Fakfak – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dikeluarkan pada 5 Februari 2025, bertujuan mengintegrasikan data sosial-ekonomi untuk akurasi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Inpres ini memerintahkan kementerian/lembaga untuk menggunakan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai acuan utama. Inpres ini menegaskan bahwa penonaktifan atau pemutakhiran data yang dilakukan bertujuan untuk mengalihkan bantuan kepada kelompok yang lebih membutuhkan (miskin/rentan miskin).
Ketika data tersebut diturunkan maka Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian yang lain. Termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian Keuangan. PPATK. Dan Kemudian juga Pemerintah Daerah secara tekhnis adalah Dinas Sosial. Serta aparat pemerintahan paling bawah adalah Kepala Kampung. Untuk mensinkronkan data satu pintu
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak. Sadali Lahadalia menjelaskan bahwa sebentar lagi ada bantuan pangan yang diturunkan dan pengambilan data tersebut yang kebanyakan salah sasaran. Jadi proses pengambilan data yang dilakukan oleh Kepala Kampung harus memberikan infomrasi dan data yang akurat, valid dan jelas setiap warga dengan baik dan benar.
Ada kesalahan fatal terkait pengelolaan data di Kabupaten Fakfak. berkenaan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maka terjadi penonaktifan data BPJS PIB sebanyak 6.700 orang oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.
Data tersebut dinonaktifkan pusat karena mereka dianggap kategori orang/masyarakat yang sangat mampu. Padahal Dinas Sosial Kabupaten fakfak data sebanyak 6.700 itu masuk kategori miskin. Desil 1-4. Artinya orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial. Bukan mereka yang memiliki kemampuan dengan rumus Desil – 5 keatasnya.
Akibatnya dalam proses pendistribusian bantuan tahun 2025 kemarin ditemukan data sebanyak 6.700 orang itu tidak mampu tidak dapat prioritas. Karena diaggap mampu berdasarkan data dan kualifikasi dimiliki Kementerian Sosial. Berikutnya penermiaan bantuan bantuan pangan tahun 2026 juga data 6.700 orang harus terlewatkan
Salah satu contoh. Kemenetrian Sosial menonaktifkan ribuan data tersebut dari daftar usulan khususnya Dinas Sosial Kabupaten Fakfak karena diduga menemukan ada perputaran uang didalam rekening penerima bantuan iuran itu makin tinggi. Uang apa saja dan diketahui oleh siapa?.
Seperti misalnya, judi online. proses transaksinya secara online diketahui secara langsung oleh PPATK. Oleh sebab itu. Sebaiknya masyarakat segera hindari kegiatan judi online. Karena pergerakan uang didalam rekening terbaca semua oleh PPATK. pemerintah menganggap orang-orang yang aktif bermain judi online dianggap mampu karena arus perputaran uang di bank sangat lancar.
Pusat mencatat bahwa 6.700 orang tersebut masuk kategori orang mampu sebagaimana klasifikasi orang mampu dan tidak mampu menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Sosial dalam menyiapkan kucuran bantuan sosial kepada mereka. Ada kategori, Paling Miskin, Miskin, Hampir Miskin, Rentan Miskin, dan Pas-Pasan.
“Ada ketidakeseriusan kita dalam penginputan data, ada orang yang mampu kemudian kita input dalam ketegori orang tidak mampu dengan berbagai spekulasi status dan keadaan yang bersangkutan, seperti data foto dapur rusak, hanya untuk apa. Masuk kategori rendah untuk merebut bantuan, lebih sedih ketika orang dengan keadaan seperti itu masuk desil 1-5 (Kategori Orang Tidak Mampu).”, Jelas Sadali
SDL juga menguraikan bahwa jangan suka meminjamkan buku tabungan kepada orang untuk melakukan transaksi dengan nilai uang yang cukup besar, kenapa, karena ketika daftar data keadaan masuk didata penerima bantuan tentunya akan ditolak karena bisa diketahui ada punya rekening Bank yang dinilai cukup sehat dari sisi ekonomisnya.
“Demikian juga saudara-saudara kita yang suka bermain togel. Rekening itu bergerak untuk setor depoiste judi online. Itu PPATK bisa pangkas dan dikeluarkan dari data penerima bantuan, jadi saya harap sistim data ini satu, terutama peran kepala-kepala kampung. Berikan data yang baik dan benar karena data ini ditentukan oleh BPS. Jadi data yang diberikan kemudian diklasifikasi oleh BPS”, Ulasnya.
Lahadalia menjabarkan kelas Ada kategori, Paling Miskin, Miskin, Hampir Miskin, Rentan Miskin, dan Pas-Pasan. ia menemukan bahwa masyarakat kelas menengah keatas rata-rata sebagai peserta penerima bantuan. Hal ini terjadi karena ada ketidakeseriusan dalam rangka penginputan informasi dan pengelolaan data. Banyak orang mampu yang suka buat keterangan berpenghasilan rendah untuk menerima bantuan.
“Mungkin rumahnya, atau foto dapur orang lain yang lagi rusak seakan-akan itu rumahnya, hanya untuk apa, ingin mendapatkan bantuan. Lebih sedih lagi ketika ada orang yang keadaan miskin dia masuk desil a6-10 sehingga tidak menerima bantuan, sedang orang dengan kategori desil 5 ke bawah dianggap mampu dan tidak menerima bantuan”, Ujarnya saat Musrenbang Tomage.
