Menteri Investai. Bahlil Lahadalia dan Bos PT Ulisiwa. Samaun Dahlan saat meninjau salah satu lokasi tambang belum lama ini. : Di Jawa Timur Dibangun, di Papua juga harus dibangun smelter supaya ada pemerataan pembangunan”
Fakfak – Mengenai lokasi pembangunan Smelter PT. Freeport Indonesia di Papua. Setidaknya ada dua wilayah yang akan pemerintah tetapkan yaitu Timika atau Fakfak. Menteri Investasi/Kepala BKPM RI. Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun smelter tembaga itu dekat lokasi tambang.
Hal ini sejalan dengan Visi Presiden Jokowi yaitu Pemerataan pembangunan maka ketika smelter di jawa timur maka harus juga bangun di Papua, begitu dikatakan Bahlil saat menggelar Konferensi Pers. Edisi Jumat, 7 Juni 2024 siang. Terkait Redistribusi IUP kepada masyartakat untuk pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan berkeadilan
“Smelter Freeport Indonesia di Gresik itu targetnya Mei 2024 rampung namun molornya 1 atau 2 bulan kedepan, sekarang sudah komisioning dan berproduksi, nah, kenapa itu terlambat karena kemarin Covid-19, bangun smelter dengan 3M dollar tidak seperti bangun pabrik tahu dan tempe. Molornya ngga lebih dari 6 bulan. Tapi produksinya belum langsung 1.700 ton, tapi kan pabriknya bertahap 40 sekian bulan.PIKnya di Desember 2024. Karena serentak masuk maka pabriknya bisa meledak”, Ujarnya
Ditanya terkait rencana pemerintah lakukan pembangunan smelter di Papua. Antara Wilayah Kabupaten Fakfak atau Timika. Bahlil jelaskan bahwa mengenai lokasi pembangunan dimaksud akan dibicarakan bersama, awalnya bahlil sempat keberatan ketika itu smelter dibangun di Gresik namun sudah ditekken kontraknya. Asalnya waktu itu tambang di papua kenapa smelter di pulau jawa.
“Kenapa kami minta freeprot Indonesia harus juga bangun smelter di Papua. Karena kami berfikir bahwa perusahaan tambang ini ada di Papua, kemudian. PAD dan percepatan pembangunan menjadi instrument untuk menciptakan pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Bahwa tempatnya mau di Fakafk atau di Timika itu soal lain, nanti kita bicarakan”, Tegasnya.
Permintaan pemerintah itu, kata Bahlil, seiring dengan rencana penambahan jumlah saham milik Pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 61 persen pada 2041
“Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10 persen. Sekarang kan kita 51 persen, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10 persen pada 2041 ke atas,” kata dia.
Saat ini, PTFI sudah menginvestasikan tiga miliar dolar AS untuk pembangunan smelter yang berada di Gresik, Jawa Timur. Smelter itu akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2024 dengan kapasitas produksi 60 ton emas murni dan 400 ribu ton katoda tembaga.
“Mulai 1 Juli ke depan, pabrik Freeport akan mengolah konsentrat tembaga dari Timika di Gresik. Dalam satu tahun, pabrik ini akan menghasilkan 60 ton emas murni, 400 ribu ton katoda tembaga, dan berbagai produk turunan lainnya,” katanya.
Menurut Bahlil, pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah dan menjadi salah satu strategi investasi yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang.
“Dunia saat ini sedang berbicara tentang energi hijau dan industri hijau. Pada 2035 puncaknya bonus demografi, 65 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan karena itu kita harus mendesain dari sekarang agar bangsa kita tidak menjadi negara konsumtif,” kata dia.
Bahlil memberikan contoh bahwa cadangan nikel Indonesia mencapai 25 persen dari total cadangan nikel dunia, sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada 2019. Kebijakan tersebut berhasil memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia.
“Nilai ekspor kita untuk nikel hanya 3,3 miliar dolar AS di 2017. Begitu kita stop ekspor bahan baku, kita bangun industrinya, kita bangun pabriknya di Indonesia, apa yang terjadi pada 2023 kenaikannya menjadi 33,5 miliar dolar AS atau hampir sebesar Rp500 triliun,” ujar dia.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan banyak negara-negara maju yang tidak senang atas kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel. Bahkan, Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan tersebut.
“Mereka takut negara kita kuat dan saya masih yakin bahwa ada sebagian negara lain yang tidak ingin Indonesia berdaulat dalam mengelola kekayaannya sendiri,” kata Bahlil. (ret)
