Fakfak – Raja Petuanan Arguni mengku bersama warga setempat merasa tidak pernah diberitahu soal dimulainya kegiatan seismik yang dilakukan Perusahaan BP Tangguh. Mereka bahkan katanya kaget jika kegiatan tersebut dilksanakan.
Akibatnya. Raja Arguni. Hanafi Paus Paus dan masyarakatnya di Wilayah Petuanan Arguni turun ke laut dan melakukan pemasangan sasi atau kera-kera di laut. Langkah adat ini menunjukkan adanya protes keras dan kemudian menjadi larangan aktifitas apapun dari Petuanan Arguni ke pihak perusahaan
Dampak buruknya adalah. Pihak perusahaan juga telah memutus hubungan kerja sama Koperasi dari Kampung Arguni-Taver. Yang lebih berdampak dari ini adalah masalah transportasi laut yang menghubungkan Kokas-Arguni dan Perusahaan (PP). buah dari pemasangan sasi adat dimaksud. Trasnportasi jemputan karyawan di Kokas terhenti
Setelah pemasangan sasi tersebut oleh Raja Arguni dan masyarakatnya. Muncul reaksi balasan dari warga masyarakat di Kokas. ada ancaman serius dari mereka bahwa mereka mengancam akan menutup pelabuhan/dermaga Kokas.
Pasalnya Karyawan yang ada di Kokas dan bekerja di BP Tangguh saat ini terpaksa harus lari ke bandara siboru fakfak kemudian transit sorong menuju Babo untuk menyebrang ke LNG Tangguh.
Hal ini dilakukan akibat speadboat perusahaan yang biasanya beroperasi turun dan naikkan karyawan/karyawati tidak lagi beroperasi. Dengan demikian biayanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan melewati pelabuhan Kokas sebagaimana biasanya.
Aksi tancap kera-kera atau sasi ini menyebutkan bahwa : “Kami masyarakat petuanan arguni secara adat secara adat mengnhentikan sementara kegiatan seismick dilaut kami”.
Pernyataan itu ditulis pada sebuah banner kemudian ditancap pada salah satu kapal seismik ketika mereka tiba diatas kapal. Ditegaskan bahwa jika ada aktifitas selama sasi itu dipasang maka sanksi adat larangan sebesar Rp5 Triliun.
Yang jelasnya sikap dan keputusan adat yang dihasilkan petuanan arguni menimbulkan tanggapan dan reaksi negatif oleh sejumlah karyawan perusahaan dari Kokas. Mereka adalah putra/putri dari Kokas.
Mereka juga rencana akan melakukan pemalangan terhadap pelabuhan/dermaga kokas dan tidak izinkan siapapun menyebrang melalui pelabuhan tersebut. Jika ini terjadi maka bisa menimbulkan gesekan sosial yang sepatutnya tidak diinginkan semua pihak.
Aksi dan reaksi kedua wilayah distrik ini direspon dingin oleh pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, pemda mengajak semua pihak terutama masyarakat kampung arguni dan Kokas sama-sama menahan diri. pemerintah daerah sedang melakukan komunikasi untuk menemukan jalan keluaranya.
Bupati Fakfak. Samaun Dahlan didampingi Dandim 1803/Fakfak. Letkol. Wahlin Rahman dalam kunjungan kerja dirangkaikan dengan kegiatan Safari Ramadhan 1447H/2026 di dua Distrik yaitu, Distrik Arguni dan Distrik Kokas. Kabupaten Fakfak – Papua Barat. mengajak komponen masyarakat kedua Wilayah Petuanan ini agar bisa menahan diri masing-masing.
“Ini masalah yang sangat serius. Masyarakat Kokas bahkan menyampaikan aspirasi bahwa jika persoalan ini tidak segera selesai, mereka akan melakukan aksi balasan dengan menutup akses dermaga Kokas bagi warga Arguni,” ujar Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Bupati mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Raja Arguni untuk mencari jalan tengah. Meskipun Raja Arguni awalnya berencana menyelesaikan masalah ini setelah Lebaran, Bupati mendesak agar solusi dapat ditemukan dalam satu atau dua hari ke depan guna menghindari dampak sosial yang lebih luas.
“Saya tidak mau terjadi gesekan antar petuanan. Saya sedang berusaha melakukan pendekatan agar persoalan ini selesai dengan baik tanpa ada aksi palang memalang yang merugikan kita semua,” tegasnya.
Selain masalah transportasi, Bupati juga menyinggung dinamika terkait kegiatan eksplorasi (seismik) migas di wilayah Fakfak. Kepala Daerah mengingatkan masyarakat bahwa saat ini Kabupaten Fakfak belum berstatus sebagai daerah penghasil, melainkan baru sebagai daerah dampak.
“Kita harus sadar posisi kita. Fakfak belum memberikan sumbangsih besar kepada perusahaan maupun negara dalam sektor ini. Jadi, jangan terlalu banyak menuntut dulu. Mari menahan diri dan jangan mudah terprovokasi oleh masukan-masukan yang tidak tepat,” imbau Bupati.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Bupati telah meminta agar perusahaan pelaksana seismik memulai kegiatannya dari Kokas. Kebijakan ini diambil agar dampak ekonomi langsung dapat dirasakan oleh warga setempat.
“Saya minta mereka mulai dari Kokas supaya tenaga kerja diambil dari sini. Kebutuhan logistik seperti sayur-mayur dan makanan juga harus dibeli dari masyarakat Kokas. Dengan begitu, perputaran ekonomi akan dirasakan langsung oleh warga kita,” jelasnya.
