Mimika – Ditengah Pemerintah melalui Kementerian ESDM Republik Indonesia memberantas tambang illegal di tanah air, disaat bersamaan juga masih banyak “Barang Haram” ini bertaburan dimana-mana, salah satu lokasi adalah di Kabupaten Mimika – Papua Tengah. Daerah yang berdekatakn dengan PT Freeprot Indonesia.
Salah satu data yang diperoleh mataradarindonesia.com, Senin, 24 Agustus 2025 malam, sekira pukul 20.34 Wit. Salah satu anggota masyarakat berdomisili di Kabupaten Mimika mengirim sepenggal Vidio amatir terlihat kegiatan atau aktifitas masyarakat dengan melakukan kegiatan tambang illegal di seputaran daerah Wakia. Kabupaten Mimika – Papua Tengah.
Warga tersebut yang tidak mau disebutkan identitasnya menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan illegal diseputaran wilayah Wakia sudah berlangsung sejak lama bahkan berada didepan mata pemerintah dan aparat Negara, namun seakan-akan barang yang tidak memiliki izin ini seakan kegiatan biasa-biasa saja
Menurut dia. Sepatutnya. Pemerintah tidak perlu menunggu jenjang koordinasi dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Saat ini pemerintah kabupaten mimika wajib memberikan peringatan dini soal tambang illegal karena bisa mengakibatkan terjadi perusakan lingkungan dan berbahaya terhadap warga sekitarnya. Bisa juga terjadi longsor dan sebagainya.
“Kami minta kepada Pak Menteri ESDM. Pak Bahlil Lahadalia dan juga Satgas penindakan tambang untuk bisa turun ke mimika papua tengah cegah terjadinya aktifitas tambang illegal di wilayah Wakia. Kabupaten Mimika Papua Tengah. Sebab kegiatan ini didepan mata pemerintah dan aparat penegak hukum namun tidak ada tindakan apapun”, Minta warga setempat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte menyebut terkait aktivitas tambang ilegal di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah harus dibicarakan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Sebab, kata Petrus segala hal yang berkaitan dengan tambang baik ilegal maupun legal tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mimika.
Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya rencana (DPRK) Mimika yang ingin duduk bersama Pemerintah Kabupaten Mimika guna membahas praktik tambang ilegal di Kampung Wakia tersebut
“Kalau bicara tambang kewenangan provinsi jadi kami di kabupaten tidak punya kewenangan mengomentari pertambangan di Kampung Wakia, tidak ada kewenangan jadi kami tidak bisa komentari itu, Dewan harus bicara dengan Dinas Pertambangan Provinsi, kalau kami di sini kami tidak punya akses terkait itu,” kata Petrus, Senin (28/7/2025) dikutip dari Ceposonline.com
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Praktik tambang ilegal di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah belakangan ini menuai perbincangan publik. Pasalnya, wilayah itu hingga kini masih ternyata masih menjadi lahan basah bagi sebagian oknum pengusaha untuk memanfaatkan sumber daya mineral yang ada.
Hal ini pun menjadi sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Primus mengatakan sangat prihatin terhadap kehidupan masyarakat di area penambangan ilegal. Primus menilai bahwa selain emas yang diambil, oknum pengusaha tambang juga diduga mengeksploitasi sumber daya alam lainnya.
“Saya sangat khawatir dan merasa kasihan terhadap masyarakat di sana. Saat ini, hasil tambang yang mereka ambil adalah emas dan kami yakin bukan hanya emas yang terdapat di sana. Ini yang membuat banyak oknum tergiur,” kata Primus kepada wartawan, Kamis, 24 Juli 2025.
Oleh karena itu, Primus mengajak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk duduk bersama membahas praktik tambang ilegal di Kampung Wakia tersebut. Kata Primus, untuk menangani persoalan ini maka kolaborasi antara DPRK bersama Pemerintah Daerah dianggap sangat penting.
“Kita perlu mengadakan pertemuan untuk membahas isu ini, karena masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus segera bertemu dengan Bupati Mimika,” kata Primus kepada wartawan, Kamis, 24 Juli 2025.
(ret)
