Fakfak – Secara umum masih dipengaruhi oleh kinerja perekonomian yang sudah mulai bangkit meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Berdasarkan data 1-Account APBN 2022 dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Penerimaan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Triwulan III Tahun 2022 mencapai Rp. 171,088 Miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 28,493 Miliar (19.98%)
Angka tersebut jika didibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2022. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp. 156,188 Miliar atau mengalami kenaikan sebesar 19,22% dibandingkan Triwulan II Tahun 2022 yang mencapai Rp. 25,178 Miliar.
Sementara Penerimaan Bea Cukai Triwulan III Tahun 2022 tidak terdapat kenaikan tetap dengan jumlah yang sama dengan triwulan II Tahun 2022. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Triwulan III tahun 2022 sebesar Rp13,325 Miliar atau mengalami kenaikan 33,12% dibandingkan periode yang sama triwulan lalu yaitu sebesar Rp10,01 Miliar.
Kepala KPPN Kabupaten Fakfak, Yofi Habibie Adnan saat melakukan Konferensi Pers, Jumat, (21/10) siang diruang kerja Kantor KPPN menjelaskan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga di Lingkup KPPN Fakfak (terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal) mencapai Rp. 676,81 Miliar pada Triwulan III Tahun 2022, atau sekitar 59,71% dari total Pagu sebesar Rp1,13 Triliun. Realisasi tersebut kata dia, mengalami peningkatan (5,61%) bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp54,73 Miliar dari total pagu Rp1,13 Triliun.
Selanjutnya untuk realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp. 176,99 Miliar atau sekitar 85,51% dari total pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 206,99 Miliar. Belanja Barang mempunyai realisasi yang sedikit lebih rendah dari Belanja Pegawai, yaitu mencapai Rp. 134,93 Miliar atau sekitar 68,29% dari pagu Belanja Barang sebesar Rp. 197,58 Miliar.
Sedangkan realisasi Belanja Modal pada Triwulan III tahun 2022 ini mencapai Rp. 364,89 Miliar atau sekitar 50,05% dari Pagu Belanja Modal sebesar Rp. 729,00 Miliar. Secara keseluruhan Persentase realisasi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai yaitu 85,51% dengan capaian Rp. 176,99 Miliar dari pagu Belanja Pegawai Rp. 206,99 Miliar.
Dari besaran Pagu dan Realisasi tersebut, Kata Yofie bahwa terdapat Satuan Kerja yang meyumbang perolehan pagu dan realisasi 10 (Sepuluh) besar dimana untuk wilayah Kab. Fakfak terwakili Satuan Kerja Kantor UPBU Torea dengan jumlah pagu, paling besar Rp. 485,74 Miliar dengan realisasi sebesar Rp. 284,86 Miliar atau 58,65% dari total pagu yang dikelolanya. Sementara Satuan Kerja Politeknik Negeri Fakfak dengan pagu Rp. 16,89 Miliar dan realisasi sebesar Rp. 10,86 Miliar (64,34%) dengan peringkat delapan dari sepuluh pagu terbesar yang dikelola lingkup KPPN Fakfak.
Untuk Kabupaten Kaimana terdapat 4 (empat) Satker yang mewakili dengan pagu terbesar Satker Polres Kaimana Rp. 40,72 Miliar dengan realisasi sebesar Rp. 36,71 Miliar (83,79%) dengan menempati peringkat enam dari sepuluh pagu terbesar yang dikelola satuan kerja lingkup KPPN Fakfak Sementara untuk satuan kerja dengan peringkat sepuluh ditempati satuan kerja BPS Kabupaten Kaimana dengan pagu yang dikelolanya sebesar Rp. 10,09 Miliar dengan realisasi sebesar 60,45% atau Rp. 6,10 miliar.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Kab. Fakfak dan Kab.Kimana Triwulan III Tahun 2022 mencapai Rp. 232,98 Miliar atau sebesar 70,16% dari alokasi Rp. 332,094 Miliar. Realisasi Dana Desa (DD) mencapai Rp. 155,63 Miliar dari alokasi Rp. 198,98 Miliar dengan rician Belanja Reguler alokasi Rp. 117,89 Miliar realisasi Rp. 94,31 Miliar (80,00%), untuk Bantaun Langsung Tunai atau BLT dengan alokasi Rp. 70,50 Miliar realisasi Rp52,87 Miliar (75,00%) dan Jenis Realokasi Rp10,58 Miliar realisasi Rp8,44 Miliar (79,74%).
Secara wilayah untuk Kab.Fakfak realisasi Dana Desa sebesar Rp94,52 Miliar (79,74%) dari alokasi sebesar Rp118,54 Miliar. Kabupaten Kaimana alokasi Dana Desa Rp80,44 Miliar dengan Realisasi Rp61,11 Miliar (75,97 %) mencakup penyaluran Belanja Reguler, BLT dan Realokasi. Dengan total jumlah Dana Desa sebesar Rp198,98 Miliar dengan realisasi Rp155,63 Miliar (78,21%). Dimana telah dilakukan penyaluran Dana Desa Tahap I dan II, BLT Triwulan I, II dan III, serta Realokasi Dana Desa untuk 142 Desa di Kab Fakfak dan 84 Desa di Kab. Kaimana.
