Jakarta – Presiden RI. Prabowo Subinati menegaskan kepada seluruh aparat dan Eselon pemerintah bahwa tindakan mark-up dan penggelembungan proyek maupun anggaran adalah tindakan korupsi, itu disampaikan Prabowo ketika memberikan sambutan pada pelaksanaan Murenbang Nasional, 30 Desember 2024 kemarin di Jakarta. Dihadiri Guberur seluruh Indonesia maupun Kementerian Lembaga terkait.
Dalam pidato yang disampaikan didepan ribuan tamu undangan, Presiden Prabowo tegaskan bahwa sekecil apapun kebijakan yang dilakukan oleh seorang aparatu Negara dan dapat menguntungkan dirinya sendiri maka itu masuk kategori korupsi, menurut Prabowo. Korupsi tidak saja kaitan dengan “Fresh Money” melainkan mellaui kebijakan bisa mendapatkan sejumlah uang diluar prosedur maka dapat dikatakan korupsi atau merampok uang rakyat.
“Untuk seluruh aparat, seluruh eselon ya, budaya mark-up, budaya penggelembungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelembungan/mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya Rp100 juta ya Rp100 juta, bikin rumah Rp100 juta ya Rp100 juta, jangan Rp100 juta dibilang Rp150 juta. Budaya ini harus kita kurangi.
Saya tidak akan ulangi angka-angka, sudah sering dengar ceramah saya apa itu ICOR, Incremental Capital Output Ratio kita terlalu tinggi kenapa, ya kebocoran. Saya juga tidak akan paparkan di sini laporan-laporan yang saya terima, kebocoran-kebocoran, kehilangan uang dari judi online, dari penyelundupan, dari illegal mining, dari illegal logging dan sebagainya.
Tidak dalam kesempatan ini, tapi pada kesempatan lain kalau perlu, di sidang kabinet sudah saya paparkan, nanti khusus mungkin bupati dan gubernur saya undang khusus. Bukan saya apa-apa, saya tidak mau menurunkan moril daripada anak-anak muda kita”, Beber Prabowo, di Jakarta 30 Desember 2024 kemarin dikutip mataradarindonesia.com
Prabowo katakan rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa pemerintah sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, mark-up, akal-akalan, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerja sama semua pihak; yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat, semua kata Prabowo, harus kerja sama. Sebab rakyat kita itu, terang Prabowo. bukan rakyat yang bisa dibohongi terus.
Sebelumnya Presiden tegaskan bahwa pembangunan bentuk apapun harus berdasarkan tahap perencanaan, jika tidak melewati tahap perencanaan maka kedepan semkain tidak jelas arah tujuan pembangunan yang ingin dilaksanakan baik berskala nasional maupun daerah oleh sebab itu Musrenbang tersebut tentu nya secara berjenjang sudah dilakukan namun puncaknya adalah bagaimana mampu mengeksekusi apa yang menjadi rencana pemerintah.
“Pembangunan harus direncanakan kita mengerti dan kita paham. bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan. Dalam setiap organisasi, dalam hidup swasta, dalam korporasi pun harus ada perencanaan: apa rencana strategis kita, apa yang akan kita mencapai.”, Jelasnya. Tutup
