Fakfak – Memang sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memiliki kemampuan loby baik di Provinsi maupun di Pusat terutama. Tidak ada satupun dari ratusan orang ini akan menyangka menjadi tenaga ASN P3K dilingkungan Pemda Fakfak tanpa tes.
Seperti mimpi tapi memang ini sebuah kenyataan sebab beberapa hari di Jakarta. Bupati Fakfak Samaun Dahlan menemui Kemenpan-RB untuk meminta ratusan tenaga honorer yang tidak bisa lagi menjadi ASN diangkat tanpa tes untuk bekerja sebagai ASN dilingkungan pemda fakfak dan permintaan itu direstui pihak Kemenpan-RB di Jakarta.
Setelah usulan dan permintaan 500 orang harus diangkat tanpa tes. Kemenpan-RB memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak melalui Bupati untuk segera menyurat resmi agar menjadi dasar dan alasan diturunkannya surat persetujuan dengan daftar nama ratusan tenaga P3K tersebut dan kemudian dikembalikan ke daerah untuk diterbitkan SK-nya, Bupati Fakfak. Samaun Dahlan didampingi Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik menegaskan bahwa soal pembiayaan akan menjadi tanggung jawab pemda fakfak.
Disampaikan Bupati Fakfak. Samaun Dahlan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak serius mengangkat 500 tenaga honorer yang masuk Data Base BKN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa melalui proses seleksi ulang. Hal itu disampaikan langsung Bupati Fakfak, Samaun Dahlan dalam memimpin apel gabungan di Lapangan Apel Pemda, Senin (4/8/2025) kemarin
Lanjut disampaikan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, mayoritas dari tenaga honorer yang belum diangkat, telah mengabdi selama lebih dari sepuluh tahun, Mereka. Kata Bupati SDA bahwa sebagai pahlawan pelayanan publik yang selama ini tidak mendapatkan kejelasan status, meskipun menjadi tulang punggung jalannya pemerintahan. Menjadi tulang punggung keluarga. Menjadi harapan dari istri/suami dan anak-anak mereka dirumah.
“Saya tidak butuh tes, tidak butuh seleksi. Saya hanya butuh SK pengangkatan untuk 500 orang ini. Mereka ini sudah mengabdi lebih lama dari usia beberapa pegawai baru,” tegas Samaun Dahlan dihadapan Kemenpan-RB di Jakarta. Disampaikan saat memimpin apel kemarin didampingi Wakil Bupati. Dan ratusan ASN dilingkungan Pemda Fakfak
Bupati menjelaskan, rencana pengangkatan tanpa tes bagi tenaga honorer tersebut sudah dibahas bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan telah dikomunikasikan dengan pihak Kementerian PAN-RB.
“Saat ini Pemerintah Kabupaten Fakfak sedang menyusun dokumen resmi untuk diajukan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, siap menanggung pembiayaan gaji 500 tenaga Honorer tersebut melalui APBD, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan. Ia tidak ingin kebijakan pusat menjadi penghambat upaya penyelamatan tenaga kerja daerah.
“Kalau perlu, saya yang cari dana. Saya siapkan anggaran dari pemerintah daerah. Terserah saya nanti mau pikir pinjam di mana, yang penting mereka harus diselamatkan,” ujarnya.
Samaun Dahlan mengaku pernah berada di posisi tenaga honorer dan memahami betul kecemasan serta tekanan psikologis yang dialami oleh.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak mendukung langkah penyelamatan ini tanpa perdebatan panjang.
“Ini sebagai keputusan nurani,” pungkasnya.
(ret)