Realisasi DAK Fisik tahun 2022 mencapai Rp35,26 Miliar atau sebesar 37,85% dari alokasi Rp93,17 Miliar. Secara gost traips YOY bila disandingkan dengan Tahun 2021 terdapat penurunan jumlah pagu yang dikelola sebesar (-40,91%). Usulan dana alokasi dan kapasitas fiskal negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan alokasi DAK Fisik TA.2022.
Dengan rician perjenis DAK Fisik yakni DAK Fisik Reguler dengan alokasi Rp65,11 Miliar menghasilkan realisasi sebesar Rp21,30 Miliar (31,28). Untuk Penyaluran DAK Fisik’ Kab.Fakfak telah tersalur sebesar Rp53,83 Miliar (89,92%) dari total pagu Rp59,86 Miliar, dan Kab. Kaimana sebesar Rp32,05 Miliar (96,22%) dari alokasi pagu Rp33,30 Miliar,
Realisasi DAK Fisik Penugasan sebesar Rp13,95 Miliar atau sebesar 55,70% dari alokasi sebesar Rp25,05 Miliar. Secara wilayah telah dilakukan penyaluran DAK Fisik tahap I dan sebagian DAK Fisik Tahap II, dengan tematik Food Estate dan Sentra Produksi Pangan serta Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Papua.
Sedangkan Realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp73,00 Miliar atau sebesar 60,69% dari alokasi sebesar Rp120,29 Miliar. Adapun rincian DAK Non Fisik realisasinya berdasarkan jenisnya atas Reguler dan Kinerja untuk Kab.Fakfak alokasi sebesar Rp70,54 Miliar dengan realisasi mencapai Rp44,65 Miliar atau sebesar 63,29%. Kab.Kaimana dari alokasi sebesar Rp49,74 Miliar mencapai realisasi sebesar Rp28,35 Miliar atau sebesar 57%.
Sementara itu, realisasi penyaluran Dana BOP (PAUD dan Kesetaraan) mencapai Rp2,89 Miliar atau sebesar 74,78% dari alokasi sebesar Rp3,86 Miliar. Secara rinci untuk penyaluran PAUD Realisasi mencapai Rp2,22 Miliar atau sekitar 75,69% dari alokasi sebesar Rp2,93 Miliar, untuk penyaluran Kesetaraan dari alokasi Rp927,70 Juta telah terealisasi sebesar Rp667,09 Juta ( 71,91%).
Dari alokasi Dana BOP Paud telah tersalur untuk 111 sekolah dan 3.638 Siswa, sementara Dana Kesetaraan telah disalurkan untuk 9 sekolah dan 492 Siswa. Dari keseluruhan dana APBN yang menjadi kewenangan KPPN Fakfak selaku Kuasa BUN didaerah telah disalurkan kesemua wilayah kerja Kab.Fakfak dan Kab.Kaimana dengan data analisis cut off sampai dengan tanggal 30 September 2022.
Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) lingkup Kab. Fakfak dan Kaimana sebesar 52,34% (Rp70,32 Miliar) dari total alokasi sebesar Rp134,36 Miliar, sampai dengan 30 September 2022. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN ke Daerah telah mencapai 70,76% dimana realisasi tertinggi dicapai oleh Kab. Fakfak sebesar Rp478,34 Miliar dari total pagu Rp641,70 Miliar.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Insentif Daerah (DID) telah terealisasi sebesar 38,90% per 30 September 2022 dari pagu alokasi yang telah ditetapkan sebesar Rp367,50 milar Terkait realisasi penyaluran Pembiayaan UMI lingkup Kab. Fakfak dan Kaimana per 30 September 2022 dari total 51 debitur pelaku usaha telah tersalur sebesar Rp248,52 Juta oleh 1(satu) penyalur LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) dalam hal ini PT.Pegadaian (Persero) dimana 100% pelaku usaha dari sektor perdangan.
Realisasi penyaluran KUR lingkup Kab. Fakfak dan Kaimana per 30 September 2022 dari total 2.490 debitur pelaku usaha telah tersalur Rp123,55 Miliar dengan jumlah 4 Bank penyalur (BNI, BRI, Mandiri dan BPD Papua) dimana 25% Sektor terbesar Perdagangan Dalam proses penyelenggaran penyaluran dana APBN tersebut tak lepas dari perhatian issue nasional yakni
Bantuan Langsung Tunai BBM kepada 20,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 4 bulan melalui dua tahapan, per bulan diberikan Rp150.000, sehingga totalnya menjadi Rp600.000. BLT BBM tersebut telah tersalur kepada 18.776.287 KPM dengan realisasi per 30 September 2022 sebesar Rp6,2 triliun atau 50% dari jumlah anggaran sebesar Rp12,39 triliun.
Disamping itu untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditujukan kepada 16 Juta pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta/bulan diberikan sebesar Rp600.000 per pekerja. Dimana telah tersalur per 30 September 2022 sebesar Rp2,62 triliun kepada 4,4 juta pekerja atau 27,3% dari jumlah anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Berdasarkan PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, mulai Oktober hingga Desember 2022,
Pemda mengalokasikan 2% Dana Transfer Umum (DTU) atas (DAU atau DBH) untuk diarahkan dalam pemberian bantuan sosial (Pengemudi Ojek, UMKM dan Nelayan), Subsidi Transportasi Angkutan Umum dan Penciptaan Lapangan Kerja. Besaran DTU ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober s.d Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV 2022 (tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya). (ret)
