Oleh : Prof. DR. Ali Mochtar Ngabalin, M,Si/Ketua DPP Golkar. Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan International
Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) harus dibaca sebagai langkah politik luar negeri yang serius, rasional, dan berorientasi hasil. Ini adalah pilihan strategis yang menunjukkan kemata-ngan negara dalam membaca dinamika geopolitik global, khu-susnya terkait masa depan perjuangan Palestina yang sema-kin kompleks dan penuh tarik-menarik kepentingan inter-nasional.
Keputusan ini lahir dari strategi diplomasi tingkat tinggi yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, yang melihat bahwa arena pengambilan keputusan global tidak boleh ditinggalkan apabila Indonesia ingin menggeser arah kebijakan internasional terkait Palestina. Dalam politik internasional, pengaruh lahir dari kehadiran aktif dalam meka-nisme pengambilan keputusan.
Tujuan utama keikutsertaan Indonesia adalah memastikan perjuangan kemerdekaan Palestina tetap menjadi agenda utama, sekaligus mendorong terwujudnya solusi dua negara sebagai kerangka diplomasi internasional yang rea-listis dan berkelanjutan.
Negara yang memilih hadir memiliki kemampuan mempengaruhi arah kebijakan, sementara negara yang menjauh hanya akan menyaksikan keputusan ditetapkan pihak lain.
Board of Peace adalah forum yang membahas stabilisasi, rekonstruksi, dan desain perdamaian Palestina pasca konflik. Disanalah agenda internasional dirumuskan, prioritas ditentukan, dan narasi global dibentuk.
Selama prinsip kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara tetap menjadi arah utama, partisipasi Indonesia memiliki legitimasi politik dan moral yang kuat sekaligus strategis.
Ketika Indonesia duduk di dalam forum tersebut, Indonesia mengambil peran sebagai aktor yang ikut menentukan, bukan sekadar pengamat. Ini adalah pergeseran penting dari diplomasi simbolik menuju diplomasi struktural.
Sudah dapat dipastikan keputusan ini memunculkan penolakan. Sudah dapat dipastikan ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Isu Palestina selalu menjadi medan yang mudah digoreng, dipelintir, dan dijadikan alat agitasi politik. Setiap langkah strategis kerap diseret menjadi tudingan ideologis, seolah diplomasi hanya boleh dibaca secara hitam putih.
Sebagian pihak memilih memainkan emosi publik, me-melihara kecurigaan, dan membangun framing narasi keta-kutan. Padahal dalam politik internasional, ketakutan yang dipelihara tanpa pemahaman hanya melahirkan stagnasi. Perjuangan Palestina tidak akan bergerak maju jika setiap kepu-tusan strategis selalu dicurigai sebelum diuji secara rasional.
Indonesia mengerti sekali bahwa masuk ke BoP, berarti siap menghadapi resistensi. Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan ini melalui pendekatan strategis yang melibatkan konsultasi dengan para mantan Menteri Luar Negeri,tokoh agama, serta pemangku kepentingan nasional guna me-mastikan bahwa langkah diplomasi ini memiliki landasan politik, moral, dan konsensus nasional yang kuat.
Namun kepemimpinan sejati justru terlihat ketika negara tidak tunduk pada tekanan opini sesaat. Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan ini dengan kesadaran penuh bahwa diplomasi efektif selalu mengandung risiko politik. Risiko tersebut harus dihadapi demi dampak jangka panjang yang lebih besar bagi kepentingan kemanusiaan dan keadilan global.
Selama puluhan tahun, Indonesia konsisten mendukung Palestina. Konsistensi itu hari ini diperbarui, di upgrade menjadi lebih terkristal. Dunia internasional bergerak melalui dewan, komite, dan mekanisme formal.
Indonesia juga menegaskan memiliki opsi politik untuk menarik diri apabila arah Board of Peace menyimpang dari prinsip kemerdekaan Palestina atau tidak lagi sejalan dengan solusi dua negara yang diperjuangkan.
Selain itu, strategi Presiden juga mencakup kesiapan untuk berkontribusi secara finansial sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam desain rekonstruksi dan stabilisasi Palestina pasca konflik, sebagai bentuk diplomasi yang tidak hanya simbolik tetapi juga substantif.
Tanpa kehadiran dalam struktur semacam itu, perjuangan hanya akan berputar pada pernyataan moral yang berulang dan mudah diabaikan. Masuk BoP memberi Indonesia kanal langsung untuk menyampaikan keberatan, koreksi, dan tekanan kebijakan terhadap pendekatan internasional yang timpang.
Indonesia membawa perspektif bangsa yang lahir dari perjuangan anti kolonial, sebuah perspektif yang relevan dan memiliki bobot moral kuat dalam setiap percakapan global tentang Palestina.
Perlu ditegaskan, keberpihakan tidak diukur dari seberapa keras teriakan, melainkan dari seberapa jauh pengaruh kebijakan dapat digeser. Palestina membutuhkan lebih dari simpati dan kecaman. Palestina membutuhkan negara sahabat yang bersedia masuk ke arena sulit, berdebat keras, dan mengawal agenda keadilan dari dalam sistem internasional.
Indonesia sedang menjalankan peran tersebut.
Keputusan ini menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bergerak maju, adaptif, dan berani. Ini adalah diplomasi yang bekerja, diplomasi yang memilih dampak ketimbang sensasi, serta diplomasi yang memahami bahwa sejarah selalu mencatat mereka yang berani bertindak ketika isu digoreng, disederhanakan, dan dipelintir.
Indonesia memilih tetap berdiri, tetap terlibat, dan tetap memperjuangkan Palestina melalui jalur kebijakan global yang nyata. Dan itulah makna kenegarawanan dalam politik luar negeri hari ini
