Jakarta – Pemilihan Umum Bupati – Wakil Bupati Fakfak 27 Oktober 2024 telah selesai, tahapan yang dilaksanakan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga sudah rampung hingga, Kamis, 20 Februari 2025 kemarin. Samaun Dahlan-Donatus Nimbitkendik akhirnya dilantik secara resmi sebagai Bupati – Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo di Istana. Jakarta.
Setelah dilantik sebagai Bupati – Wakil Bupati Fakfak, 20 Februari 2025 kemarin maka secara dejure dan defacto. Keterpilihan pemimpin Fakfak periode 2025-2030 yaitu Samaun Dahlan – Donatus Nimbitkendik sebagai Bupati – Wakil Bupati Fakfak adalah miliki semua masyarakat Fakfak dari Karas sampai Bomberay (Tomage).
Tentunya langkah kebijakan dan strategi percepatan program pembangunan kedepan eloknya sebagai masyarakat fakfak harus mendapat dukungan semua pihak, Pasangan Samaun – Donatus bertagline #Perubahan sejatinya menjadi pelopor kita semua baik yang ada di dalam Pemerintahan maupun yang bergelut diluar pemerintahan melalui bidang tugas dan profesi masing-masing.
Aparatur Sipil Negara atau dengan istilah ASN yang terlibat langsung untuk merencanakan Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030 harus bekerja lebih tepat dan cepat, (kutip bahasa Wahidin Puarada), sehingga target Visi Perubahan ini benar-benar terwujud dan dapat dirasakan oleh masyarakat
Kendati demikian, sebagai bentuk penyegaran dalam sebuah sistim birokrasi pemerintahan harus diterima karena Bupati – Wakil Bupati Fakfak lah yang tau siapa yang mampu bekerja dan tidak.
Samaun Dahlan – Donatus Nimbitkendik diminta untuk lakukan evaluasi secara total dan menyeluruh terkait penempatan pejabat di lingkup pemda fakfak dan menempatkan orang-orang yang dianggap mampu loyal terhadap sitim dan bekerja baik.
Mantan Bupati Fakfak 2 periode. DR H Wahidin Puarada, M.Si saat memberikan pesan saat syukuran dan ramah tamah peantikan kemarin. Ia berpesan kepada Bupati – Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030 bertempat di Hotel MarlynPark. Jakarta Selatan.
Wahidin berharap bahwa kemerdekaan untuk menentukan dan menempatkan perangkat aparatur sipil Negara dalam mendukung pelaksanaan Visi Misi serta program kerja kedepan adalah menjadi kewenangan Bupati – Wakil Bupati Fakfak.
Namun ia sangat berharap kepada Bupati – Wakil Bupati Fakfak untuk melakukan evaluasi total terhadap aparatur sipil neggara atau ASN dilingkungan Pemda Fakfak tanpa harus menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku
Wahidin Puarada. Mantan Bupati Fakfak 2 periode ini sebut bahwa ASN tidak perlu melakukan (Manisu-red) manuver untuk mendapatkan tawaran jabatan, duduk tenang ditempat nanti diatur.
“Selaku orang tua dan Mantan Bupati Fakfak 2 periode, saya berharap dan minta kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Fakfak untuk melakukan evaluasi secara total dan menyeluruh terhadap apartur sipil negara di lingkungan pemda fakfak
Tujuanya apa, agar bisa melihat orang-orang yang bisa dan mampu bekerja apalagi dalam rangka mendukung dan mendorong percepatan pembangunan di Fakfak sesuai Visi dan Misi yang sudah ada, Evaluasi ini selain melihat aspek aturan juga melihat aspek lain sebagai pertimbangan kebersamaan”, Pesan WP, Kamis, 20 Februari 2025 kemarin.
Menyangkut dengan APBD Fakfak 2025. Bupati Fakfak. Samaun Dahlan memerintahkan kepada Sekda dan jajaran TAPD agar mulai mengalokasikan anggaran terakit program dan kegiatan di Tahun 2025. Karena anggaran tersebut sudah mulai dilaksanakan dengan masa kepemimpinan yang baru
“Saya minta mulai tahun anggaran 2025 program dan kegiatan kami (Bupati dan Wakil Bupati Fakfak – red) harus masuk dan dimulai tahun anggaran 2025. Saya minta harus dimasukkan”, Tegas Bupati Fakfak. Samaun Dahlan didampingi Wakil Bupati Fakfak, Kamis, 20 Februari 2025 kemarin bertempat di Hotel MarlynPark. Jakarta Pusat.
Sedangkan kaitan juga dengan Anggaran 2025, Wahidin berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terpilih periode 2025-2030 setidaknya mengecek seluruh rancangan Anggaran APBD Fakfak 2025 sebelum digunakan.
Karena ini berkenaan dengan tahun pemerintahan yang baru yakni Samaun Dahlan – Donatus Nimbitkendik maka seluruh program kerja Pasangan Bupati – Wakil Bupati harus masuk dan dimulai di tahun anggaran 2025.
“Berkenaan dengan tahun anggaran 2025, Bupati – Wakil Bupati setidaknya harus memeriksa secara detail rancangan APBD Fakfak Tahun 2025. Ini tujuanya apa, untuk memastikan bahwa program Bupati – Wakil Bupati sudah harus masuk di tahun anggaran 2025 karena kepemimpinan ini mulai Tahun 2025”, Pesan Wahidin Puarada.
Selain meminta agar Bupati – Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030 melakukan evaluasi total terhadap perangkat aparatur sipil Negara di lingkungan pemda fakfak, serta Evaluasi terhadap anggaran, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak juga, minta Wahidin, bisa melakukan penertiban terhadap kendaraan dinas dilingkungan pemda fakfak.
Dikatakan bahwa, kendaraan dinas yang diprogramkan setiap tahun mulai masa kepemimpinan Bupati – Wakil Bupati Fakfak 2025-2030 harus batasi karena banyak anggaran yang seharusnya untuk kepentingan rakyat menjadi kewenangan pejabat untuk belanja kendaraan dinas.
Wahidin katakan, banyak juga kendaraan dinas yang nganggur dirumah dinas pejabat atau rumah pribadi pejabat bahkan disalahgunakan, untuk itu Wahidin minta Bupati keluarkan perintah dan tarik kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai peruntukanya.
“Kendaraan dinas itu harus ditertibkan sebelum dilakukan pengadaan tahun 2025. Swiping dan tertibkan kembali, yang pake kendaraan lebih dari satu harus ditarik dan berikan kepada pejabat yang belum miliki kendaraan dinas
Pejabat yang pindah tugas jangan ikut sertakan kendaraan karena belanja kendaraan itu untuk operasional kantor bukan untuk operasional oknum pejabat, Pak Bupati dan Pak Wakil batasi kendaraan dinas tahun 2025 ini, focus saja pada Visi Misi dan Program Kerja”, Minta Wahidin Puarada. (ret)
