Menteri Investasi/Kepala BKPM RI. Bahlil Lahadalia mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia. KH ma`ruf Amin saat melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Fakfak – Papua Barat, 13-14 Juli 2023 kemarin, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com.
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap komitmen untuk melarang Ekspor Nikel alias bahan mentah sejak Januari 2020. Sah berdasarkan aturan yang berlaku.
Sampai saat ini menurut Bahlil pemerintah melalui Kementerian terkait pun tidak mengeluarkan izin Ekspor manapun,
Namun, kata dia. jika masih ada yang melakukan Gerakan tambahan diluar aturan maka aparat penegak hukum silahkan memprosesnya.
“Pemerintah sejak Januari 2020 sudah melarang Ekspor Nikel atau bahan mentah dan berlaku sampai saat ini, apabila masih ada yang melakukan kegiatan tersebut itu diluar aturan, aparat penegak hukum silahkan memprosesnya”, Jelasnya.
Bahlil kaget dengan adanya kabar terjadinya Ekspor illegal, dia sendiri mengecek Kementerian Perdagangan juga tidak pernah mengeluarkan izin terkait kegiatan ekspor illegal dimaksud.
“Saya juga kaget begitu disampaikan bahwa ada ekspor illegal, kaget saya karena perdagangan (Kemendag-red) pun saya cek mereka tidak pernah mengeluarkan izin ekspor nikel, tidak ada
Apakah ini mungkin dimasukkan. Contoh. Isinya dunia pasir besi tetapi didalamnya Nikel. Ya Wallahualam, dan kalau itu terjadi saya pikir aparat penegak hukum segera lakukan tindakan hukum karena negara ini negara hukum dan jangan ada buat Gerakan tambahan diluar hukum”, ujar dia
Sebelumnya, Kasus penyelundupan nikel ilegal ke luar negeri juga menjadi sorotan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Kali ini Luhut memberikan perintah tegas kepada semua pihak, termasuk KPK untuk mengusut kasus tersebut. Menurutnya, kasus ini sebenarnya sangat mudah untuk ditelusuri.
“Seperti tadi misalnya ada 5 koma berapa juta ton nikel itu penyelundupan, Pak Firli kasih tau saya, ‘udah tahu ini pak.’ Memang saya sudah bilang usut daripada sumbernya, itu nggak susah,” kata Luhut dalam acara Stranas PK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7) lalu. diunggah media ini
Menurutnya, dengan digitalisasi sistem pelayaran sebetulnya tindakan penyelundupan ilegal dapat ditelusuri dengan mudah.
Sumber barangnya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, dan lain sebagainya dapat terlihat jelas datanya.
Sebelumnya, KPK mendeteksi adanya ekspor ilegal ore (bijih) nikel ke China dengan jumlah mencapai 5 juta ton. Hal itu berdasarkan data Bea Cukai China.
“(Dugaan ekspor ilegal ore nikel) dari Januari 2020 sampai Juni 2022. Sumber website Bea Cukai China,” kata Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria saat dihubungi, Jumat (23/6) lalu. (ret)
