Jakarta – Menteri Dalam Negeri. M Tito Karnavian mengoreksi pendapatan daerah 4 DOB di Tanah Papua. keempat DOB yang kini sudah berjalan masa pemerintahan mereka masih bergantung pada dana transfer pusat.
Hal itu disampaikan Tito saat rapat dengan Komisi II DPR RI. rabu, 2 Juli 2025 kemarin. dalam keterangan tertulisnya. tTito mengtatakan bahwa Kemendagri dalam mengawal dan mengevaluasi jalanya penyelenggaraan pemerintahan terhada 4 DOB Provinsi di tanah papua mereka masih sangat bergantung tergantung dana transfer pusat
“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan dalam mengawal, mengevaluasi, serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Daerah tersebut meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya”.
.
Dikatakan Tito bahwa hampir seluruh pendapatan empat DOB masih bergantung pada dana transfer pusat.
Berdasarkan data Kemendagri per 27 Juni 2025, dari keempat DOB Papua, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 tertinggi dicapai Provinsi Papua Tengah sebesar 48,75 persen.
Sementara itu, realisasi terendah dicatat oleh Provinsi Papua Pegunungan dengan angka 14,76 persen. Adapun Provinsi Papua Selatan mencatat realisasi 23,17 persen dan Papua Barat Daya sebesar 17,47 persen.
Pihak Kemendagri. kata Tito telah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) agar membentuk tim gabungan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan asistensi di DOB Papua.
“Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah (Pemda) di empat DOB dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan.”, Ujar dia.
Di sisi lain, realisasi belanja APBD di empat DOB masih cenderung rendah. Berdasarkan data Kemendagri per 27 Juni 2025.
Realisasi belanja Provinsi Papua Pegunungan tercatat sebesar 20,25 persen. Sementara Provinsi Papua Selatan sebesar 18,09 persen, Papua Tengah 15,98 persen, dan Papua Barat Daya 11,51 persen
“Saya berharap para gubernur di empat DOB Papua dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Pasalnya, langkah tersebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi setempat, yang berimbas pada perekonomian nasional. Selain itu, upaya ini juga akan memberikan stimulus bagi perekonomian masyarakat.” harap Tito
