Fakfak – Program Swasembada Pangan Nasional Presiden Prabowo turun secara menyeluruh di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Termasuk Kabupaten Fakfak – Papua Barat. program ini sebagai strategi menjaga ketahanan pangan Indonesia kedepan. program tersebut untuk tahun anggaran 2026 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Mengikuti program swasembada pangan pertanian tahun 2025 kebawah. kebijakan program maupun anggaran dikucurkan ke daerah dan dikelola langsung oleh masing-masing daerah seluruh Indonesia melalui OPD teknis terkait
Sedangkan untuk tahun anggaran 2026 ini yang diturunkan hanya kebijakan program dan mekanisme penyiapan lahan dan irigasi. Sementara kebijakan anggaran termasuk kelompok PPL dikendalikan langsung kementerian pertanian di Jakarta.
Suksesnya program tersebut wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Termasuk Pemda Fakfak. didukung dan terlibat langsung adalah TNI/Polri maupun BUMN/BUMD berkolaborasi dengan OPD teknis masing-masing di Kabupaten Fakfak. kegiatan ini tidak berdiri sendiri melainkan harus ada koordinasi dilintas sektor OPD agar semua terlibat dengan fungsi dan peran masing-masing.
Secara umum Provinsi Papua Barat dialokasikan 3.000 hektare lahan untuk program swasembada pangan tahun anggaran 2026, luasan tersebut dijatahi ke Kabupaten Fakfak dengan Volume 450 hektare dengan sasaran di Distrik Bomberay dan Tomage terletak di Wilayah SP2,SP3,dan SP4. Alokasi luasan lahan tersebut untuk tahun anggaran 2026 dengan besaran anggaran mencapai puluhan milyaran rupiah.
Bupati Fakfak. Samaun Dahlan menegaskan pentingnya keberhasilan pengembangan lahan pertanian seluas 450 hektare pada tahun ini sebagai bagian dari dukungan daerah terhadap program swasembada pangan nasional.
Program tersebut merupakan tahap uji coba yang harus dipersiapkan secara matang melalui kajian lapangan yang komprehensif serta koordinasi yang kuat antara dinas teknis dan penyuluh pertanian.
“Tahun ini kita ada 450 hektare. Jangan sampai gagal panen. Kaji baik, uji lapangan baik, jangan asal tanam karena ini menyangkut kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah, kegagalan panen dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan pusat terhadap Kabupaten Fakfak dalam pelaksanaan program pertanian strategis. Kementerian Pertanian dalam mendorong percepatan swasembada pangan nasional, yang targetnya terus dimajukan sehingga seluruh daerah harus menunjukkan kesiapan nyata.”, tegasnya
Menurut Bupati, kesempatan ini tidak datang dua kali. Kalau pemerintah daerah terutama OPD teknis main-main, sekali diberi kesempatan lalu gagal, ke depan pasti tidak akan lagi. Jadi sebagai pemerintahan di daerah harus sungguh-sungguh.
Ia berharap penyuluh, serta seluruh pemangku kepentingan menjaga komitmen bersama, sehingga program tersebut berhasil dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Fakfak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak. Mohammad Soleh menjelaskan Program peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Fakfak tahun 2026 akan difokuskan pada sejumlah komoditas strategis yang dinilai berpengaruh langsung terhadap ketersediaan pangan dan stabilitas daerah. Karena ketahanan pangan memiliki beberapa variabel utama yang harus diperhatikan secara menyeluruh. Padi, jagung, dan yang sayur-sayuran.
“Untuk tahun 2026 telah tersedia regulasi dari Pemerintah Kabupaten Fakfak yang mendukung program tersebut. Salah satu program utama adalah pencetakan sawah baru yang pendanaannya akan dibayarkan langsung oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, pengembangan tanaman jagung juga masuk dalam rencana strategis daerah.” Jelasnya ditemui mataradarindonesia.com diruang kerjanya, rabu, 28 Januari 2026 siang kemarin.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Sebelum lengser) mengungkapkan, anggaran ini mencakup dukungan komprehensif mulai dari sisi produksi, konsumsi, hingga distribusi pangan.
“Tadi Presiden dalam pidatonya menekankan pentingnya memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu tahun 2026, anggaran Rp164,4 triliun kami arahkan untuk mendukung petani, nelayan, dan seluruh rantai pasok pangan nasional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan 2026, Jum’at (15/8/25) dikutip dari website resmi pertanian.go.id.
(ret)
