Fakfak – Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Purbaya memangkas anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2026 mendatang di yakini sangat berdampak terhadap program pemerintah daerah yang telah direncanakan pada tahun besok, termasuk turut terancam akibat kebijakan tersebut adalah gaji PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta alokasi dana TPP ASN bakal ikut terancam.
Bupati Fakfak. Samaun Dahlan ditemui mataradarindonesia.com, Kamis, 16 Oktober 2025 pagi di taman satu tungku tiga batu menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran transfer ke daerah dimaksud tidak saja mempengaruhi program pemerintah daerah yang sudah direncanakan melainkan juga penghapusan terhadap program rapat koordinasi maupun perjalanan dinas ASN di daerah, khsususnya Fakfak.
Disampaikan Samaun Dahlan bahwa bukan saja Fakfak. semua daerah di Indonesia termasuk 11 Provinsi yang kemarin Gubernurnya menemui Menteri Keuangan berharap Purbaya bisa meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran TKD 2026 tersebut. Masing-masing daerah tentunya berharap TKD sebagai salah satu solusi pembayaran Gaji ASN dan jika dipotong maka program lain terancam tidak bisa dilaksanakan.
“Memang kita melihat bahwa hari ini banyak polemik terkait dengan dana TKD, saya selaku Bupati bersama Wakil Bupati tentunya kami sudah mengantisipasi ini semua, saya sudah menghitung tahun depan (2026-red), dari alokasi APBD Kabupaten Fakfak yang nilainya pertahun 1 Triliun lebih akan turun lebih dari 29-30 persen. Ini maksudnya apa. Bahwa banyak anggaran pusat yang dipotong sehingga berdampak terhadap adanya rencana pembangunan kabupaten”, Jelasnya.
Bupati didampingi Wakil Bupati Fakfak meyakini bahwa kedepan jika TPP juga turun maka sangat berpengaruh terhadap situasi ekonomi masyarakat terutama di pasar-pasar, sebab dengan adanya TPP maupun honor pegawai lainya yang diterima ASN mereka dapat turun belanja di pasar sehingga ekonomi masyarakat bisa hidup dan uang berputar banyak di tengah masyarakat.
“Dengan anggaran 900 Miliar setelah turun dari 1 Triliun ABD Fakfak besok maka untuk menghitung gaji saja tidak cukup, apalagi kita berfikir untuk membayar TPP, sedangkan pegawai ini harus kita mendorong dan rangsang mereka lewat TPP, sedangkan TPP ini juga pengaruh sekali terhadap situasi kondisi ekonomi di Fakfak, kalau TPP tidak ada, banyak pegawai ini bergantung pada itu, ada juga yang kredit di Bank karena kebutuhan. Lalu apa yang terjadi kedepan”, Ulasnya.
Untuk sektor pegawai terdiri dari TPP maupun gaji dan tunjangan lainya otomatis terganggu, dampak berikut adalah, pengaruhnya terhadap pengusaha lokal di fakfak, seperti kontraktor-kontraktor, jika pemangkasan anggaran dan jumlah kegiatan proyek sedikit maka berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang ada, bisa-bisa pengangguran timbul akibat kurangnya kegiatan di daerah.
Menurut Bupati. Pengurangan ini jika daerah yang pendapatan asli daerahnya besar mungkin tidak terasa tetapi khusus untuk kabupaten fakfak – papua barat sangat terasa karena pendapatan asli daerah sangat kecil sehingga dana transfer ke daerah adalah salah satu intsrumen dana pusat ke daerah untuk membantu mendorong percepatan pembangunan daerah. Tentunya semua anggaran Negara pasti dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.
“Jujur saja bahwa kita di Fakfak masyarakat sangat bergantung pada APBD, jadi kalau dana transfer ke daerah di potong maka sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang ada di fakfak”, Ujar Bupati Fakfak. Samaun Dahlan didampingi Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik dalam kesempatan di Taman Satu Tungku Tiga Batu pagi tadi. Sembari mengatakan, jika PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu dipertahankan maka TPP bisa terancam. Atau sebaliknya.
(ret)
