Sorong – Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Pembangunan Kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp.6,6 Triliun. Dana triliunan ini bakal dikucurkan dua tahap.
“Pemerintah alokasi anggaran Rp 6,6 triliun untuk mempercepat pembangunan, tahun 2023 Rp 3,3 triliun, tahun 2024 Rp 3,3 triliun,” tuturnya.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri. Jhon Wempi Wetipo dalam kunjunganya di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu, (17/6/2023) kemarin didampingi Pj. Gubernur Papua Barat Daya. Muhammad Musa`ad. dalam pesan jejaring watshappnya diterima mataradarindonesia.com.
Ketua Komisi II DPR RI ikut dalam kunjungan untuk melihat secara dekat lokasi/lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya meminta agar semua pihak bisa memberikan dukungan.
Diakuinya bahwa, Papua pada umumnya masalah tanah adalah persoalan yang sangat rumit sehingga terkait lahan pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya harus diselesaikan tuntas dan betul-betul tidak ada masa sehingga kedepan tidak ada kendala soal proses pembangunan.
“Papua sendiri ternyata masalah tanah menjadi masalah yang sangat rumit dan kedepan saya berharap pembangunan ini harus di kerjakan, Pemerintah sendiri telah mengalokasi anggran Rp 6.6 triliun
Kita harapkan selesai pemilu maka Gubernur terpilih sudah masuk pada kegiatan pembangunan di segala bidang dan pelayanan publik, dimana nanti kedepan harus ada Kantor Gubernur, Kantor Polda, Kantor Kodam, Kantor MRP, serta DPR dan Kantor OPD Vertikal,
Kami (DPR RI-red) akan bersama sama mengawal dengan membentuk panitia kerja untuk percepatan pembangunan,” Jelas Ketua Komisi II DPR RI. Ahmad Dolly Kurnia Tandjung kemarin diunggah media ini.
Ditambahkan Musa`ad. Pria Kelahiran Fakfak, 22 Juli 1965 ini bahwa lokasi pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya semula direncanakan di Km 18.
Saat kunjungan Wamendgari bersama Ketua Komisi II DPR RI beserta rombongan, tampak juga Kapolda Papua Barat serta Pangdam XVIII/Kasuari, Musa`ad ungkapkan bahwa lokasi KM 14 merupakan alternatif kedua setelah lahan di KM 18.
“Lokasi rencana pembangunan Kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berada di lapangan Stadion Wombik Km 14. Jalan Sorong-Aimas, Kelurahan Klablim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Provinsi Papua Barat Daya sebagai alternatif kedua”, Ujar dia.
Menurutnya, lokasi stadion tersebut merupakan lokasi alternatif kedua setelah survey awal di lokasi Km 18, lahan tersebut milik Pemda Kabupaten Sorong seluas 55 hektar, bersertifikat” Jelasnya.
“Masih ada 30 hektar yang belum ada pelepasan dari pemilik hak wilayah tepatnya di belakang stadion, dan di belakang tanah 30 hektar masih ada lingkungan mangrov seluas 30 hektar juga.
Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah ini merupakan stadion bola kaki dan kami kedepan akan menggantikan tanah untuk stadion guna membangun sarana olahraga di wilayah Kabupaten terdekat.”, Urai pria berlatar belakang Akademisi ini. (ret)
