Home / Politik / Mendagri Keluarkan Surat Pelaksanaan Putusan MK Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah

Mendagri Keluarkan Surat Pelaksanaan Putusan MK Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengeluarkan surat menindaklanjuti  hasil sidang uji materiil  Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada Nomor 10/2016, yang mengatur tentang kepala daerah hasil pemilihan 2018 menjabat sampai 2023.

Surat dikeluarkan setelah MK mengabulkan sebagian gugatan tujuh kepala daerah hasil pilkada 2018 yang baru dilantik tahun 2019, namun masa jabatan harus berakhir Desember 2023.

Surat mendagri yang beredar dan diterima media ini bernomor 100.2.1.3/7543/SJ tanggal 28 Desember 2023,  perihal, pelaksanaan putusan MK nomor 143/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Desember 2023, ditujukan kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/kota yang terlampir.

Dokumen penting itu ditandatangani Tito Karnavian dikeluarkan menyusul surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/6066/SJ yang  sebelumnya dikeluarkan tanggal 10 November 2023, hal Usul Nama Caıon Penjabat Gubernur, dan surat Nomor 100.2.1.3/6047/SJ tanggal 9  November 2023 hal Usul Nama Penjabat Bupati/Wali Kota.

Isi surat tersebut sebagai berikut :

Pertama : Berdasarkan amar putusan MK Nomor 143/PUU-XXl/2023, pada intinya memberikan norma baru atas ketentuan Pasal 201 ayat (5),  yaitu Menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang semula berbunyi “Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupatj, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023′, menjadi berbunyi, :

“Gubemur dan Wakjl Gubernur, Bupatj dan Wakj/ Bupatj, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki/ Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019,  memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan,  sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan şuara serentak secara nasional tahun 2024”.

Kedua, Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di ataş, maka pengisian penjabat kepala daerah akan dilakukan pada saat akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada daerah masing-masing, sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan şuara serentak secara nasional tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Dalam lampiran, Surat Mendagri ini juga dikirimkan kepada 24 Gubernur dan Pj Gubernur, 5 ketua DPRD Provinsi termasuk Maluku, 36 Bupati, 36 Ketua DPRD Kabupaten, serta  8 wali Kota dan 8 Ketua DPRD Kota di Indonesia.

Untuk diketahui, kepala daerah yang mengajukan gugatan adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Didie A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Dalam putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan, pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Namun dalam amarnya, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan provisi para pemohon.

Suhartoyo menyatakan, Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 diubah menjadi berbunyi, “gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati satu bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara.

About admin

Check Also

KPU Umumkan 668 TPS Berpotensi Pemungutan Suara Susulan, Termasuk Papua Tengah dan Papua Pegunungan

“Bahwa 668 TPS ini tersebar di 5 Kabupaten/Kota pada 4 Provinsi di Indonesia” Jakarta – ...

Jamin Hak Tersangka dalam Pemilu 2024, KPK Fasilitasi Pencoblosan di Rutan KPK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan KPU Provinsi DKI akan memfasilitasi para ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!