Fakfak – Dana Kampung untuk pembangunan kampung bukan untuk beli handphone pribadi, mobil pribadi, sepeda motor pribadi dan hal lain yang sifatnya bukan untuk kepentingan umum atau masyarakat.
Bupati Fakfak. Samaun Dahlan ingatkan kepala kampung Se-Kabupaten Fakfak agar hati-hati dalam mengelola dana kampung karena pengacara Negara (Kejaksaan-red) sekarang sudah terlibat secara langsung dalam mengawasi pelaksanaan dana kampung.
Bupati beberkan bahwa yang menjabat sebagai Inspektur Inspketorat Provinsi Papua Barat saat ini adalah seorang pegawai aktif di Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Samaun Dahlan warning penggunaan dana kampung dikelola secara baik dan sesuai peruntukkanya, jika salah mengelola dan tidak tepat sasaran sesuai peruntukkan maka pasti akan berpotensi masalah hukum
“Hati – hati dalam mengelola dana kampung, saat ini pengacara Negara mulai menyasar pengelolaan dana kampung, bagi kampung yang masih main – main dan sengaja mengelola anggaran kampung tidak tepat sasaran atau peruntukkanya maka resiko menjadi milik sendiri sebab Kejaksaan mulai memperketat pengawasan disamping ada Inspektorat”, Jelasnya.
Hal itu disampaikan Bupati Fakfak saat melakukan kunjungan kerja bersama kepala OPD di kampung Mawar. Distrik Teluk Patipi. Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat, Jumat, 11 Juli 2025 kemarin. hadir dalam pertemuan itu 13 Kepala Kampung di Wilayah Distrik Teluk Patipi. Didampingi Kepala Distrik dan Sekretaris Teluk Patipi serta Baperkam.
Ditegaskan Bupati Fakfak bahwa pemerintah selalu dan terus ingatkan soal pengelolaan dana kampung tujuanya adalah untuk bagaimana aparat kampung tidak berurusan dengan pihak aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan.
Samaun Dahlan berpesan agar peruntukan dana kampung tepat sasaran sehingga tidak berdampak terhadap persoalan hukum.
“Saya diberbagai kesempatan selalu saya ingatkan para kepala kampung dan kita semua termasuk kepala-kepala OPD agar mengelola anggaran Negara ini dengan baik dan tepat sasaran.
Jangan gunakan dana kampung tidak tepat sasaran pada akhirnya kita semaunya berurusan dengan persoalan hukum, saya tidak ingin aparat saya terjerat hukum karena salah mengelola anggaran Negara”, Harap Samaun Dahlan. (ret)
