Fakfak – Badan Pemeriksan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua Barat lakukan pemeriksaan terhadap ratusan kendaraan Dinas 3 OPD dilingkungan Pemda Fakfak. ketiga OPD yang kendaraan dinasnya diparkir dihalaman apel Pemda Fakfak untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK adalah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Fakfak dan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak.

Kepala Bidang Pengelolaan Asset Barang Milik Daerah Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat. Bahman Mokoginta ditemui wartawan di Kantor Bupati Fakfak, Kamis, 12 Juni 2025 kemarin menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK terkait kendaraan dinas ini merupakan pemeriksaan rinci atau penilaian akhir untuk mengecek secara fisik apakah kendaraan tersebut benar-benar ada atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya terkait pengadaan kendaraan dinas milik pemda fakfak tahun anggaran 2024.

Ada dua hal yang merupakan tindak lanjut BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat terhadap pengadaan Kendaraan Dinas roda dua maupun roda empat milik pemerintah daerah kemarin hingga dilakukan pemeriksaan rinci atau pemeriksaan lapangan yaitu, terkait dengan Surat Izin Penggunaan bahwa kendaraan tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan Pakta Integritas yang menerangkan bahwa bagi ASN yang pindah tugas saat dimutasi jangan bawa kendaraan tetapi tinggalkan kendaraan milik pemerintah.

“Pemeriksaan rinci BPK terhadap kendaraan dinas roda dua maupun roda empat barang asset milik daerah wilayah Kabupaten Fakfak ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan administrasi berupa surat izin penggunaan yang tujuanya bahwa kendaraan tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan Pakta Integritas keluaran hasil MCP 8 area yang dikeluarkan KPK agar ASN yang pindah tugas jangan ikut sertakan kendaraan dinas. Harus tinggalkan kendaraan dinas pada OPD setempat”, Jelas Bahman.

Ditanya soal kendaraan roda dua maupun roda empat diduga banyak digunakan untuk ojek maupun rental bisnis gelap. Bahman mengakui bahwa ia memiliki banyak laporan bahkan mengantongi beberapa data terkait sejumlah kendaraan dinas dijadikan sebagai kendaraan rental (roda empat-red) maupun ojek (roda dua-red).

Menurutnya tindakan oknum-oknum ASN dilingkungan Pemda Fakfak sangat melanggar aturan dan seharusnya menjadi kesadaran bersama ASN dilingkungan Pemda Fakfak agar jangan jadikan kendaraan dinas untuk bisnis pribadi selama kendaraan tersebut belum resmi menjadi kendaraan milik pribadi alias pemutihan karena berakibat pelanggaran hukum.

“Yang menggunakan kendaraan dinas kan ASN. Selain ASN tidak boleh gunakan, termasuk kendaraan dinas berupa motor jangan jadikan sebagai ojek, modifikasi dan diganti segala macam modelnya itu juga termasuk menyalahi ketentuan dan melakukan pelanggaran

Hal ini kami juga belum terlalu melangkah jauh kesana tapi mudah-mudahan yang bukan ASN menggunakan kendaraan dinas segera kembalikan dan secara step by step kita (Pemerintah daerah-red) akan tertibkan”, Tegas Bahman Mokoginta dalam keterangan resminya.

Sebelumnya juga Bahman dalam beberapa kali kesempatan menjelaskan bahwa terkait penertiban asset barang milik daerah seharusnya digunakan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

Ia mengingatkan kepada semua pihak terutama ASN dilingkungan pemda fakfak untuk tidak salahgunakan kendaraan dinas yang diberikan pemerintah, kendaraan – kendaraan dinas tersebut diperuntukkan untuk urusan dinas. (ret)

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melakukan penguatan layanan dasar yang tepat sasaran melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

Program SKALA merupakan kemitraan Australia–Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. SKALA berfokus pada penguatan sistem yang telah ada agar menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa Indonesia saat ini berada di titik krusial menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan kepemimpinan yang substantif, berbasis data dan riset, serta berani mengambil keputusan yang tidak politis. Program SKALA juga bisa diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah dan pelayanan publik yang berbasis data serta bukti ilmiah.

“Saya kira yang harus ada di sini adalah yang punya passion untuk diskusi, yang punya passion untuk buat riset, yang punya passion untuk advokasi policy,” katanya saat Rapat mengenai SKALA di Ruang Command Center, Kantor BSKDN Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Bima menyoroti pentingnya kepala daerah memiliki ketahanan terhadap godaan politik jangka pendek dan popularitas semu. Ia mencontohkan bagaimana tokoh seperti Lee Kuan Yew mampu membangun legacy kepemimpinan yang kuat melalui kebijakan yang tidak selalu populer namun berdampak besar.

