Jakarta – Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa per tanggal 1 April harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik 10 persen.

Masyarakat diimbau agar mematikan sepeda motor jika tidak digunakan untuk menghemat BBM. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama “Nexs Times” (arsip) pada Selasa (31/03/2026).

Dalam unggahan tersebut menunjukkan momen peninjauan fasilitas avtur di bandara oleh pihak Pertamina Patra Niaga dan menampilkan gambar Bahlil di bagian bawah.

“Bahlil menginformasikan pertanggal 1 April Harga BBM akan naik 10%. Matikan sepeda motor anda jika tidak digunakan,” begitu narasi yang dituliskan dalam gambar.

Dalam keterangan unggahan dituliskan juga bahwa Bahlil menaikkan harga BBM akibat kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz dan Iran tidak mengizinkan kapal sekutu AS melintasinya, termasuk Indonesia.

“Menteri ESDM bahlil menghimbau masyarakat tertanggal 1 April 2026 harga BBM akan naik 10%. Bahlil juga meminta masyarakat mematikan kendaraan jika selesai digunakan.

Naiknya BBM diakibatkan oleh Kapal pertamina yang tertahan di selat Hormuz. Isunya Iran tidak mengijinkan kapal sekutu AS lewat termasuk Indonesia mata2 Israel,” begitu keterangan tertulis dalam unggahan.

Hingga berita ini ditulis pada Rabu (01/04/2026) malam, unggahan tersebut telah mendapatkan 88 likes, 170 komentar, dan 4 kali dibagikan.

Kolom komentar dipenuhi reaksi kritik masyarakat terhadap Bahlil dan sebagian tidak mempercayai informasi tersebut. padahal informasi yang disampaikan akun fake dimaksud merupakan Hoax

Informasi liar itu akhirnya dibantah seketika oleh Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan PT Pertamina (Persero) tidak akan menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk kategori subsidi maupun non-subsidi. Jadi, tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” begitu keterangan Mensesneg Prasetyo kepada awak media, Selasa (31/3/2026) dalam akun resmi Setkab.go.id. kemarin

Prasetyo menjelaskan, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan non subsidi diambil setelah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan koordinasi dengan Pertamina atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden.

Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” begitu keterangan Prasetyo.

Istana sempat imbau agar masyarakat tidak panik ataupun resah karena tidak ada penyesuaian harga BBM.

Apalagi, pemerintah juga menjamin ketersediaan pasokan BBM, kendati gejolak pasokan energi akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran masih terus berlangsung.

Setelah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah, 31 Maret 2026 malam, PT Pertamina (Persero) tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 April 2026.

Keputusan itu diambil sesuai arahan pemerintah di tengah gempuran kenaikan harga minyak global hingga US$100 per barel imbas perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel..

“PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga (PPN) menegaskan bahwa tidak terdapat penyesuaian harga BBM di SPBU Pertamina per 1 April 2026.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah terkait harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi,” ujar manajemen melalui unggahan Instagram Story akun@pertaminapatraniaga, Selasa (31/3) malam dikutip media ini.

Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, tidak naik di tengah dinamika harga energi global yang berfluktuasi.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi. Hal tersebut diputuskan pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil rapat bersama.

“Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat, masih memakai harga sekarang,” tegas Bahlil dalam keterangan persnya kepada awak media di Seoul, Republik Korea pada Selasa, 31 Maret 2026.

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Pertamina maupun penyedia BBM swasta, sehingga belum ada keputusan terkait penyesuaian harga. Demikian halnya dengan BBM Pertamina Dex, Bahlil memastikan tidak ada kenaikan harga hingga saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam mengonsumsi energi, khususnya dalam penggunaan BBM. Hal tersebut, menurutnya, merupakan salah satu bentuk dukungan dari masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah.

“Saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini, tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerja sama dari masyarakat. Caranya seperti apa? Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat hanya mengacu pada informasi resmi dari pemerintah guna menghindari kesalahpahaman di tengah cepatnya perkembangan informasi terkait energi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan kajian secara berkala terhadap perkembangan harga energi global guna memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Bapak Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat di bawah, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

(ret)

Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI), Bambang Soesatyo, mengutuk keras insiden serangan dua hari berturut-turut di Lebanon selatan yang menewaskan tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB.

