Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Komisi VII DPR menyepakati anggaran Kementerian ESDM pada tahun 2025 sebesar Rp 3,91 triliun.
Dalam Rapat Kerja (Raker) hari ini, Kamis (12/9/2024) Bahlil sejatinya sedikit mengeluhkan anggaran yang rendah.
Padahal, menurut Bahlil, anggaran yang rendah itu berbanding terbalik dengan keberhasilan Kementerian ESDM menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai sekitar Rp 300,3 triliunan.
“Gak ada yang netes ini (capaian PNBP). Ayam pun kalau ga diambil telurnya gak dikasih makan ya mati pak.
Tapi kami kan bukan ayam, kami petarung semua di sini, tidak apa-apa, sekalipun ga diberikan suplemen yang baik kami tetap sehat untuk bangun bangsa dan negara,” ungkap Menteri Bahlil.
Bahlil membeberkan anggaran subsektor di Kementerian ESDM. Misalnya untuk Anggaran Sekretaris Jenderal (Sekjen ESDM) senilai Rp 336,12 miliar. Lalu anggaran Itjen Rp 95,35 miliar.
Sementara anggaran untuk Ditjen Migas Rp 566,68 miliar. “Bayangkan pimpinan, kita mau naikkan lifting minyak tapi dirjennya hanya dikasih anggaran Rp500-an miliar.
Padahal target negara mau dijadikan dari hulu migas sekitar US$ 15-16 miliar ini teori dari mana,” ungkap Bahlil.
Selanjutnya, untuk anggaran Dirjen Ketenagalistrikan senilai Rp 457,93 miliar, Ditjen Minerba Rp 369,65 miliar di mana, sektor minerba berhasil meraih PNBP senilai Rp 173 triliun.
“Saya ulangi Ditjen Minerba berhasil memberikan PNBP 2023 Rp 173 triliun dan di tahun ini 2024 itu juga akan target minimum sama bahkan lebih. Dan 2025 akselerasi untuk peningkatan, tapi model fasilitas dan anggaran dukungan negara yang diberikan saya pikir (seperti ini) ya repot.
Jadi hati-hati saja kalau ga mampu mengurus tim saya swasta yang ngurus mereka. Celaka kan, ini kesadaran kolektif ini harus jadi catatan penting, tidak menyalahkan siapa-siapa,” tegas Bahlil.
Adapun untuk anggaran Dewan Energi nasional (DEN) Rp63,78 miliar. Selanjutnya BPSDM sebesar Rp 617,90 miliar dan Badan Geologi Rp 488,96 miliar.
“Ini yang mengeluarkan data-data cadangan mineral itu, untung saja saya jadi Menteri, kalau saya pengusaha udah tau caranya ini padahal KDI dari dia, anggaran segini, Jangan lihat anggaran, lihat merah putihnya,” tandas Bahlil.
Sementara itu, lanjut Bahlil, untuk anggaran BPH Migas senilai Rp 254,2 miliar dan Ditjen EBTKE senilai Rp 566,98 miliar serta BPMS sebesar Rp 92,2 miliar.
