Menteri Dalam Negeri. M Tito Karnavian mewakili Presiden dapat melantik Ali Baham Temongmere sebagai Gubernur Papua Barat (Pj) setelah sehari sebelumnya dikukuhkan menjadi Sekda Papua Barat definitif, pelantikan Ali Baham Temongmere sebagai Gubernur Papua Barat (Pj) berlangsung di Kantor Kemendagri. 1 November 2023. foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com
Fakfak – Pinjam Bahasa Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi/Kepala BKPM RI. dalam bukunya yang berjudul “Anak Papua Membuka Jalan Untuk Negeri”. Disitu dikatakan bahwa “Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin baru dalam organisasinya. Selain itu, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks disertai dengan kreativitas dan Inovasinya.”
Layaknya ketika pemikiran Bahlil Lahadalia sebagai salah satu anak muda yang sangat Inovatif dan Visioner kini menduduki jabatan Menteri Investasi di Kabinet Indonesia Maju Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan KH Ma`ruf Amin ketika dikaitkan dengan kepemimpinan Putra Mbaham Fakfak lainya di Tanah Papua sangatlah tepat. Sejarah bangsa ini khususnya Tanah Papua mencatat tiga putra terbaik anak Mbaham Fakfak telah memimpin Tanah Papua ini pada zamanya yang berbeda.
Satu per satu dari ketiganya mengukir prestasi terbaiknya di zaman mereka memimpin Tanah Papua. tentunya untuk menggapai kepemimpinan di Tingkat Provinsi sebagai Gubernur bukan tanpa usaha tidak semuda membalik telapak tangan dan perjuangan yang cukup menyita energi yang dimiliki, ketiganya jika dilihat dari sisi sumber daya mereka sangat mampu ditengah berbagai dinamika yang begitu kuat dan mampu melewati hingar bingar itu hingga puncak kepemimpinannya. Bisa dikatakan tuntas melewatinya.
Gubernur Papua Barat (Pj). Alibaham Temongmere merupakan salah satu dari ketiga Putra Mbaham Fakfak yang kini menduduki jabatan tersebut (2023-2024). selepas Komjen Pol. Pulus Waterpauw. Alibaham sebelumnya menjabat sebagai Sekda (Sekrtaris Daerah) Kabupaten Fakfak dimasa kepemimpinan Bupati Fakfak. Mohammad Uswanas hingga masa kepemimpinan Bupati berikutnya Untung Tamsil. kemudian ikut seleksi terbuka Sekda Papua Barat.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur Papua Barat (Pj). Alibaham adalah seorang Sekda Papua Barat definitive yang dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Ia adalah putra asli Mbaham asal Fakfak yang memulai karir dalam bidang pemerintahan (menjadi PNS) pada tahun 1986. Selanjutnya itu ia lulus tes masuk IPDN pada tahun 1989 dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
Selepas itu ia menjabat sebagai staf bagian tata usaha di sekretariat daerah Kabupaten Fakfak hingga tahun 1995. kemudian ia menjabat sebagai Kepala Distrik (Camat) Teluk Arguni hingga tahun 1998. setelah menjadi Kepala Distrik ia mendapat tugas belajar ke Universitas Gajah Mada mengambil jurusan Magister Perencanaan Kota dan Daerah
Lulus dan mendapat gelar magister teknik perencanaan tahun 2000. ia kembali menjabat Sekertaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak hingga tahun 2005. Setelah itu ia dilantik menjadi kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Fakfak hingga tahun 2010. Bertahan disitu dan ia tidak menjadi petinggi lagi dikarenakan mengajukan diri sebagai Calon Wakil Bupati Fakfak 2010.
Hingga tahun 2013 ia menjabat lagi sebagai Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Fakfak selama satu tahun dimasa kepemimpinan Bupati Mohammad Uswanas dan Wakilnya Abraham Sopaheluwakan. Pada 2014 ia kembali dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak. lantas pada tahun 2019 ia dilantik menjadi Sekda Kabupaten Fakfak hingga tahun 2023.
