Jayapura – Doktor Theofransus Litaay adalah peneliti dan pengamat masalah Papua, pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2024.
Beliau juga menjadi dosen di Universitas Kristen Satya Wacana dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Gereja, Majelis Rakyat Papua, serta lembaga mitra pembangunan internasional dalam mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
Merespon pernyataan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menaikkan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 mendatang untuk 6 Provinsi di Tanah Papua dari Nilai 12,6 Triliun Tahun 2025 dan diproyeksikan menjadi 10 Triliun Tahun 2026.
Presiden Prabowo kemudian mengatakan melalui Kebijakanya akan menaikkan menjadi menjadi 12,6 Triliun atau tetap sebagaimana alokasi tahun anggaran 2025 pada Tahun Anggaran 2026 besok. atas kebijakan spontanitas yang berlangsung didepan puluhan Kepala Daerah Se-Tanah Papua. Presiden Prabowo mendapat apresiasi dari seorang peneliti masalah Papua di Tanah Papua
“Saya selaku pegiat dan pelaku aktif pembangunan Papua ingin menyampaikan bahwa keputusan Bapak Presiden untuk menambah alokasi dana OTSUS untuk ke-6 provinsi di wilahan Papua Itu merupakan satu kebijakan yang sangat tepat”, Ujar Theofransus Litaay dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, rabu, 17 Desember 2025 malam.
Dikatakan, Litaay bahwa, Presiden secara tepat membaca kebutuhan pembangunan yang ada di Papua. Pengalaman kepemimpinan Presiden, menurutnya, di lapangan sejak muda, termasuk di Papua. bahwa Presiden memahami bahwa untuk membangun Papua memang tidak bisa dengan sumberdaya yang sedikit. Pembangunan Papua butuh dukungan sumber daya yang besar.
Mengapa demikian? Karena Papua adalah salah satu pulau terbesar di dunia, dengan jumlah provinsi yang sedikit. Sehingga demikian pusat-pusat pemukiman, pusat pertumbuhan itu tersebar-sebar, jaraknya cukup jauh. Sehingga perlu ada dukungan ekstra untuk transportasi, untuk kegiatan pengangkutan untuk orang dan barang agar bisa sampai ke pusat-pusat pertumbuhan yang ada.
“Presiden Prabowo memahami, bahwa Pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan Pembangunan di pulau Jawa yang wilayahnya berdekatan, penduduk banyak, kota-kota terhubung jalan tol.”, Ungkapnya.
Diungkapkan bahwa, di Papua pemukiman tersebar di gunung yang tinggi dan Lembah yang dalam, rawa-rawa yang Luas, dan hutan yang lebat, serta garis pantai yang sangat panjang. Pembangunan nya membutuhkan upaya ekstra.
“Nah, dalam konteks ini tentunya kita butuh untuk membangun lebih banyak pusat-pusat pertumbuhan baru. Pusat-pusat pertumbuhan baru ini membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup besar juga.”, Harap Litaay.
Jadi dengan demikian, menurutnya, kalau ada pusat pertumbuhan baru maka pemerataan kemakmuran itu dapat dirasakan oleh masyarakat dan kemiskinan dapat ditekan. Presiden sudah membuat beberapa kebijakan yang tepat mengenai Papua.
“Pertama, beliau membentuk komite eksekutif pembangunan Papua dalam suatu rencana aksi percepatan pembangunan, jadi sebagai satu badan eksekutif, kedua beliau secara langsung didampingi Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah BP3OKP, Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, memimpin langsung rapat koordinasi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembangunan di Papua.”, Ulasnya
Prabowo sangat fokus begitu mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan oleh para kepala daerah, maka beliau langsung memutuskan untuk meningkatkan pendanaan otsus itu. Jadi, Presiden Prabowo orangnya responsif? Ya, beliau sangat responsif. Merespons secara cepat dan tepat.
“Jadi saya kira ini penting sekali dengan dukungan dari Presiden, didukung oleh Wakil Presiden, didukung pula oleh para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, kemudian Komite Eksekutif, BP3OKP, maka pembangunan Papua tentunya diharapkan akan semakin maju dan akselerasinya semakin cepat ke depan.”, Terang Litaay,
(rls/ret)