Peristiwa tragis ini menambah daftar panjang korban dalam konflik yang terus memanas di kawasan tersebut, sekaligus menjadi peringatan serius bagi perlindungan pasukan penjaga perdamaian internasional.

“Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dunia tidak boleh diam melihat prajurit yang membawa misi kemanusiaan justru menjadi korban konflik bersenjata, Saya mengutuk keras setiap bentuk kekerasan terhadap pasukan penjaga perdamaian,” tegas Bamsoet di Jakarta, Selasa (31/3/26) dalam keterangan tertulisnya diterima media ini.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan (UNHAN), Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya ini menjelaskan, insiden gugurnya tiga prajurit TNI terjadi dalam dua peristiwa terpisah dalam kurun waktu 24 jam.

Berdasarkan laporan misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dua prajurit TNI tewas akibat ledakan yang menghancurkan kendaraan mereka di wilayah Bani Hayyan, Lebanon selatan.

Sementara satu prajurit lainnya gugur sehari sebelumnya akibat serangan artileri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di Kota Adshit al-Qusyar. Selain korban jiwa, dua personel lainnya mengalami luka, satu di antaranya dalam kondisi serius.

“Keberadaan pasukan perdamaian seharusnya dilindungi oleh semua pihak. Ketika mereka menjadi target, maka itu mencerminkan kegagalan kolektif dalam menjaga komitmen terhadap perdamaian dunia,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

PBB sendiri telah menyatakan bahwa tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, mengingat mandat pasukan UNIFIL adalah menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik di sepanjang perbatasan Lebanon–Israel.

“Menyerang pasukan perdamaian sama saja merusak fondasi perdamaian dunia. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk nyata pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah kembali meningkat sejak awal Maret 2026, memicu intensitas serangan di wilayah Lebanon selatan.

Dalam situasi tersebut, pasukan UNIFIL, termasuk kontingen Indonesia, berada di garis depan untuk menjaga gencatan senjata dan melindungi warga sipil. Namun, meningkatnya eskalasi membuat posisi mereka semakin rentan terhadap serangan tidak terduga.

“Indonesia harus mendorong investigasi internasional yang transparan dan menyeluruh atas insiden ini. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum internasional,” tandas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini menambahkan, Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian PBB, memiliki reputasi panjang dalam misi kemanusiaan dunia.

Ribuan prajurit TNI telah bertugas di berbagai wilayah konflik, mulai dari Lebanon, Kongo, hingga Sudan, dengan membawa misi menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat sipil.

“Pengorbanan para prajurit TNI ini tidak boleh sia-sia. Negara harus hadir memberikan penghormatan terbaik, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh personel yang masih bertugas di daerah konflik,” pungkas Bamsoet.

(rls/ret)

Mimika – Aparat kepolisian melakukan pengamanan dan monitoring kedatangan seorang narapidana kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua Tengah, Selasa, (31/3/26) siang.

Kasihumas Polres Mimika Iptu Hempy Ona,SE dalam keterangan tertulisnya melalui akun twitter @Humaspoldapapua menjelaskan bahwa Narapidana berinisial MR (36) tiba menggunakan pesawat Wings Air IW1601 rute Nabire–Timika.

Kedatangannya MR 36 Tahun ini merupakan bagian dari proses pemindahan dari Lapas Kelas IIB Kabupaten Nabire ke Lapas Kelas IIA Kabupaten Timika.

Hempy mengatakan bahwa selanjutnya, rombongan langsung diberangkatkan menuju Lapas Kelas IIA Timika di SP 6 Kabupaten Mimika. Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan selesai dalam kondisi aman dan terkendali.

Narapida berinisial MR diketahui merupakan narapidana yang terjerat Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api ilegal dan bahan peledak.

Ia juga diduga terlibat sebagai pemasok senjata dan amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Biak Numfor dan Nabire selama periode 2023 hingga 2024.

MR ditangkap oleh Satgas Damai Cartenz pada 6 November 2024 di Kabupaten Nabire. Pemindahan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari proses pembinaan lanjutan di lembaga pemasyarakatan.

MR ditangkap oleh Satgas Damai Cartenz pada 6 November 2024 di Kabupaten Nabire. Pemindahan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari proses pembinaan lanjutan di lembaga pemasyarakatan.

Pihak kepolisian memastikan seluruh proses pengawalan dan pemindahan berjalan lancar tanpa gangguan, serta situasi di Bandara Mozes Kilangin tetap aman dan kondusif.