ABT juga sempat menjabat sebagai Plh Bupati Fakfak dimasa transisi 2020-2021. pada tanggal 25 Maret 2021 hingga 25 April 2021. Nasibnya kian meroket. Proses demi proses yang dilaluinya. Pria kelahiran Kampung Kotam distrik Fakfak Timur Tengah ini dilantik pada 31 Oktober 2023 untuk menjabat sebagai Sekda Provinsi Papua Barat definitive. Selanjutnya 1 November 2023 Alibaham Temongmere dilantik oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai Pj. Gubernur Papua Barat menggantikan Paulus Waterpauw.
Sebelumnya, 2 Tokoh terbaik Mbaham Fakfak yang mendahului Alibaham Temongmere menjabat Gubernur Irian Jaya kini Papua adalah. Jacob “Jack” Patipi dan Izaac Hindom, keduanya secara bergantian menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya sebelum Provinsi lainya di Tanah Papua dimekarkan, Izaac Hindom menjabat Gubernur Irian Jaya periode masa jabatan 4 Agustus 1982 – 13 April 1988. Sementara Jacob “Jack” Patipi menjabat Gubernur Irian Jaya dari periode 13 April 1993 – 9 April 1998.
Izaac Hindom adalah seorang birokrat sejak (23 Desember 1934 – 11 Maret 2009) ia juga seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya (sekarang Papua) dari tahun 1982 sampai 1988. Lahir di Fakfak, Hindom memulai pendidikannya di sekolah Belanda untuk orang asli Papua dan menempuh pendidikan kejuruan dalam bidang kepamongprajaan. Hindom bekerja dalam berbagai jabatan pegawai negeri di tingkat distrik pada masa Nugini Belanda.
Selama ia menjadi gubernur, Hindom merencanakan program transmigrasi besar-besaran, yang akan memindahkan lebih dari setengah juta transmigran ke provinsi tersebut. Program transmigrasinya dikritik oleh berbagai pihak, mulai dari para transmigran itu sendiri hingga aktivis lingkungan Barat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia. Dia juga mengawasi pembagian provinsi menjadi tiga wilayah pembantu gubernur serta eksploitasi hutan di provinsi tersebut.
Sementara Jacob “Jack” Patipi. (25 Juli 1938 – 15 Oktober 2001) adalah Gubernur Irian Jaya ke-10 yang menjabat antara tahun 1993–1998. Lahir di Fakfak, Pattipi menempuh pendidikan di akademi pamong praja Nugini Belanda sebelum ditugaskan untuk pertama kalinya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Sorong. Setelah wilayah Nugini Belanda digabungkan dengan Indonesia, Pattipi merantau ke Malang untuk menempuh pendidikan di Institut Ilmu Pemerintahan dan lulus pada tahun 1970. Ia kembali ke Papua setelah lulus dan berkarier sebagai pamong praja di Kabupaten Merauke sampai ditunjuk sebagai Bupati Merauke lima tahun kemudian.
Pattipi menjabat sebagai bupati selama sembilan tahun. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pattipi selama menjabat sebagai bupati adalah kayu-kayu yang tidak dapat diekspor dan mengakibatkan keresahan masyarakat. Ia menindaklanjutinya dengan memerintahkan PNS untuk tidak terlibat dalam pemotongan kayu dan meminta perusahaan kayu di wilayah tersebut untuk tidak membayar penebang dalam bentuk non-uang. Ia juga memulai pembangunan sebuah depot minyak di kabupaten tersebut yang diinisiasi oleh perusahaan Pertamina dan dibiayai oleh negara. Ia ditunjuk untuk menjabat sebagai Pembantu Gubernur di tengah masa jabatannya sebagai bupati. Setelah setahun menjabat, ia diangkat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pattipi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya sebagai Gubernur Irian Jaya pada April 1993. Ia dilantik beberapa hari sesudahnya. Program-program pembangunan yang diterapkannya berfokus kepada bidang pertanian. Pattipi juga menyerukan intensifikasi program transmigrasi yang dianggap sebagai komponen penting dalam membangun Provinsi Irian Jaya dan solusi untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia
