otsus yang disepakati bersama, kemudian beberapa sumber pendanaan dari lembaga yang kita kemas langsung kepada masyarakat khusus OAP,” jelas Felix. Dalam akun tiktok dimaksud
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya jaminan perlindungan bagi pekerja rentan dan tokoh agama melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang selama ini masih terbatas akses iurannya.
Pendekatan ini dirangkum dalam konsep yang disebut “Astacita Rasa Papua”, sebuah upaya untuk memastikan kebijakan nasional tetap selaras dengan kearifan lokal. Felix memberi contoh pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan melibatkan peran aktif gereja-gereja di Papua.
“Harus ada rasa Papuanya, pelibatan gereja sehingga ekonomi jemaat juga berputar, kampung juga berputar, sehingga ini menjadi sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh maupun pola logistik lokal di Tanah Papua,” tambahnya.
Di sisi lain, upaya ini dibarengi dengan dorongan regulasi khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan rakyat, kehutanan, dan perikanan.
Komite memandang Papua bukan lagi sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai pusat ekonomi baru di kawasan Pasifik melalui diplomasi kesehatan, olahraga, dan pendidikan.
“Membicarakan Papua tidak hanya bicara soal ketertinggalan, tapi membicarakan masa depan Indonesia, masa depan ekonomi, energi, pangan, dan tentunya masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis,” tutupnya.
(ret)
