Kawasan Industri Pabrik Pupuk Fakfak Ditetapkan Masuk PSN Era Presiden Prabowo

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia dibawah nakhoda Prabowo Subianto melakukan revisi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Total saat ini terdapat 44 kawasan industri sebagai bagian dari proyek prioritas strategis.

Langkah strategis ini diambil untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Revisi daftar PSN itu dilalukaan pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya emerintah untuk memperkuat hilirisasi industri, mendorong pemerataan investasi antarwilayah, serta menciptakan lapangan kerja baru di luar Pulau Jawa.

Kawasan industri tersebut diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi regional yang terintegrasi dengan infrastruktur pelabuhan, transportasi, energi, dan jaringan logistik nasional.

Dari total 44 kawasan industri yang tercantum dalam daftar PSN terbaru tersebut, Pulau Sulawesi tercatat memiliki jumlah kawasan terbanyak dengan 18 proyek kawasan industri.

Pulau Kalimantan menyusul dengan 9 kawasan industri, kemudian Pulau Sumatera dengan 8 kawasan industri.

Sementara itu, di Papua dan Maluku bersama-sama mencatat 2 kawasan industri yang masuk dalam daftar PSN 2025.

Berikut ini adalah daftar lengkap kawasan industri yang masuk ke dalam PSN :

A. Pulau Sumatera

1. Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumsel)
2. Kawasan Industri Tanjung Enim (Sumsel)
3. Kawasan Industri Tanjung Sauh (Kepri)
4. Kawasan Industri Pulau Ladi (Kepri)
5. Kawasan Industri Hijau Futong (Riau)
6. Pengembangan KI Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran (Kepri)
7. Kawasan Terintegrasi Merak-Bakauheni (Banten & Lampung)
8. Kawasan Industri Wiraraja GESEIP (kepri)

B. Pulau Jawa

1. Kawasan Industri Wilmar Serang (Banten)
2. Kawasan Industri Terpadu Batang (Jawa Tengah)
3. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate (Jawa Barat)
4. Kawasan Pengembangan Terpadu Bumi Serpong Damai (Banten)
5. Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) (Jawa Timur)

C. Pulau Kalimantan

1. Kawasan Industri Landak (Kalbar)
2. Kawasan Industri Ketapang (Kalbar)
3. Kawasan Industri Jorong (Kalsel)
4. Kawasan Industri Tanah Kuning (Kaltara)
5. Kawasan Industri Sungai Tabuk (Kalteng)
6. Kawasan Industri Rimau (Kalteng)
7. Kawasan Industri Pulau Penebang (Kalbar)
8. Kawasan Industri Kumai Multi Energi (Kalteng)
9. Kawasan Industri Alumina Toba (Kalbar)

D. Pulau Sulawesi

1. Kawasan Industri Takalar (Sulsel)
2. Kawasan Industri Bantaeng (Sulsel)
3. Kawasan Industri Motui (Sultra)
4. Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Sultra)
5. Kawasan Industri Kendari (Sultra)
6. Kawasan Industri Morowali (Sulteng)
7. Kawasan Industri Konawe (Sultra)
8. Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) (Sultra)
9. Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park (Sulteng)
10. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park (IDIP) (Sulteng)
11. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP) (Sulsel)
12. Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE) (Sulteng)
13. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (IGIP) (Sultra)
14. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park (KRIP) (Sultra)
15. Kawasan Industri ASPIRE Stargate (ASPR) (Sultra)
16. Kawasan Industri Neo Energy Morowali Industrial Estate (NEMIE) (Sulteng)
17. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara (KITHK) (Sultra)
18. Kawasan Industri Indo Mineral Mining (Sulteng)

E. Pulau Maluku dan Papua

1. Kawasan Industri Pulau Obi Maluku Utara
2. Kawasan Industri Weda Bay Maluku Utara
3. Kawasan Industri Pupuk Fakfak Papua Barat
4. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, serta Pemanfaatan Karbon CCUS/CCS Papua Barat

Sebelumnya, Dalam rangka mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi hingga ke Indonesia bagian Timur, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan faktor-faktor pendorong ekonomi dengan menetapkan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Indonesia Timur. Fakfak, 23 November 2023 lalu, Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melangsungkan groundbreaking pembangunan salah satu PSN yakni Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini akan menjadi kawasan industri pupuk pertama yang dibangun di Indonesia setelah 40 tahun atau terakhir pada tahun 1982 di Aceh. Presiden Jokowi mengapresiasi pembangunan pabrik ini sebagai langkah untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Ia berharap agar pemerataan makin masif dilakukan agar kesenjangan mampu ditekan di Provinsi Papua Barat dan masyarakatnya semakin sejahtera.

“Sudah 40 tahun kita memiliki 5 industri pupuk dan semua di kawasan barat (Indonesia), di kawasan timur belum ada. Oleh sebab itu, saat mendengar rencana ini saya tekankan langsung eksekusi agar kawasan timur juga memiliki industri pupuk. Nantinya kita juga punya rencana besar untuk membangun food estate, lumbung pangan di Provinsi Papua yang diharapkan dimulai awal tahun depan. Kalau dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya juga akan berat. Ini sebuah rencana besar yang saling mendukung dan Tanah Papua akan semakin makmur,” ucap Jokowi ketika itu.

Sebagai putra daerah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merasa sangat bangga atas kesediaan Presiden RI untuk turun langsung meresmikan prosesi groundbreaking Proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak. Bahlil mengungkapkan bahwa industri pupuk ini berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fakfak.

“Kami melaporkan bahwa kawasan dengan luas 2.000 hektar, 500 hektar-nya dikelola oleh Pupuk Indonesia, ini akan dibangun dengan nilai investasi 30 triliun (rupiah) yang akan dikawal langsung oleh Kementerian Investasi/BKPM dan BUMN. Tugas kami di sini adalah untuk segera mengeksekusi kerja- kerja konstruksi. Untuk para masyarakat, saya katakan bahwa hak anda tidak akan dikurangi. Jadi tolong mari sukseskan bersama dan ini bisa jadi penyuplai di kawasan timur lumbung pangan nasional kita,” ungkap Bahlil.

Pembangunan kawasan industri pupuk di lahan seluas 2.000 hektar ini, ditargetkan akan selesai pada tahun 2028. Kapasitas produksi untuk produk Ammonia sebesar 2.500 metrik ton per hari (MTPD) dan Urea sebesar 3.500 MTPD. Dengan rencana nilai investasi sebesar kurang lebih Rp30 triliun, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Papua Barat melalui peningkatan nilai tambah (value added) terhadap komoditas gas bumi yang dimiliki tanah Papua, menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat, serta mendukung program ketahanan nasional.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ini yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Pj. Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, Bupati Fakfak Untung Tamsil, Presiden Direktur Pupuk Indonesia Holding Company Rahmad Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Budi Wahju Soesilo, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

(ret)