Jayapura – Pembangunan sebuah wilayah dapat berjalan dengan baik melalui program dan evaluasi, termasuk di Papua. Program, target pencapaian, serta evaluasi pembangunan di wilayah ini telah disusun dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. Oleh karena itu, untuk keberhasilan akselerasi pembangunan di Papua, seluruh pihak terkait harus memedomani RIPPP dengan baik.
“Saya minta segenap pihak untuk memedomani RIPPP, guna mewujudkan Papua mandiri, adil, dan sejahtera,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua Terkait Progres Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya, di Kantor Gubernur Papua Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam RIPPP, terdapat langkah-langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua.
“Melalui program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang didukung sejumlah kondisi perlu [diakselerasi], termasuk aspek polhukam,” papar Wapres.
Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan program-program tersebut, Wapres menekankan, adalah dengan dibangunnya praspem (prasarana pemerintahan) di 4 wilayah DOB.
“Saat ini Pemerintah Pusat bersama Pemda tengah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan bagi berjalannya pemerintahan DOB, salah satunya pembangunan praspem DOB,” imbuhnya.
Wapres menilai, pembangunan praspem pada DOB adalah bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Ke depan, kedekatan ini diharapkan dapat langsung mengawal implementasi program yang telah direncanakan dan efektivitasnya di masyarakat.
“Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat,” tutur Wapres.
“Menteri terkait agar bersinergi dalam mengawal dan memastikan proses pembangunan praspem sesuai dengan target,” pungkas Wapres.
Hadir dalam rapat koordinasi ini, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo,
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR Yudha Mediawan. (ret)
