BUPATI KABUPATEN KAIMANA, FREDDY THIE, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com
Kaimana – Masyarakat Kabupaten Kaimana – Provinsi Papua Barat sampai saat ini masih menunggu Pesawat Batik Air yang dijanjikan Pemerintah Daerah dibawah Kepemimpinan Bupati Freddy Thie dan Wakilnya. Hasbullah Furuada landing di Bandara Utarom, Kaimana.
Setidaknya janji tersebut disampaikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana saat masa Kampanye pada piplkada serentak tahun 2020 yang lalu, setelah dilantik Freddy Thie kemudian melanjutkan janji tersebut dengan menemui pihak Maskapai maupun Kementerian terkait di Jakarta, namun sampai saat ini masyarakat menanti kapan pesawat berbadan besar itu mendarat mulus di bandara Utarom Kaimana.
Bupati Kaimana, Freddy Thie ditemui mataradarindoensia.com di Swiss-Belhotel, Manokwari. rabu, (15/6) kemarin usai mengikuti Rakronis Dinas PTSP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat mengakui adanya keterlambatan dalam proses tersebut karena masih harus melengkapi sejumlah persyaratan yang telah diminta oleh pihak maskapai.
Padahal Pemda Kabupaten Kaimana sudah mengalokasi anggaran termasuk telah mendapatkan persetujuan DPRD, sudah ada MoU bahkan beberap lagi yang telah dilakukan namun kemudian pesawat tersebut belum saja masuk untuk landing di Kaimana akibat karean ada hal teknis yang harus dipenuhi oleh pemda setempat kepada maskapai.
Freddy mengungkapkan hasil pertemuan dia dengan Dirjen Perhubungan Udara yang kini menjabat sebagai Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan-RI, pertemuan itu membahas dua hal dan itu disampaikan oleh Dirjen kepada Bupati Kaimana mengenai keterlambatan Batik Air ke Kaimana.
Pertama, disampaikan Direjnd Perhubungan Udara yang kini menjabat Sekjend. Kemenhub bahwa pihaknya hanya mengalokasikan Rp. 40 Miliar untuk melengkapi saran dan pra sarana Bandara Utarom Kaimana, anggaran itu dialokasikan untuk tahun anggaran 2023
Kedua, lambatnya penerbangan masuk-keluar Batik Air di Kaimana karena hasil survey yang dilakukan oleh tim internal dari Batik Air membuahkan sejumlah point catatan penting yang harus dipenuhi oleh pihak pemda dimana fasilitas bandara yang harus layak digunakan sesuai standard operasional pelayanan yang digunakan kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Perhubungan.
“Pemda Kaimana sudah MoU, sudah PKS dan sudah ada persetujuan dana dari DPRD Kaimana, lalu masyarakat tanya, kapan pesawat masuk?, setelah menghadap Dirjend Perhubungan Udara (Kini Plt. Sekjend Perhubungan), ada dua hal, pertama, tahun 2023 melalui dana SBSN baru kita bisa dibantu Rp. 40 Miliar, karena tidak dianggarkan pada dokumen tahun anggaran 2022, anggaran tersebut untuk melengkapi sejumlah saran dan pra sarana bandara.
Kedua, karena hasil survey atau peninjauan lapangan oleh pihak Batik Air sehingga ada catatan yang harus ditinggalkan agar pihak bandara bisa memenuhi sejumlah persyaratan yang bisa masuk didalam kriteria karena untuk landingnya pesawat jenis Batik Air bandaranya juga harus memenuhi kualifikasi tertentu, tidak serta merta panjang lebar bandara jadi ukuran”, Jelasnya.
Kepala UPTD Bandara Kaimana saat ini, kata Bupati, sedang melakukan kajian atau studi kelayakan untuk mengusulkan status bandara tersebut naik status yang tadinya hanya bisa didarati pesawat berbadan kecil namun kedepan bisa layak untuk didarati pesawat berbadan besar seperti Batik Air,
Kapasitas Bandara Kaimana untuk didarati pesawat jenis Batik Air belum memenuhi syarat karena standar ideal bandara minimal lembar 45 Meter sedangkan ukuran panjang minimal 2200 sampai 2300 Meter,
Sementara kondisi bandara Kaimana saat dengan memiliki kapasitas panjang hanya 2.000 Meter sedangkan lebar 30 meter, berdasarkan catatan tim survey jika masuk tahun 2022 ini berarti ada pengurangan penumpang maupun cargo.
“Semoga melalui anggaran Rp. 40 Miliar yang rencana dianggarkan pada tahun 2023 besok menjadi angin segar untuk dapat menyelesaikan fasilitas sebagaimana permintaan pihak Maskapai sehingga pesawat Batik Air bisa dinikmati oleh masyarakat Kaimana dan sekitranya,
Apabila pesawat tersebut landing maka dampakanya adalah infrasturuktur pendukung lainya otomatis akan ikut menjadi perhatian pemerintah untuk percepatan pembangunan”, Jelasnya. sambung dia,
“Kami sudah meminta rute penerbangan pesawat Batik Air A32 tersebut dimana penerbanganya adalah Kaimana – Makassar – Jakarta, begitu demikian maka diminta Hab ke Fakfak dan ke Nabire menggunakan Wings Air. ATR”, Sambung Freedy Thie.
“Saya belum pastikan kapan masuk tetapi tugas saya selaku kepala daerah telah memfasilitasi berbagai persayaratan formal yang diminta pihak maskapai namun mengenai hal teknis adalah menjadi kewenangan pihak bandara. sehingga kami sedang bekerja sama untuk bagaimana menyelesaikan semua permintaan baik dari Kementerian Perhubungan maupun dari pihak Maskapai, tentang kapan mendarat belum dipastikan karena sedang dalam tahap proses sejumlah persyaratan, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi”, Ungkap Bupati Kaimana, Freedy Thie. (ret)
