Fakfak – Forum Komunikasi Anak Adat Mbaham Matta Fakfak – Papua Barat mendesak kepada pemerintah daerah kabupaten fakfak untuk segera mengumumkan hasil tes CPNS Formasi Tahun 2018.
Menurut mereka saat berada dihalaman kantor pemda fakfak bahwa, permintaan agar hasil tes CPNS Formasi Tahun 2018 tersebut segera diumumkan sudah berkali- kali dan belum mendapat jawaban dari pemerintah daerah,
Merespon permintaan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Drs H. Alibaham Temongmere, MTP dihadapan para pendemo menjelaskan, terkait dengan penerimaan CPNS Formasi Tahun 2018, beberapa waktu lalu dirinya terlibat pertemuan langsung atas perintah bupati fakfak bersama MenPAN – RB di Jakarta, termasuk pemprov papua barat,
Dijelaskan ABT, Sapaan singkat Sekda Fakfak ini bahwa setelah pemerintah provinsi papua – papua barat, termasuk Kabupaten Fakfak bertemu dengan pemerintah pusat melalui MenPAN-RB di Jakarta, mereka mendapatkan beberapa poin penjelasan yang disampaikan kepada setiap daerah di papua-papua barat, juga kabupaten fakfak.
Dikatakan, awalnya komitmen semua daerah di tanah papua-papua barat bahwa kuota CPNS Formasi tahun 2018 adalah 80% – 20%, dan alokasi ini belum terpenuhi sehingga seharusnya pengumuman yang direncanakan 30 Agustus 2020 kemarin ditunda sampai beberapa waktu kedepan sambil menanti terpenuhinya kuota tersebut, Terang Sekda.
“Seharusnya sudah diumumkan 30 Agustus 2020 kemarin namun karena belum terpenuhi 80-20% maka semua meminta kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan tidak diumumkan”, Jelas Alibaham didampingi Dandim 1803/Fakfak, serta Wakapolres Fakfak dan juga Kasat Pol. PP Setda Fakfak.
Disampaikan Sekda, ada beberapa persoalan teknis yang mau tak mau dihadapi oleh pemerintah di daerah, termasuk kabupaten fakfak, jika saja dipaksakan untuk membuat porsi 80-20 tanpa memiliki dasar hukum maka ancamanya Nomor Induk Pegawai yang bersangkutan tidak akan keluar didata MenPAN-RB,
Jika saja pemerintah kabupaten fakfak menetapkan 80-20 tanpa ada koordinasi dengan pemerintah pusat melalui MenPAN-RB maka konsekuensi hukum yang diterima adalah CPNS yang bersangkutan tidak mendapatkan NIP yang terdaftar di pusat, dan pada akhirnya pemda fakfak yang disalahkan, Jelasnya kepada peserta aksi demo dihalaman pemda fakfak.
“Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten fakfak telah mengajukan kembali untuk porsi 80-20% kepada pemerintah pusat agar memperhatikan OAP dan Non OAP, hasil tersebut saat ini ada di Kementerian MenPAN-RB, akibat karena perubahan tersebut sehingga MenPAN-RB perlu mengeluarkan 1 aturan agar menetapkan hasil tersebut sesuai dengan apa yang diusulkan, sampai hari ini hasil belum ada”, Terang Alibaham Temongmere,
Alibaham menampik dengan tegas bahwa jika ada informasi melalui media apa saja, termasuk media sosial bahwa hasil tes CPNS Formasi Tahun 2018 sudah ada di tangan bupati selaku kepala pemerintahan di daearh ini, karena itu tegas Pace ABT bahwa itu informasi tidak benar alias hoax, jika saja hasil sudah ada maka pasti akan diumumkan,
“Kalau sudah ada pasti kita umumkan, kalau belum ada tidak bisa kita umumkan, oleh sebab itu kita semua tunggu karena nanti hasil keluar bersamaan dengan kabupaten / kota lain di tanah papua-papua barat”, Minta Alibaham Temongmere.
Sekretaris Forum Komunikasi Anak Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak, Badarudin Heremba berharap agar hasil tes CPNS Formasi tahun 2018 diumumkan dalam waktu yang tidak lama, sebab selama ini apapun hasilnya pemda tidak terbuka untuk mengumumkanya,
Mengenai rencana mendengarkan hasil tes CPNS Formasi Tahun 2018 yang telah jelaskan oleh Sekda dan beberapa Asisten, termasuk Sekretaris BKPSDM Kabupaten Fakfak, menurut dia, mereka akan tetap menunggu hasil tersebut sampai dengan diumumkanya,
Sementara untuk pemalangan kantor memang dibatalkan, Heremba mengakui ada konsekuensi hukum yang terjadi apabila tindakan itu dilakukan, Heremba berjanji akan turun dengan kekuatan yang lebih banyak apabila penundaan dan penantian ini tak kunjung tiba,
“Kami berikan sampai bulan oktober saja, jika tidak ada maka kami akan datang dengan kekuatan yang full”, Jelasnya.
Dikawal puluhan aparat keamana, Polisi dan Satpol PP, aksi ini berlangsung kurang lebih 5 jam dan berkahir dengan aman dan tertib, mereka membubarkan diri dengan tertib dan baik, meskipun sempat melakukan prosesi adat untuk meminta leluhur dalam perjuangan mereka dihalaman kantor bupati fakfak, (ret)
