Fakfak – Momentum Sosialisasi dan Penyamamaan Persepsi dalam rangka masuknya Investasi Perkebunan Kelapa Sawit di Tomage – Bomberay. Fakfak, Senin, 16 Fenruari 2026. Bupati Fakfak. Samaun Dahlan didampingi Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik ajak seluruh masyarakat (stakeholder) agar senantiasa membiasakan diri membuka ruang dialog sebagai salah satu jalur paling tepat dalam menyelesaikan masalah
Dikatakan Bupati Fakfak ketika hadirnya masyarakat pemilik hak tanah adat yang bakal digunakan untuk proyek Investasi Perkebunan Kelapa Sawit di Tomage bahwa, Fakfak ini miliki budaya Adat dan kesantunan yang hampir tidak dimiliki oleh daerah lain di Tanah Papua yaitu, “Satu Tungku Tiga Batu”. maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah adalah bagaimana menyampaikan pada saluran yang tepat.
Tempuh jalur dialog yang dimaksudkan Bupati Fakfak adalah. Ketika terjadi hal yang masyarakat merasa tidak puas atau tidak tepat sesuai kesepakatan maka bisa saja dibawah ke ranah dialog. Ruang itu tersedia di DPRD Fakfak sebagai represesntasi dari masyarakat dari Karasa Pulau Tiga sampe Tomage Wmosan. Ada ruang adat yaitu Dewan Adat Mbaham Matta dan LMA Fakfak. Bisa juga melalui MRP juga Wakil Bupati bahkan lewat bisa Bupati Fakfak.
“Kalau ada yang kurang senang, ada yang ingin disampaikan. Maka bisa saja melalui jalur-jalur yang tersedia. DPRD sebagai perwakilan rakyat. Dewan Adat Mbaham Matta dan LMA Fakfak. Bisa juga melalui MRP atau melalui Wakil Bupati bahkan lewat Bupati Fakfak.
Pikiran itu disampaikan bukan dijalan-jalan, bukan di media sosial, bukan teriak ditempat tempat yang tidak didengar orang karena tidak tepat sasaran dan sebagainya, kita harus menjaga marwah semua.”, Terangnya.
Terkait dengan Investasi Perkebunan Kelapa Sawit di Distrim Tomage dan Bomberay. Masyarakat pemilik tanah adat merespon dan menyetujui penggunaan lahan seluas 15 ribu hektar untuk digunakan.
Selama pihak perusahaan memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta memberikan kesanggupan kesejahteraan bagi masyarakat tomage dan bomberay. Membuka lapangan pekerjaan juga menyerap tenaga kerja lokal.
“Oleh karena itu, kehadiran investasi ini menjadi harapan baru bagi masyarakat kami, agar lahan yang selama ini belum tergarap optimal dapat dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta hak-hak masyarakat adat”, Minta Kepala Distrik Tomage. Rudy Paus Paus.
(ret)
