Laporan : Rustam Rettob/Wartawan
Fakfak – Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana peluncuran program nasional sekolah rakyat dengan sistem asrama. Menurut Kepala Negara, program ini menyasar anak-anak dari kelompok ekonomi rendah di Indonesia dan akan dimulai dengan pendirian sedikitnya 100 sekolah di berbagai wilayah.
Presiden turut menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Ia pun mengapresiasi kerja cepat para menteri terkait, terutama Menteri Sosial serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah merancang implementasi awal program tersebut pada bulan Juli mendatang.
Presiden menilai dukungan dari pemerintah daerah terhadap sekolah rakyat ini juga luar biasa. Kepala Negara mengungkapkan bahwa lebih dari 200 Bupati dan Wali Kota telah menyiapkan lahan guna mendukung pembangunan sekolah, Presiden juga menekankan bahwa perencanaan titik pembangunan dilakukan secara detail yang menyasar pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Presiden berharap finalisasi desain hingga anggaran untuk pembangunan sekolah ini dapat segera terselesaikan.
Ratusan Kepala Daerah. Bupati dan Walikota yang menyambut Program Nasional Sekolah Rakyat Presiden Prabowo salah satunya Bupati Fakfak. Samaun Dahlan. Eks Bendahara TKD Papua Barat ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak siap untuk melaksanakan program nasional sekolah rakyat di Kabupaten Fakfak dengan kapasitas 1.000 dan berpola Asrama. Hal itu berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Sosial, Senin, 26 Mei 2025 kemarin di Jakarta.
Eks Bendahara TKD Papua Barat (Kini Bupati Fakfak) ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak setelah melakukan pertemuan bersama Kementerian Sosial kemarin telah menyerahkan semua data dukungan terhadap program Sekolah Rakyat ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial yang mana juga terlibat didalamya Kementerian PUPR serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka telah siapkan lahan seluas 1.000 hektare.
“Terkait dengan pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Program Presiden Prabowo yang rencana dibangun di Wilayah Distrik Mbahamdandara nanti berkapasitas 1.000 orang terdiri dari SD, SMP dan SMA, dan Sekolah Rakyat ini khusus untuk orang-orang yang tidak mampu berpola Asrama, dan lahan yang disiapkan mencapai 10 Hektar untuk pembangunan sekolah tersebut”, Jelas Bupati Fakfak. Samaun Dahlan.
Bupati menyampaikan alasan pembangunan Gedung Sekolah Rakyat tersebut harus berada di Wilayah Distrik Mbahamdandara, ia menyampaikan tujuanya untuk memperpendek jangkauan anak-anak Sekolah dari kampung-kampung yang turun sekolah di Kota seperti dari Kampung Teluk. Tomage, Kokas, Patipi, Arguni. Kayauni. Kramomongga, Mbahamdandara sendiri. Semuanya akan dipusatkan di Sekolah Rakyat di Mbahamdandara.
“Yang jelas respon Pemerintah Daerah melalui jajaran Kementerian sangat bagus karena Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak untuk menyambut program tersebut dengan menyiapkan lahan seluas 10 hektare dengan pembangunan berpola asrama. Kita akan memaksimalkan agar anak-anak yang minta sekolah tinggi dan terbentur dengan biaya sekolah dan lain-lain akan menjadi prioritas dalam impelementasi pelaksanaan belajar mengajar di sekolah ini”, Tutur Samaun Dahlan.
Ditanya soal waktu pelaksanaan program tersebut kapan direalisasikan. Samaun menjelaskan bahwa diprediksi akan dimulai tahun anggaran 2025 ini namun jika kesiapan lapangan masih butuh proses kelengkapan administrasi lainya maka diluncurkan pada tahun anggaran 2026 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanaj Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Intinya. Tegas Bupati Fakfak. Pemerintah sangat mendukung dan siap membangun Gedung Sekolah Rakyat sebagai Astacita Program Prabowo.
“Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat ini kita usulkan kalau terlambat di Tahun Anggaran 2025 maka akan deprogram pada Tahun Anggaran 2026 dengan menggunakan APBN, yang jelas Kabupaten Fakfak menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dari beberapa daerah lainya di Indonesia. Karena segala persyaratan yang diminta telah dipenuhi dan diajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial”, Ujar Bupati Fakfak. Samaun Dahlan dalam petikan wawancara via ponsel selulernya, Selasa, 27 Mei 2025 pagi.
Samaun lanjut menyampaikan bahwa setelah dokumen persyaratan sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Tidak menutup kemungkinan tim akan melakukan observasi lebih awal sebelum langkah berikut diprogramkan pada tahap penganggaran. Ia optimis semua persyaratan terutama ketersediaan lahan sudah siap dan akan mengikuti tahap peninjauan berikutnya oleh pihak kementerian sosial.
“Tim yang akan turun nantinya untuk melakukan survei terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan juga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Serta Tim dari Badan Pusat Statistik, kementerian terkait lainya seperti Bappenas, semua akan berkolaborasi dalam mewujudkan program pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Fakfak. kita mohon dukungan semua pihak”, Jelas Samaun Dahlan.
Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak khususnya dari keluarga miskin, ataupun miskin ekstrem, Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Model pembangunan Sekolah Rakyat terdiri atas revitalisasi aset, yaitu menggunakan aset eksisting, renovasi terbatas, serta melengkapi sarana prasarana sekolah maupun asrama, Kemudian model pembangunan baru, yakni berupa lahan baru, dan dibangun bangunan baru untuk sekolah, asrama dan lainnya, hingga fasilitas baru sesuai standar nasional.
Kementerian Keuangan menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih mematangkan rencana pelaksanaan sekolah rakyat. Menurutnya, pelaksanaan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan anggaran pendidikan APBN 2025 telah terealisasi Rp76,4 triliun hingga Februari 2025. Realisasi ini setara dengan 10,6 persen dari pagu APBN senilai Rp665 triliun.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan dengan tetap menjaga 20 persen anggaran pendidikan. Sebab, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan di bidang pendidikan pada tahun ini.
Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan, pemerintah antara lain bakal melaksanakan renovasi dan revitalisasi sekolah; pelaksanaan sekolah unggulan, sekolah taruna Indonesia, dan sekolah rakyat; serta makan bergizi dan digitalisasi pembelajaran. Adapun untuk output strategis anggaran pendidikan 2025, salah satunya pelaksanaan sekolah rakyat.
Program sekolah rakyat dengan penerapan sistem asrama ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pemerataan pendidikan. Di samping itu, sekolah ini juga diharapkan memperkuat mobilitas sosial dan menjawab tantangan pendidikan nasional.
