Usut Tuntas Kematian Prada Lucky, Perbaiki Sistem Pengawasan Perwira Muda dan Doktrin TNI
Jakarta – Prada Lucky merupakan anggota TNI yang baru lulus pendidikan dua bulan. Setelah resmi menjadi anggota TNI, dia langsung ditempatkan di Batalion Pembangunan 843. Dari sejumlah foto dan video yang beredar.
Tubuh Prada Lucky dipenuhi sejumlah lebam dan memar. Ada juga luka seperti tusukan di kaki dan belakang tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke Unit Perawatan Intensif Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, Kabupaten Nagekeo, tapi kemudian dinyatakan meninggal pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Akibat insiden ini, Institsui TNI – AD akhirnya memeriksa puluhan Prajurit dan telah menetapkan sebagai tersangka, TNI-AD mengumumkan penetapan tersangka atas dugaan pembunuhan Prada Lucky berjumlah 20 orang.
Dari mereka salah satu merupakan Perwira. Namun pihak Kadispenad belum beberakan siapa nama Perwira dimaksud hingga kini, tetap saja ada pasal yang dikenakan terhadap tersangka karena membiarkan karyawan atau anggotanya melakukan pembunuhan.
“Tadi kan pasal yang saya sampaikan tadi, sudah ada ya. Jadi ada pasal 132. Itu artinya militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan atau militer yang lainnya untuk melakukan tindak kekerasan itu juga akan dikenai sanksi pidana, karena setiap unit itu kan tentu ada struktur di kita.
Ada Komandan Regu, ada Komandan Pleton, ada Komandan Kompi dan setiap prajurit itu punya atasan. Sehingga kalau tadi disampaikan apakah ada leveling itu, tentu harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejadian di dalam unitnya,” Katanya, Senin, 11 Agustus 2025 kemarin dikuti[ dari Sindonews.
Insiden ini membuat Presiden Prabowo hingga DPR RI terpaksa buku mulut, mereka menyoroti terkait perlindungan dan pengawasan terhadap setiap Anggota yang sedang menjalankan tugas Negara. Mereka harus dapat dilindungi dengan baik dan nyaman dalam menjalankan tugas Negara. Tidak boleh dibiarkan. Para perwira harus melindungi setiap anggota seperti melindungi anaknya sendiri.
Presiden RI Prabowo Subianto mewanti-wanti jajaran komando dan pemimpin satuan agar membina prajurit dengan bijak. Boleh tegas tapi jangan ada kekejaman. Eks Danjen Kopassus itu mengingatkan, anak buah harus diperlakukan seperti anak sendiri.
Prabowo juga menginstruksikan para pemimpin pasukan itu untuk selalu memimpin di depan dan terjun langsung di tengah-tengah prajurit, terutama mereka yang bertugas di daerah-daerah rawan. Prabowo melanjutkan, tidak ada pemimpin yang memimpin dari belakang, berlindung di balik pasukannya.
“Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tetapi tidak dengan kekejaman,” kata Presiden Prabowo kepada seluruh pemimpin pasukan dan komandan satuan saat upacara di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Diunggah dari www.tni-ad.com.
Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, dalam pernyataanya dirilis melalui emedia.dpr.go.id menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Prada Lucky Namo, yang diduga dianiaya senior sesama anggota TNI.
Andina mendesak agar dilakukan pengusutan secara transparan serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan TNI agar hal itu tidak terulang. Ia menyoroti masalah itu bukan sekadar kesalahan individual, melainkan masalah struktural yang memerlukan perhatian serius.
Dalam pandangannya, penganiayaan yang terjadi di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, menegaskan urgensi perbaikan sistem pengawasan terhadap perwira-perwira muda dan doktrin di dalam tubuh TNI.
“Kita harus menghentikan siklus perundungan dan doktrin-doktrin kekerasan ini dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapat sanksi yang setimpal dan transparan. Tidak ada lagi ruang bagi impunitas,” tegas Andina dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/8/2025).
Ia menekankan bahwa pelaku kekerasan terhadap Prada Lucky harus dihukum dengan tegas dan setimpal sesuai hukum yang berlaku, baik melalui sistem peradilan militer maupun hukum pidana umum jika diperlukan.
“Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, tanpa perlindungan institusional atau pembiaran. Keadilan harus ditegakkan demi martabat korban dan integritas TNI,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Ia meminta untuk segera mengevaluasi rantai komando di batalion tersebut dan pentingnya membuka penyelidikan secara transparan untuk memastikan keadilan bagi korban.
Dia mendukung Kodam IX / Udayana dalam upaya untuk mencari titik terang permasalahan dan meminta pelaku pelanggaran yang terlibat untuk dihukum dan diproses di peradilan militer. “Penyelidikan yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Terkait kasus penganiayaan, Andina menekankan pentingnya menghapus segala bentuk kekerasan yang kerap dibenarkan atas nama perpeloncoan atau ‘pendisiplinan fisik’.
“Fokus utama kita seharusnya adalah membangun TNI yang profesional, tangguh, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tanpa harus mengorbankan nyawa,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan tugas seorang prajurit TNI. Andina menekankan kebutuhan mendesak untuk evaluasi konsep pedoman dasar pembinaan organisasi.
“Harus ada perubahan dari pedoman dasar di setiap satuan-satuan TNI bagi seluruh prajurit TNI dalam bertindak dan berperilaku. Ini penting mengingat perubahan ancaman, kemajuan teknologi dan tuntutan tugas jauh lebih besar dan harus lebih diprioritaskan dalam organisasi TNI dalam kerangka berpikir kedepannya,” katanya dengan tegas.
Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah itu juga menyoroti pentingnya supervisi ketat yang harus dilakukan komandan-komandan satuan sehingga peristiwa yang terjadi pada Prada Lucky tidak terulang kembali kedepannya.
Ia mengusulkan pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengontrol dan mengevaluasi pembinaan anggota di setiap satuan dalam mencapai mutu kerangka berpikir dan ketrampilan. “Pengawasan yang efektif akan menjadi benteng terakhir kita dalam mencegah tindakan kekerasan yang tidak perlu,” ungkapnya.
(rdn/Sisca/ret)
