Jakarta-Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.
Perhatian kini tertuju pada siapa figur yang akan mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia dan bagaimana konfigurasi politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.
Partai Golkar menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan. Sebagai partai yang berkontribusi besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Golkar memiliki modal elektoral, jaringan politik nasional, serta kader dengan pengalaman panjang di pemerintahan.
Setidaknya ada lima figur Golkar yang menarik untuk diperhitungkan dalam dinamika tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM. Bahlil memiliki posisi strategis karena menggabungkan kepemimpinan partai dengan pengalaman di kabinet. Namanya merepresentasikan kekuatan politik dan organisasi Golkar.
Mantan Ketua Umum Golkar dan Menko Perekonomian. Ia memiliki pengalaman dalam pengelolaan kebijakan ekonomi, investasi, perdagangan, dan koordinasi pembangunan nasional.
Mantan Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI, serta anggota Wantimpres. Pengalamannya dalam parlemen dan kelembagaan negara menjadi nilai tambah dalam komunikasi politik dan tata kelola pemerintahan.
- Soekarwo
Mantan Gubernur Jawa Timur dua periode (2008–2018) dan anggota Wantimpres 2 periode. Seorang Nasionalis Sipil dan punya Pengalaman dalam pemerintahan daerah, khususnya di Jawa Timur, menjadi modal dalam perspektif pembangunan dan kepemimpinan nasional.
- Sarmuji
Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Ia merepresentasikan kekuatan organisasi dan regenerasi kepemimpinan partai, dengan pengalaman dalam konsolidasi politik dan pengelolaan struktur Golkar.
Posisi tawar Golkar
Golkar memiliki modal politik yang signifikan. Pada Pemilu Legislatif 2024, partai ini memperoleh 23,2 juta suara dan 102 kursi DPR RI. Capaian tersebut menempatkannya sebagai salah satu kekuatan utama dalam parlemen.
Meski demikian, Ketua Fraksi Golkar di MPR, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa Golkar tidak mengajukan nama kandidat dan menyerahkan kewenangan pengusulan kepada Presiden Prabowo.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Golkar memilih menjaga komunikasi politik dengan Presiden tanpa mendahului kewenangan konstitusionalnya.
Keputusan berada di tangan Presiden
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, keputusan akhir berada pada Presiden Prabowo, bukan partai politik.
Dalam situasi ini, Golkar memiliki kepentingan untuk memastikan kontribusi politiknya dalam kemenangan Pilpres 2024 tetap diperhitungkan dalam perjalanan pemerintahan.
Lebih dari sekadar perebutan jabatan
Dinamika pengganti Gibran bukan hanya persoalan siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden. Peristiwa ini juga menjadi ujian bagi soliditas koalisi dan hubungan Presiden dengan partai-partai pendukungnya.
Golkar mempunyai sumber daya politik dan kader berpengalaman. Namun, kepentingan yang lebih besar adalah memastikan pemerintahan tetap stabil dan mampu menjalankan agenda pembangunan.
Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih harus mampu membantu Presiden, menjaga stabilitas nasional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh: Yuwono Setyo Widagdo
Pengamat Politik
Â
Â
