Manokwari – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar mengeglar Musda Ke-IV. Berlangsung di Swiss-Bell Hotel Manokwari-Papua Barat. Sabtu, 8 November 2025 pagi.

Musda itu dihadiri oleh Ketua DPP Partai Golkar. Bahlil Lahadalia didampingi Sekda dan Bendaharanya serta sejumlah Pejabat DPP. Termasuk Anggota DPR RI Dapil Papua Barat.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Golkar Kabupaten Se-Papua Barat. beberapa diantaranya menjadi Bupati.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Papua Barat. Drs H Ali Baham Temongmere,MTP. Termasuk Pengurus DPD Golkar Papua Barat.

Plt Ketua DPD Golkar Papua Barat. Mohammad Uswanas dalam laporanya menyampaikan semua petunjuk dan arahan yang disampaikan sebagai bentuk Juknis dan Juklak

Pelaksanaan Musda Ke-IV Golkar Papua Barat telah dijalankan dan dilaksanakan dengan Clear hasilnya Musda tersebut berlangsung aman dan lancar.

Uswanas katakan bahwa Musda tersebut selain untuk melaksanakan tiga agenda utama yaitu, Meminta Pertanggungjawaban Pengurus sebelumnya, Memabahas Program Kerja serta, memilih dan menetapkan Ketua/Formateur Golkar Provinsi Papua Barat periode 2025-2030. Musda tersebut juga mengevaluasi seluruh proses politik selama ini.

Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahlil Lahadalia dalam sambutanya menyapa seluruh rombongan yang ikut bersama dalam pelaksanaan Musda Ke-IV DPD Partai Golkar Papua Barat.

Kemudian Menteri ESDM itu juga menyapa Ketua – Ketua DPD II Golkar Kabupaten Se-Papua Barat. termasuk juga menyapa beberapa pejabat tamu undangan yang hadir.

Giliran menyapa Sekda Papua Barat. Ali Baham Temongmere. Bahlil kemudian sempat bercerita panjang tentang kisah kasih di Sekolah dan semasa menjadi Ketua OSIS.

Bahlil sering mendapat suntikan bantuan dana ketika itu dari ABT semasa menjabat sebagai Kabag Umum Setda Fakfak. ceritanya.

“Pak Sekda takut Pidato karena takut masuk Golkar. Pak Sekda. Semua Pegawai Negeri di Republik ini sebelum tahun 1999 itu Kader Golkar dan yang mendirikan Golkar ini salah satu diantaranya adalah PNS.

Jadi kalau PNS kembali ke beringin (Golkar-red) itu tidak salah, karena rumah mereka, kira-kira begitu”, Lempar Canda Bahlil soal sejarah Golkar.

Lebih lanjut Bahlil bercerita dimasa dirinya masih menjadi Ketua OSIS. Ia teringat yang biasa ajak masuk Golkar adalah Sekda ABT.

“Dulu dimasa saya masih Ketua OSIS. Pak Sekda ini suka-suka kasih kita uang dan pake mobil untuk kampanye pemilih muda, iya to”, sambil jari telunjuk mengarah ke Sekda ABT ketika hadir di acara Musda tersebut. Ali Baham pun tak hindari cerita itu dan kemudian ia membuang senyum atas cerita kisah kasih mereka.

Bahlil ungkapkan bahwa semasa masih dibangku SMA ia mulai belajar terlibat aktif di berbagai organisasi hingga Ali Baham mengajakanya masuk Golkar saat ABT masih berstatus PNS hingga sekarang.

“Bapak ini (Ali Baham-red) yang dulu suka suruh-suruh kita masuk Golkar. Sekarang kita sudah menjadi Ketum Golkar Bapak malah mau mengindar lagi

Tapi tidak apa-apa, Bapak Sekda. Kamar Bapak di Golkar tetap terbuka”, Canda Bahlil ke Sekda. Disambut tawa riuh tamu undangan yang hadir.

(ret)

“Berikut 7 Keunggulan Presiden Ke-2. H.M.Soeharto Dalam Masa Kepemimpinanya”

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyerahkan daftar 40 nama calon pahlawan nasional kepada Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) tahun 2025. Dari puluhan nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar nasional seperti Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga pejuang buruh Marsinah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pengusulan nama-nama tersebut merupakan hasil kajian panjang tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan tingkat pusat yang melibatkan berbagai daerah.

Seluruh nama yang diusulkan telah disetujui oleh masing-masing gubernur sebelum dibawa ke tingkat pusat. Nantinya, daftar calon pahlawan dibagi dalam tiga kategori antara lain usulan baru 2025, usulan tunda 2024, dan usulan yang memenuhi syarat untuk diajukan kembali.

Partai Golkar, Partai NasDem hingga Mantan Menkopolhukam RI. Mahfud MD setuju pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 RI. Soeharto. Sementara PDI Perjuangan tetap menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional itu kepada Soeharto. Hasto Sekjend. Menilai gelar Pahlawan Nasional belum memenuhi syarat diberikan kepada Soeharto.

“Partai Golkar, konsisten. Konsisten terus, baik di fraksi maupun di DPP Partai Golkar, karena Pak Harto ini kan adalah tokoh, presiden, dan bagi Golkar ini adalah bagian dari apa yang beliau meletakkan kerangka perjuangan Golkar pada saat, pada masa itu ya,” ujarnya Bahlil dalam keterangan resminya dikutip mataradarindonesia.com

Sementara itu Fraksi NasDem mengatakan setujuan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 RI. H.M. Soeharto. Ketua Fraksi NasDem. Victor Laiskodat Viktor mengajak masyarakat untuk melihat rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto secara arif. Kata dia, bangsa yang besar adalah bangsa yang arif menghargai pengabdian dan kontribusi tokoh terhadap bangsa dan negara.

