Fakfak – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak diminta harus lebih siap untuk songsong ketahanan pangan tahun 2026, saat ini Pemerintah pusat sedang menggalakkan Program Ketahanan Pangan secara Nasional maka OPD teknis terkait di Kabupaten Fakfak ini harus lebih siap kedepan dengan menyiapkan semua Ketahanan Pangan agar tidak diimpor dari luar Fakfak. baik sektor pertanian maupun perkebunan
Hal itu disampaikan Bupati Fakfak. Samaun Dahlan ketika melaunching penjualan perdana Ayam Bloiler yang berlokasi di Kampung Brongkendik. Kampung Air Besar. Distrik Fakfak Tengah. Kabupaten Fakfak-Provinsi Papua Barat. Senin, 29 Desember 2025 siang. Samaun katakan, Tahun 2026 merupakan tahun semua Dinas/Badan/Kantor dapat menyukseskan program Ketahanan Pangan secara Nasional di khusus di Kabupaten Fakfak.
Bupati soroti masih banyak hasil pertanian dan perekebunan yang masih diimpor dari Luar Fakfak seperti buah-buahan, sayur mayur, telur bahkan daging ayam potong, Menurut Samaun Dahlan untuk menuju Ketahanan Pangan Nasional di Tahun 2026 di Kabupaten Fakfak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Lintas OPD lainya harus bisa bangun kerja sama dengan baik untuk mendukung dan mendorong Program Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Fakfak secara baik dan Mandiri.
“Saya minta tahun 2026. Kita bisa meminimalisir kebiasan impor hasil pertanian dan perkebunan serta peternakan dari Luar Fakfak, kita sebagai pemerintah harus bisa melihat peluang – peluang pengembangan Ketahanan Pangan dan kemudian didorong dalam bentuk program dan anggaran sehingga masyarakat bisa mandiri dalam mewujudkan program Ketahanan Pangan di Kabupaten Fakfak, terutama Sayur Mayur, serta daging Ayam bisa diminimalisir agar tidak diimpor kedepan”, Terang Bupati Samaun Dahlan.
Fraksi ABS Soroti Bidang Pertanian dan Perkebunan Fakfak
Tidak saja itu, Fraksi ABS (Amanat Bintang Sejahtera) DPRK Fakfak menyoroti bidang pertanianan dan perkebunan Fakfak. Fraksi ini mengatakan, hingga saat ini masih terdapat persoalan mendasar dalam pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan, antara lain belum optimalnya pemetaan wilayah produksi, tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta lemahnya basis data pertanian dan perkebunan. Kondisi ini berdampak langsung pada tidak tepatnya perencanaan program, bantuan, dan alokasi anggaran.
“Fraksi Amanat Bintang Sejahtera mendesak Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan wilayah pertanian dan perkebunan secara menyeluruh, terpadu, dan berbasis data spasial yang akurat, dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah distrik dan kampung, serta masyarakat pemilik hak ulayat. Pemetaan ini harus mencakup komoditas unggulan, luas lahan, tingkat produktivitas, serta kondisi infrastruktur pendukung.” Tegasnya.
Fraksi Amanat Bintang Sejahtera menekankan pemetaan wilayah pertanian dan perkebunan harus dijadikan dasar utama dalam penyusunan program dan penganggaran, termasuk dalam penentuan lokasi bantuan sarana produksi, bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta pengembangan perkebunan rakyat.
Tanpa pemetaan yang jelas, kebijakan pertanian hanya akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Fraksi Amanat Bintang Sejahtera juga mendorong agar hasil pemetaan wilayah pertanian dan perkebunan di-integrasikan dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, RTRW, serta kebijakan ketahanan pangan daerah. Integrasi ini penting agar pembangunan pertanian dan perkebunan berjalan terarah, terukur, dan berkeadilan antar wilayah.
Kendati demikian, Bupati Fakfak. Samaun Dahlan akui program ketahanan pangan di Kabupaten Fakfak sangat berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kampung-Kampung, mesikpun belum terlalu signifikan namun perlahan perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat kampung semakin membaik (meningkat) dari tahun-tahun sebelumnya. Bupati juga minta lahan-lahan masyarakat jangan dibiarkan Nganggur begitu saja, gunakan dan manfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan.
(ret)
