Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mohammad Tito Karnavian resmi melantik 5 Penjabat Gubernur, termasuk melantik Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat
Pelantikan Paulus Waterpauw yang keseharianya dipanggil Kaka PW adalah dalam rangka melanjutkan masa kepemimpinan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani yang masa jabatanya berkahir 12 Mei 2022 kemarin.
Paulus dilantik bersama 4 Pj. Gubernur lainya yaitu, Akmal Malik, Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Ridwan Djamaludin, Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hamka Hendra Noer, Pj. Gubernur Gorontalo, dan Ali Muktabar, Pj. Gubernur Banten.
“Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan semua program-program yang dipikirkan akan sangat sulit sekali dieksekusi,” kata Mendagri dikutip mataradarindonesia.com dari Youtube Kementerian Dalam Negeri saat pelantikan beberapa hari kemarin.
Tito menambahkan, ketika politik stabil dan keamanan terjaga di daerah masing-masing maka pemerintahan akan berlangsung dengan baik, sehingga program-program bisa berjalan dan dapat terealisasikan kepada masyarakat di wilayah pemerintahan masing-masing.
Lebih lanjut Mendagri pun merinci beberapa program penting yang menjadi atensi pemerintah. Pertama, penanganan pandemi COVID-19. Meskipun situasi pandemi di tanah air melandai bahkan berangsur pulih, beberapa negara masih mengalami kenaikan kasus.
“Ini menjadi atensi bagi kita semua, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing,” ujarnya Mantan Kapolda Papua dan Mantan Kapolri dan kini menjabat Menteri Dalam Negeri.
Kedua, program pemulihan ekonomi di daerah masing-masing. Mendagri menyampaikan, pemulihan ekonomi ini dapat diupayakan dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi dari APBD di samping untuk membuat adanya uang beredar di daerah, juga untuk menstimulasi pihak swasta.
“Tanpa ada peran swasta maka hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa melompat. Pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan mulus dan lancar, recovery juga tidak akan bisa maksimal. Peran swasta menjadi kunci, bahkan beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci,” ujarnya.
Sejumlah program khusus lainnya yang menjadi atensi pemerintah pusat antara lain mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, stunting, hingga infrastruktur.
Mendagri menekankan, program-program tersebut membutuhkan peran para Penjabat Gubernur di daerah masing-masing. yang baru dilantik terutama dalam menjalankan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP).
“Untuk itu memerlukan rekan-rekan tidak bekerja di belakang meja, tapi harus rajin turun mendengarkan persoalan-persoalan masyarakat,” tandas Mendagri.
Merespon arahan Menteri Dalam Negeri saat pelantikan 5 Pj. Gubernur yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Waterpauw, Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat diminta untuk melaksanakan tugas kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah
Paulus tentunya harus mendukung seluruh program strategis nasional yang sedang bergulir ditingkat bawah dan siap melaksanakan semua arahan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian.
“Semua arahan bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri adalah wajib didukung dan dieksekusi karena semua program tersebut adalah dalam rangka pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat”, Dukung Waterpauw usai pelantikan kemarin.
Ada sejumlah agenda nasional yang harus menjadi tugas Pj. Gubernur Papua Barat yakni keberlanjutan Otsus Jilid – II di Tanah Papua – Papua Barat, dan rencana pemekaran DOB serta menghadapi Pemilu serentak Tahun 2024.
“Kita tetap dukung perpanjangan Otsus di Tanah Papua serta rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, hal ini tujuanya agar dapat mendorong percepatan pembangunan di tanah papua maupun papua barat”, Ujar Waterpauw melalui B.Oneindonesia.com yang dikutip media ini.
Pria kelahiran Fakfak yang kini dipercayakan untuk menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat ini komitmen akan melaksanakan seluruh tugas dan perintah sebagaimana diamantkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku,
Ia menargetkan seluruh program startegis nasional (PSN) yang bergulir di Papua Barat akan didukung dengan baik dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pengendalian sistim pemerintahan di republik Indonesia, tugas demikian akan melibatkan semua komponen masyarakat di Papua Barat. (ret)