“Kata Lee Kuan Yew, dia tidak pernah pusing dengan polling dan opini publik. Dan menurut dia, pemimpin seharusnya tidak terombang-ambing,” ujarnya.

Bima juga mengkritisi sejumlah tantangan politik lokal, lemahnya sistem meritokrasi, serta rendahnya remunerasi kepala daerah yang menyebabkan banyak talenta potensial enggan terjun ke birokrasi. Masalah-masalah ini, menurut Bima, perlu menjadi kajian strategis BSKDN.

Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi mendalam terhadap berbagai indeks yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga, termasuk BSKDN. Menurutnya, indeks yang baik bukan hanya soal posisi atau skor, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, narasi kebijakan yang kuat dan konsisten sangat diperlukan, sehingga seluruh program dapat dimaknai publik secara tepat.

“Menarik untuk didiskusikan soal indeks ini. Bukannya tidak penting, tapi barangkali [bisa] lebih disederhanakan,” ungkapnya.

Bima berharap kemitraan dengan SKALA tidak berhenti pada kegiatan simbolik belaka, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan struktural dan pemikiran strategis yang mendalam. Untuk itu, ia mendorong BSKDN menjadi pusat diskusi kebijakan nasional yang berani menyentuh isu-isu krusial seperti otonomi daerah, sistem politik, manajemen kependudukan, dan reformasi fiskal daerah.

“BSKDN bagus sekali bisa fokus kepada kajian tentang otonomi daerah yang hari ini kembali hangat untuk diperbincangkan,” ucapnya.

Tak ketinggalan, Bima juga menyoroti pentingnya seleksi peserta dalam Program SKALA agar sesuai dengan tujuan peningkatan kapasitas kepala daerah. Berdasarkan pengalamannya belajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, pemilihan peserta harus lebih mengedepankan faktor individu, bukan hanya berdasarkan penilaian terhadap sistem yang memang telah matang. Karena itu, Program SKALA harus paralel dengan substansi yang diperlukan saat ini.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan. Ia pun menekankan, BSKDN bukan hanya badan teknokratis, melainkan juga think tank yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan kepentingan jangka panjang. BSKDN, kata dia, juga terus memperkuat kapasitasnya, termasuk melalui sejumlah perbaikan infrastruktur seperti command center, studio digital, serta fasilitas perpustakaan dan penerbitan jurnal kebijakan.

“Menjadi think tank untuk menghasilkan berbagai hasil yang diperoleh, untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.

Berikutnya, Direktur Knowledge Management and Partnership SKALA Megha Kapoor menegaskan, kerja sama ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat sistem pelayanan dasar yang inklusif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama di wilayah tertinggal. SKALA mengusung pendekatan 3P: Praktik, Pembelajaran, dan Pengaruh, untuk mendorong pembelajaran dari lapangan yang bisa memengaruhi kebijakan nasional.

Adapun kemitraan antara BSKDN dan SKALA sejak 2024 hingga sekarang telah mencakup beberapa hal. Pertama, penguatan kapasitas jabatan fungsional analis kebijakan di daerah. Kedua, pembentukan komunitas analis kebijakan di enam provinsi. Ketiga, penyusunan draf regulasi tentang tata kelola dan pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan di daerah. Keempat, penyusunan draf modul penulisan policy brief bagi analis kebijakan (birokrasi, akademisi, dan LSM). (rls/ret)

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan rapat ataupun pertemuan di hotel. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

“Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” ujar Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU), Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Bima menegaskan, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan. Ia meminta Pemda agar memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada.

“Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan,” kata Bima.

Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran. Namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan–pariwisata kembali hidup,” ungkapnya.

Bima juga meminta kepala daerah agar memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing. “Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda,” pungkas Bima.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia mengajak kepala daerah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui program prioritas Presiden.

Ia juga menyoroti pelaksanaan pengusulan lokasi untuk program Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program prioritas nasional. Tomsi mengingatkan kepala daerah agar segera menyampaikan usulan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat.

“Kami mengingatkan kembali, sampai dengan minggu keempat, dari teman-teman belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang masih belum mengusulkan,” tegas Tomsi.

Terakhir, Tomsi berharap agar seluruh agenda lanjutan yang telah direncanakan di masing-masing kementerian dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Perbaikan-perbaikan bisa dapat terus kita laksanakan sehingga membawa perubahan harga-harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kita yang kita cintai,” tandas Tomsi.

Sebagai informasi tambahan, rapat ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta pejabat terkait lainnya. (rls/ret)