Laporan : Rustam Rettob/Wartawan
Fakfak – Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses adil terhadap layanan kesehatan bermutu—promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif—tanpa terkendala kesulitan finansial. UHC menjamin perlindungan risiko finansial saat menggunakan layanan kesehatan.
Program Kesehatan Gratis Pemerintahan Bupati Fakfak. Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Fakfak. Donatus Nimbitkendik. periode 2025-2030. bukan sekedar pepesan (Kosong) melainkan program tersebut dinilai melebihi standar pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kebijakan ini dianggap melebihi standard regulasi di Kabupaten Fakfak sehingga menjadi lirikan nasional pada berbagai Event.
Berdasarkan data undangan yang berhasil di unggah mataradarindonesia.com, Minggu, 25 Januari 2026 malam tertuang bahwa kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Januari 2026. Acara nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ini penghargaanya bakal diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran Rakabuming Rakka, hadir Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (Hc) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait.
“Benar, bahwa kami Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak telah menerima undangan dari Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk hadir dalam acara Delarasi dan Pencanangan Universal Health Converage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026”, Ujar Bupati Samaun Dahlan via selulernya kepada mataradarindonesia.com, Minggu, 25 Januari 2026 malam.
Lebih lanjut disampaikan Bupati Fakfak bahwa. Terkait prestasi dan penghargaan yang bakal diterima di Jakarta merupakan suatu penilaian obyektif yang dilakukan pemerintah pusat bahkan beberapa lembaga dari Jakarta. Kebijakan ini menjadi satu-satunya program prioritas pemerintahan Samaun – Donatus diluar Program Pendidikan Gratis dan yang lainya.
“Kami pemerintah daerah dimasa kepemimpinan kami selaku Bupati dan Pak Wakil. Kami memang fokus pada dua program yang sudah berjalan tahun pertama 2025 kemarin. serasa program ini sangat bermanfaat karena sangat dibutuhkan masyarakat sehingga kami masih tetap mempertahankan program ini disamping kita lakukan evaluasi sehingga kekurangan yang ditemukan bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, tak terlepas dari regulasi yang ada”, tegasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Fakfak. Farid Fauzan Mahubessy ketika dihubungi via ponsel selulernya mengakui. Pemda Fakfak diundang menerima penghargaan UHC di Jakarta. Fakfak Masuk kategori Utama dari total 75 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sementara untuk tingkat Provinsi. 6 Provinsi masuk kategori penghargaan Utama, sementara 16 Provinsi masuk kategori Madya dan 9 Provinsi maskuk kategori Pratama.
Kabupaten Fakfak dinyatakan lulus sebagai daerah dengan cakupan layanan kesehatan universal terbaik, ditandai dengan tingginya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjangkau hampir seluruh penduduk, serta dukungan penuh pemerintah daerah dalam pembiayaan dan keberlanjutan program kesehatan.
Penghargaan kategori UTAMA merupakan level tertinggi dalam UHC Award dan hanya diberikan kepada daerah yang memenuhi indikator ketat, baik dari sisi cakupan kepesertaan, kualitas layanan, hingga keberpihakan anggaran daerah terhadap sektor kesehatan.
“Kita Kabupaten Fakfak masuk Kategori Utama karena syarat untuk memenuhi realisasi BPJS melebihi syarat yang telah ditentukan, termasuk melalui Dinas Kesehatan. Kabupaten Fakfak telah melebihi target yang sudah dicanangkan dimana jumlah keaktifan peserta BPJS melebihi 98 persen dari jumlah penduduk. Itulah sebabnya BPJS memberikan penghargaan kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Fakfak masuk Katgeori UTAMA”, terang Farid Mahubessy.
Menurut Farid.Dirut RSUD Fakfak. Pria berbadan tinggi berpenampilan kulit putih itu menjelaskan bahwa program BPJS di Kabupaten Fakfak berhasil mengcover 98 masyarakat dari jumlah pendudukan yang ada. Angka 98 persen sebetulnya melebih target yang sudah ditentukan. Karena pemerintah mengeluarkan biaya untuk mengcover penerima bantuan iuran.
“Jadi ada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memback-Up masyarakat mendapatkan BPJS. Tanpa harus menggunakan dana dari APBN. Hal ini juga sejalan dengan Program Kesehatan Gratis Fakfak. pemerintah membebasgratiskan obat-obatan serta memberikan makan gratis 1 petugas penjaga pasien selama di Rumah Sakit. Kebijakan ini dianggap melebihi standard regulasi pelayanan kesehatan”, Terang Farid.
Mahubessy juga menguraikan bahwa tidak saja klaim BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah menggunakan APBD serta Program Kesehatan Gratis. UHC Award 2026 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak ini disebabkan karena tertib administrasi dimana angka laporan lajur pasien di RSUD Fakfa tepat waktu sehingga dapat hal ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Keikutsertaan Bupati Fakfak dalam kegiatan ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia Sehat.
