Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus berharap konflik yang terjadi antar warga dengan aparat gabungan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. dapat diselesaikan dengan lebih bijaksana.
Diketahui konflik antara masyarakat adat di Pulau Rempang dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam dipicu oleh penolakan masyarakat adat Melayu Pulau Rempang atas pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektare.
“Kita berharap memang kalau ada kegiatan-kegiatan pembangunan nasional terkait dengan hak-hak atas tanah, kalau nggak tuntas ya itu seperti ini. Tentunya kita berharap pihak aparat keamanan baik Polisi maupun dibantu oleh TNI tentu menyelesaikan ini secara arif lah ya,” ujar Lodewijk dalam keterangan tertulisnya diterima mataradarindonesia.com, Selasa (12/9/2023).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta pihak-pihak berkepentingan untuk mengedepankan dialog dengan warga agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Sebab, tujuan pengembangan wilayah tersebut merupakan tujuan investasi yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
“Duduk lagi bicara lagi, dialog dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat disana, kemudian selesaikan. Pasti ada masalah-masalah yang belum tuntas. Nah, diharapkan bisa tuntas, supaya kalau tujuannya investasi kan itu memberikan kesejahteraan tetapi kalau itu ternyata awalnya sudah seperti ini tentunya tujuan utamanya tidak tercapai,” harap Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.
Senada dengan Politisi Golkar. Polisi NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Farhan. Nama lengkap Muhammad Farhan menyoroti kasus kekerasan yang dilakukan aparat di Pulau Rempang. Ia mendorong untuk penghentian kekerasan yang terjadi dan mengedepankan dialog dengan masyarakat setempat.
“Kami dengan ini Fraksi Partai Nasdem menyatakan, satu, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pihak aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang,” ujar Farhan
Kedua, lanjutnya, dirinya yang mewakili Fraksi Partai NasDem mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi.
Adapun pada poin ketiga, dirinya mengajak semua pihak baik masyarakat aparat maupun Pemerintah untuk dapat menahan diri meredakan situasi agar tercipta keadaan yang tenang terlebih dahulu
“Kelima, (Partai Nasdem) meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaiannya yang tidak merugikan semua pihak baik dari sisi rencana proyek strategis nasional maupun dari sisi hak masyarakat adat”, Tutur dia.
Lebih lanjut pada poin ini ia menilai bahwa sebagai bagian dari masyarakat adat, hak-hak masyarakat pulau rompang juga perlu dipertimbangkan, dalam ini kaitannya dengan Pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi.
“Dengan membuka ruang dialog dan partisipasi dalam perumusan kebijakan strategis nasional,” imbuhnya
Terakhir, dirinya mengajak kembali agar DPR RI kembali menyegerakan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat.
Ribuan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam digusur terkait rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City. Pasalnya, proyek ini berada di dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Warga baru-baru ini bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat keamanan gabungan TNI-Polri pada Kamis, 7 September 2023, sekitar pukul 10.00.
Sebagai informasi, peristiwa bentrokan antara aparat dengan masyarakat adat Pulau Rempang dipicu oleh rencana penggusuran pemukiman warga untuk dijadikan Rempang Eco City. Warga Rempang masih menolak rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebab mereka mengklaim sudah menempati wilayah tersebut hampir dua abad.
Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi di awal 2023. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.
Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China. (rls/ret)
