Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan pemerintah menyebut adanya dugaan makar dalam kasus penyadapan terhadap kasus Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa hal ini sudah berdasarkan temuan alat bukti.
Yusril mengatakan telah ditemukan bukti yang mengindikasi tindak pidana makar, selain dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik. Meskipun Bareskrim Polri belum mengenakan pasal terkait makar kepada para tersangka.
Menurutnya pada awal penahanan tiga orang dalam kasus itu, pasal yang dikenakan masih berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik berdasarkan KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun seiring perkembangan penyidikan Bareskrim menemukan bukti terkait indikasi tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam pasal 191,192, dan 193 KUHP.
“Penyidikan berkembang terus, dan besoknya baru kami bisa memastikan bahwa ini ada indikasi tindak pidana makar sesuai dengan pasal 191,192,193. Jadi bukan saya, ‘kok Yusril bilang hari pertama gak ada makar, hari kedua ada makar’,” terangnya, saat konferensi pers, di Jakarta, Senin (9/11/2026) dalam keterangan tertulisnya.
Dia menegaskan bahwa untuk menyatakan makar diperlukan alat bukti terlebih dahulu. Sementara alat bukti yang mengarah pada dugaan makar baru ditemukan setelah penahanan dilakukan, hingga kemudian perkembangan kasus itu disampaikan ke publik bahwa dalam kasus ini juga ada indikasi tindak pidana makar.
Dalam perkembangan kasus ini pemerintah disebut berhati-hati dalam menetapkan pasal pidana. Sebabnya, lanjut Yusril, jika sejak awal penyidik langsung menetapkan dugaan makar tanpa didukung minimal dua alat bukti, keputusan itu berpotensi digugat melalui praperadilan.
“Tanpa dua alat bukti, permohonan cukup itu bisa berbalik. Kalah di praperadilan nanti. Kami ini hati-hati bekerja dan berpikir jangan sampai lakukan kesalahan,” kata Yusril.
“Tapi sekarang dapat dipastikan bukan sekedar penyadapan intersepsi elektronik tapi mengarah ke satu tindak pidana makar,” tambahnya.
Politikus Senior Partai Bulan Bintang itu juga mengatakan bahwa, penyadapan terhadap presiden tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana penyadapan biasa.
Hal ini karena presiden merupakan pemegang jabatan negara yang memiliki kedudukan tertinggi dalam konstitusional atau primus inter pares, beda dengan masyarakat sipil.
“Penyadapan presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa karena itu harus dicari kaitannya dengan pasal lain, yaitu pasal 191 sampai 193,” katanya.
“Kaitannya untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya.
Kalau lebih beratnya lagi, membunuh presiden, ya menggulingkan pemerintahan. Tapi kita belum tahu tentang hal itu karena masih dalam tahap penyelidikan,” tambahnya.
Tapi dari hasil pemeriksaan saat ini cukup untuk mengaitkan pasal makar terhadap para tersangka.
Meskipun saat ini pendalaman penyelidikan masih terus dilakukan, untuk menetapkan pasal makar kepada para tersangka.
“Tentu ada alat-alat bukti permulaan untuk itu (disebut upaya makar), tapi penetapan (pasal) itu nanti diserahkan pada penyidik. Tapi rakyat mengetahui bahwa dalam penyidikan ini tidak hanya penyadapan, tapi juga terkait perbuatan makar yang diatur dalam pasal 191 sampai 193 KUHP,” tuturnya.
Lebih lanjut, mantan menteri sekretaris negara 2004 – 2007 ini juga menjelaskan, pengungkapan kasus penyadapan ini bermula dari laporan di kepolisian. Kemudian dilakukan penyelidikan terkait dimana alat sadap hingga siapa yang terlibat. Lalu dari temuan itu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan laporan kepada Prabowo.
“Presiden memberi arahan agar dilakukan penegakan hukum secara objektif sesuai norma hukum berlaku dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” imbuhnya.
(rls).
Diketahui, dalam istilah hukum, makar tidak didefinisikan dengan tegas dalam KUHP. Penjelasan-penjelasan makar merupakan istilah yang dipakai oleh akademisi hukum untuk menterjemahkan aanslag (bahasa Belanda).
Kata aanslag diartikan sebagai serangan yang bersifat kuat atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai violent attack, fierce attack.
Di Indonesia, makar kerap ditemui. Seperti di Kesultanan Demak oleh Aria Penangsang pada 1549 dan Pemberontakan Kuti terhadap Kerajaan Majapahit masa pemerintahan Raja Jayanegara pada 1319.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tercatat dalam sejarah pelaku makar pertama kali ialah Daniel Maukar yang dengan mengendarai pesawat tempur sendiri menyerang Istana Negara.
Untunglah pada saat itu Presiden Soekarno tidak sedang berada di dalam istana. Daniel Maukar diadili atas tindakan makar terhadap negara dan juga presiden.
Dia dijatuhi hukuman mati meski pada akhirnya diampuni dan hanya menjalani sekitar delapan tahun masa pemidanaan.
Bagaimana di KUHP? Tindak pidana makar masuk Bab tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Pasal-pasalnya antara lain:
Pasal 87
Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.
Pasl 104
Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 106
Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 107
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 139a
Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
Pasal 139b
Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal Makar pernah dua kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta makar harus dimaknai sebagai ‘serangan’, sehingga harus dianggap sebagai delik selesai. Namun MK menilai argumen itu tidak bisa diterima. MK berpendapat percobaan makar tanpa perlu tujuan makar tercapai yaitu pemerintah yang terguling–pun sudah bisa dikenai delik.
“Sebab apabila kata ‘makar’ begitu saja dimaknai sebagai ‘serangan’, hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan ‘serangan’ dan telah nyata timbul korban,” demikian bunyi putusan MK yang diketok pada 31 Januari 2018.
Lalu apakah delik makar bisa memberangus kebebasan berpendapat yang dilindungi UUD 1945? MK juga menepis anggapan itu. Sebab, negara berkewajiban melindungi kehidupan berbangsa, termasuk melindungi hak asasi manusia.
MK juga memutuskan pasal makar adalah turunan langsung dari kedaulatan negara, sehingga MK tidak bisa menghapus pasal tersebut.
“Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru harus dipahami bahwa pengaturan pasal a quo juga demi memberikan perlindungan kepada diri pribadi, keluarga pada rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atas perilaku tindak pidana makar,” kata MK.
Belakangan, pasal makar kembali mengemuka terkait seruan people power. Beberapa pihak sudah diperiksa Mabes Polri terkait hal itu.
“Hasutan/tindakan/perbuatan ‘people power’ dengan maksud memobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah adalah tindakan inkonstitusional yang dapat dijatuhi sanksi hukum,” kata Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Yenti Garnasih.
