Oleh: Taufi k Lamade
“Bulan madu Presiden Prabowo dengan rakyat sedang berlangsung. Prabowo menetapkan upah minimum nasional naik 6,5 persen. Prabowo juga menaikkan gaji guru PNS dan non-PNS yang sudah tersertifikasi sebesar Rp2 juta”
Seperti halnya pengantin baru, Prabowo lagi mesra-mesranya dengan rakyat. Publik lagi antusiasnya dengan presiden. Prabowo pun lagi menyenangkan rakyat.
PALING tidak, di awal pemerintahannya, Prabowo sudah memberikan dua tanda mata untuk rakyatnya. Pertama, menetapkan kenaikan UMN (upah minimum nasional). Sebesar 6,5 persen. Prabowo sendiri yang mengumumkan. Angka 6,5 persen itu lebih besar daripada usulan Kemenaker yang 6 persen. Sampai saat ini, para pekerja okeoke saja. Organisasi buruh menyambut gembira.
Tanda mata kedua, Prabowo mengumumkan kenaikan pendapatan guru. Guru PNS dapat satu kali gaji, yang non-PNS sudah bersertifikasi dapat tambahan Rp2 juta. Prabowo mengumumkan di acara guru dengan berurai air mata. Pengumuman kenaikan gaji guru itu sempat membuat bingung. Istana akhirnya memberikan klarifikasi, yang naik itu hanya sertifikasi non-ASN dari Rp1,5 menjadi Rp2 juta. Tambahan sertifikasi satu kali gaji buat guru PNS sudah ada sebelumnya.
Memang sempat multitafsir, tetapi Prabowo sudah memberikan angin segar buat kelompok guru. Ya, ibaratnya saat ini lagi ”bulan madu” Prabowo dengan rakyat. Namun di balik mesra-mesranya presiden dan rakyat, mulai terlihat kemungkinan adanya ”bom waktu”. Mungkin istilah bom waktu kedengarannya berlebihan. Tetapi, ada indikasi hubungan pemerintah dengan rakyat bakal memanas. Situasi paling di depan adalah utak-atik APBN.
Sejumlah menteri sudah terang-terangan minta tambahan anggaran. Mereka merasa jatah anggaran yang dikantongi sekarang terlalu minim. Yang paling awal minta tambahan anggaran adalah Menteri HAM Natalius Pigai. Ia ingin Rp20 triliun. Itu bagai langit dan bumi. Sebab, anggaran di kantongnya sekarang hanya Rp64 miliar. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga minta tambahan bansos Rp 100 triliun untuk tahun 2025. Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait juga sudah meminta tambahan jumbo.
Menteri yang dikenal dekat dengan para taipan seperti Aguan (PIK), Franky Wijaya (Sinar Mas), dan Prajogo Pangestu (Barito Pasifik) itu meminta tambahan Rp 48 triliun. Budi Arie ikut-ikutan teriak minta kenaikan anggaran. Menteri koperasi yang juga ketua relawan Jokowi (Projo) tersebut ingin ditambah Rp 2,1 triliun. Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra juga mengeluh dengan anggaran yang dipegangnya, yakni Rp 9 miliar. Ia ingin tambahan Rp 325 miliar.
Meminjam istilah seorang Ustad Kondang, ”Dari mana uangnya???”. Di sisi lain, Presiden Prabowo sudah merasakan jepitan anggaran yang terbatas. Bahkan, kini sedang giat-giatnya kampanye hemat. Program makan bergizi yang menjadi andalan saat kampanye sudah ditekan. Semula dianggarkan Rp 15 ribu per siswa, kini diputuskan hanya Rp 10 ribu. Selain dengan efisiensi dan menekan korupsi, agar APBN tetap sehat, pemerintah harus kreatif mendapat pendapatan sebesar-besarnya. Harus pandai mencari sumber fulus yang baru. Mencari sumber dana, paling tidak ada dua cara: cara kerja keras dan cara mudah.
Pertama cara yang butuh kerja keras. Cara itu perlu kepintaran. Pun, strategi. Yang masuk kategori itu adalah menarik investasi dan meningkatkan jumlah wisatawan. Oleh-oleh kunjungan luar negeri pertama Prabowo, ada janji investasi Rp 294 triliun. Itu sebatas janji, belum realisasi. Kalaupun terwujud, itu tak mungkin semua tahun ini. Untuk sektor pariwisata, kunjungan turis ke Indonesia kalah jauh jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Di ASEAN, negara yang punya alam indah dan berbagai budaya itu hanya menempati peringkat ke-5. Mengutip CNN Indonesia, selama Januari–Juni 2024, Thailand dikunjungi 17,5 juta turis asing, Malaysia (11,8 juta), Vietnam (8,8 juta), dan Singapura (8,24 juta). Indonesia? Hanya 6,4 juta turis. Artinya, masih ada peluang besar untuk menambah turis.
Mengapa Thailand dan Malaysia bisa, kita tidak. Butuh kerja keras. Kita butuh turis asing sebanyaknya karena akan langsung menggerakkan ekonomi. Terus, bagaimana cara mudah mendapat sumber dana? Tambah utang dan menambah pajak. Peninggalan era Jokowi, utang negara mencapai Rp 8.502 triliun. Yang harus dibayar Prabowo pada 2025, pokok plus bunga sekitar Rp 1.300 triliun. Itulah yang membuat APBN teramputasi. Dan, tambahan utang akan terus berlanjut. Pemerintah juga sudah menyiapkan tambahan pajak baru pada 2025. Itu adalah cara sangat mudah bagi negara untuk memperoleh pendapatan.
Begitu tanggal 1 Januari 2025, pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 11 ke 12 persen. Jumlah tertinggi di antara negara Asia Tenggara. Jelas, penambahan pajak PPN 1 persen itu akan membebani rakyat. Sebab, daya beli masyarakat kini masih lemah. Harga barang pasti akan naik. Industri roti, misalnya, terigu tambah PPN, begitu juga minyak goreng, gulanya, dan bahan lainnya. Otomatis, biaya produksi bengkak karena ada tambahan biaya di setiap mata rantai pasok produksi.
Belum lagi PPN saat pindah ke konsumen. Ujungujungnya, semua menjadi beban rakyat sebagai konsumen. Harga melambung. Beratnya, penambahan PPN sudah diungkapkan sejumlah kalangan, mulai akademisi, pengusaha, hingga menjadi pembicaraan di berbagai platform medsos. Tapi, hingga tulisan ini dibuat, Kemenkeu tetap menegaskan akan memberlakukannya. Bila PPN 12 persen berlaku, APBN bakal sehat. Permintaan tambah anggaran para menteri bisa masuk. Tapi, di sisi lain, itu akan mendapat reaksi negatif serta protes dari rakyat.
Barang tambah mahal, tapi masih minim strategi menambah tebal kantong rakyat. Kemesraan pemerintahan Prabowo yang baru seumur jagung dengan rakyat berpotensi merenggang. Apalagi, rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Putusan itu juga sangat tidak populer. Hitungan ekonominya menyehatkan APBN, tapi sangat dibenci publik. Bila PPN 12 persen diterapkan secara bersamaan dengan pengurangan subsidi BBM, beban publik makin berat. Apakah itu tanda-tanda awal meredupnya bulan madu?
