WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menanggapi wacana yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Zulfikar meragukan dengan kepala daerah dipilih DPRD akan menghilangkan politik uang. Ia menilai politik uang akan terjadi di Pilkada, baik dipilih langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD.
“Kalau memang sekarang ada money politic, dipilih DPRD juga ada money politic-nya. Kan kita sudah pengalaman dengan itu,” kata Zulfikar, melalui keterangan tertulisnya di laman web dpr.ri.go.id, Senin (16/12).
Menurut Zulfikar, jika merujuk kepada kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18, ayat 4, dinyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis, dengan dipilih secara demokratis, maka terdapat dua jalan untuk mewujudkannya.
Pertama, dengan menggunakan mandat tunggal. Mandat tunggal yaitu rakyat memilih wakilnya di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat (DPR), provinsi (DPRD Provinsi), maupun kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota). Lalu DPRD (lembaga legislatif) itu yang memilih gubernur, bupati, wali kota.
Kedua, mandat terpisah, yaitu rakyat memilih perwakilannya untuk duduk di lembaga legislatif, termasuk juga memilih kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, dari sisi akademik, kedua model tersebut sama-sama memiliki derajat demokratisnya masing-masing.
“Tapi kan begini, kenapa kita akhirnya menapaki mandat terpisah, memilih (kepala daerah) langsung, karena kita punya pengalaman dengan mandat tunggal, ketika (kepala daerah) dipilih DPRD.
Nah, ketika dipilih DPRD itu, pemilihan kepala daerah itu lebih banyak persoalannya itu (lebih terkait) persoalan elit,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
“Habis itu, rakyat itu dikemanakan. Rakyat itu dikemanakan. Padahal kan, pembukaan Undang-Undang Dasar kita bilang yang punya daulat itu rakyat. Pemerintahan disusun atas dasar kedaulatan rakyat. Nah, di mana letaknya rakyat itu?” tambahnya.
Oleh karena itu, dengan adanya pemilihan langsung di mana rakyat memilih sendiri kepala daerahnya, maka akan menempatkan rakyat yang punya dasar dalam kerangka daulat rakyat. Termasuk, memastikan memang pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
“Semangat kita waktu itu, maka dipilihlah Pilkada langsung ini, dan ternyata memang ada insentif yang kita dapat dengan memilih langsung ini, yaitu insentif psikologis dan sosial.
Terbentuk ekosistem demokratis di mana setiap calon kepala daerah, bahkan sebelum pencalonan sampai dia dilantik berusaha betul agar program yang disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Mendgari. Tito karnavian mengatakan setuju dengan wacana Pemilu Kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab menurutnya, dengan adanya Pilkada langsung banyak terjadi hal-hal yang tak dapat diinginkan bersama terutama menyangkut dengan adanya tindakan kekerasan yang sangat menonjol, oleh sebab itu pemerintah setuju jika pemilihan kepala daerah kembalikan melalui DPRD.
“Saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri bagaimana besarnya biaya untuk pilkada,” kata mantan Kapolri ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 16 Desember 2024 kemarin dikutip mataradarindonesia.
Pilkada langsung, kata Tito, juga menyebabkan kekerasan di sejumlah daerah. Melihat sejumlah dampak itu, Tito sebetulnya sudah lama mengajukan pilkada asimetris. Salah satu opsi pilkada asimetris itu, yakni kepala daerah dipilih DPRD.
Pilkada asimetris adalah sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antar daerah. Perbedaan tersebut bisa muncul dikarenakan suatu daerah memiliki karakteristik tertentu, seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya ataupun aspek strategis lainnya.
Tito menilai, pilkada melalui DPRD juga bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan. Namun, Tito mengatakan, ide itu harus dikaji oleh parpol, DPR, hingga akademisi.
“Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian,” kata dia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRD yang nanti akan memilih gubernur hingga bupati. Menurut Prabowo, sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini dalam sambutannya pada Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis, 12 Desember 2024.
Menurut Prabowo, opsi itu bisa dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk menggelar Pilkada. Anggaran sebesar itu, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Prabowo.
Belum lagi banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan peserta pilkada. Dengan keadaan itu, Prabowo menyarankan perlu ada evaluasi sistem secara bersama-sama.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
Usulan ini sebelumnya juga disampaikan Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Ia mengusulkan agar pemilihan gubernur dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD masing-masing provinsi. Tutup
