“Prabowo Tunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi’
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia tengah mengkaji perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) yang sudah berakhir per 31 Desember 2024.
Usai fasilitas pemurnian atau smelter konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur terbakar pada Oktober 2024.
Bahlil mengatakan, keputusan terkait relaksasi ekspor tersebut akan dibahas dulu bersama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas (ratas).
“Kami akan bawa dalam rapat dengan bapak Presiden. Kami lagi akan kaji, karena memang Freeport ini kan smelter-nya sudah jadi. Tapi kemudian kan musibah, ada pabrik asam sulfatnya yang terbakar,” ujar dia di Kantor Kementerian ESDM RI, dalam keterangan tertulisnya diterima mataradarindonesia.com. rabu, 15 Januari 2025.
Adapun PTFI sendiri mendapat pengecualian dari larangan ekspor produk mineral mentah mulai Juni 2024, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2023.
PTFI lantas diberikan relaksasi ekspor hingga 31 Desember 2024, melalui Permendag Nomor 10 Tahun 2024. Dengan pertimbangan kapasitas produksi smelter yang dimiliki belum mencapai 100 persen.
Saat kembali dirayu Freeport Indonesia agar bisa mendapat kelonggaran, Bahlil belum dapat memutuskan. Sebaliknya, ia meminta komitmen perseroan mempercepat proses perbaikan smelter.
“Kemarin saya sudah rapat sama Freeport, saya minta dipercepat. Awalnya itu kan mereka bikin di bulan delapan (target Agustus 2025 selesai), tetapi kita sekarang tarik mereka. Mungkin selesainya di Mei-Juni,” pintanya.
“Jadi mungkin ini yang akan kita bahas dengan bapak Presiden, dari sekarang ini sampai Juni perlakuannya seperti apa,” pungkas Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tengah berupaya agar pelepasan saham atau divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia bisa selesai pada kuartal pertama tahun 2025.
“Kita coba ya. Kita coba (kuartal I-2025),” kata Erick Thohir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024) lalu dikutip mataradarindonesia.com.
Lebih lanjut, Erick mengakui masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelepasan saham Freeport Indonesia tersebut. Kendati demikian, ia tidak menyebut secara rinci apa kendalanya.
“Kita usahakan, kita usahakan. Karena kan memang ada beberapa kesepakatan yang memang dinamikanya cukup kompleks,” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya percepatan divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia telah diminta oleh Presiden Joko Widodo sebelum dirinya lengser.
Joko Widodo (Mantan Presiden RI) meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan divestasi tersebut.
Pasalnya, Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen. Dengan begitu, total saham yang akan dimiliki pemerintah di PT Freeport yakni sebesar 61 persen.
Selain itu, kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport akan memberikan keuntungan besar bagi negara.
Sebanyak 80 persen keuntungan PT Freeport nantinya akan masuk ke kas negara, baik dalam bentuk royalti, Pph Badan, Pph Karyawan, bea ekspor, hingga bea keluar.
Sebelumnya, Prabowo tunjuk Menteri ESDM. Lahadalia sebagai Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi Ketua Satgas.
Satgas tersebut dibentuk lewat Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pecepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Beleid itu diteken langsung Prabowo pada 3 Januari 2025 di Jakarta.
Dalam pasal 1 beleid tersebut, dilihat Jumat (10/1/2025), Satgas dibentuk untuk dua hal. Pertama, mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Kedua untuk mewujudkan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batu bara, maupun energi terbarukan.
Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana, dan Sekretariat. Semuanya bertanggung jawab langsung kepada Prabowo.
Bahlil dan seluruh anggota Satgas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional dan memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
Susunan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi diketuai Menteri ESDM RI. Bahlil Lahadalia, dibantu Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kemudian Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, selain itu juga Wakil Ketua Bidang Pertanian: Menteri Pertanian
Selanjutnya Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kehutanan: Menteri Kehutanan, Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan: Menteri Sekretariat Negara
Anggota Satgas: Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI.
(rls/ret)