“Setiap era memiliki tantangan dan keputusan besar yang diambil demi keberlangsungan negara. Dalam konteks itu, kita perlu menilai secara objektif peran Presiden Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas nasional,” kata Viktor melalui keterangannya pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Viktor menilai pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu mencapai sejumlah kemajuan signifikan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Kepemimpinan nasional senantiasa meletakkan tujuannya demi menebar manfaat dan mewakafkan diri untuk bangsa dan negara.

Selain Golkar dan NasDem. Mantan Menkopolhukam. Mahfud MD menilai bahwa syarat pengusulan Presiden RI-2. Soeharto telah mencapai yang diinta oleh Negara oleh karena itu dari 12 persyaratan Soeharto memenuhi syarat itu dan layak diusulkan sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang.

Menurutnya, gelar tersebut harus diberikan kepada sosok yang benar-benar menjadi teladan dan tidak memiliki catatan kelam terhadap kemanusiaan.

“Pesan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas dan tegas, jangan mudah memberikan gelar pahlawan. Karena gelar itu adalah simbol penghargaan tertinggi bagi mereka yang memperjuangkan nilai kemanusiaan dan tidak mengkhianati rakyatnya sendiri,” ujar Hasto saat diwawancarai awak media di Kota Blitar, Sabtu (1/11/2025). Dikutip media ini.

Hasto menilai, seorang pahlawan sejati adalah figur yang mampu menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa, baik di masa kini maupun masa depan.

“Pahlawan harus memiliki kepeloporan dan dedikasi bagi rakyat, bukan yang justru menindasnya,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya mendengarkan suara publik dan dunia akademik dalam proses penentuan gelar pahlawan nasional.

“Banyak perguruan tinggi dan tokoh bangsa memberikan catatan tentang rekam jejak sejarah. Itu harus dihargai agar keputusan negara benar-benar objektif,” katanya.

Hasto menekankan, perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa sudah memberikan arah jelas: membangun bangsa dengan semangat kemanusiaan universal dan anti-penindasan.

“Kita harus menjaga kemurnian makna kepahlawanan. Jangan sampai simbol itu kehilangan nilai moralnya,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memasukkan nama Soeharto dalam daftar 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, bersama dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) serta Marsinah yang merupakan tokoh buruh dan aktivis perempuan.

Meski demikian, penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sudah berlangsung sejak lama dalam forum-forum diskusi hingga unjuk rasa.

Soeharto masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Daftar nama itu telah resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10).

Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mempelajari nama-nama yang telah diusulkan Kementerian Sosial tersebut.

“Nama pahlawan kami sudah menerima secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (31/10).

Tujuh Keunggulan Soeharto Saat Menjabat Presiden

Sosok Jenderal Besar H.M. Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia, masih menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat. Banyak yang merasa rindu dengan kepemimpinan Pak Harto yang tegas dan visioner, terutama bagi mereka yang hidup di era 80-an.

Meski pemerintahannya sering dikritik, banyak pula yang mengakui jasa-jasa besar yang telah diberikan oleh mantan Presiden tersebut, terutama dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Yuddy Chrisnandi, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada era Presiden Jokowi sekaligus politisi senior Partai Golkar, menyatakan bahwa Soeharto adalah pemimpin yang serius dalam usaha memakmurkan rakyat.

Menurutnya, meski tidak terlepas dari berbagai kritik, Pak Harto berhasil mengembangkan ideologi pembangunan yang terencana dengan baik. Yuddy juga menekankan bahwa Pak Harto sangat menjunjung tinggi prinsip keikhlasan dalam memimpin.

Karena karakter kepemimpinannya tersebut, Soeharto dinilai berhasil dalam memakmurkan masyarakat. Berikut adalah tujuh keunggulan Pak Harto selama menjabat sebagai Presiden ke-2 Republik Indonesia :

1. Stabilitas Politik dan Keamanan

Salah satu pencapaian terbesar di Era Orde Baru adalah terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Setelah peristiwa G30S/PKI yang mengguncang negara, Pak Harto berhasil mengembalikan ketenangan politik dan keamanan. Upaya pemberantasan komunisme juga dianggap sukses, yang memberikan dasar bagi perkembangan lebih lanjut di sektor lainnya.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan ekonomi yang diterapkan Soeharto, seperti industrialisasi dan pengembangan sektor-sektor tertentu, membawa Indonesia pada jalur pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kebijakan ini berhasil menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang.

3. Pembangunan Infrastruktur

Masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan proyek pembangunan infrastruktur yang besar-besaran. Jalan raya, jembatan, dan bandara dibangun untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur ini juga memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah Indonesia.

4. Program Transmigrasi

Program transmigrasi yang diluncurkan pada masa pemerintahan Soeharto bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan demografi dan ekonomi antar pulau. Dengan mendistribusikan penduduk ke wilayah yang lebih sedikit penghuni, program ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan.

5. Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan akses pendidikan dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas besar dalam pemerintahan Orde Baru. Pemerintah membangun banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia secara keseluruhan.

6. Pengendalian Populasi Penduduk

Era Orde Baru juga mengimplementasikan kebijakan pengendalian kelahiran untuk mengatasi pertumbuhan populasi yang cepat. Meski kontroversial, kebijakan ini dianggap penting untuk mengelola sumber daya alam dan infrastruktur negara dengan lebih efisien.

7. Penurunan Angka Pengangguran

Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan selama era Soeharto berhasil menekan angka pengangguran. Program industrialisasi dan pengembangan sektor-sektor baru menciptakan banyak peluang kerja bagi masyarakat, yang turut meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.