Fakfak – Menteri ESDM yang juga Ketua DPP Partai Golkar. Bahlil Lahadalia resmi melakukan somasi terhadap dua orang yang mencatut namanya dalam pusaran kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
keduanya adalah Said Didu dan Sri Radjaksa. Bahlil menegaskan kedua orang tersebut menyebarkan issue atau informasi yang tidak memiliki dasar hukum. sguhukan informasi kerdil kepada publik
Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Golkar telah melayangkan somasi kepada kedua orang dimaksud hingga 3×24 jam. jika mereka tidak segera minta maaf atau paling tidak menarik pernyataan tersebut maka bahlil melalui tim kuasa hukum/Advokat DPP Partai Golkar akan segera melaporkan keduanya soal dugaan pencemaran nama baik dan Pelanggaran UU IT ke aparat penegak hukum. apalagi menyeret nama seorang Ketua Umum Partai.
Said Didu dan Sri Radjasa Chandra diduga menyebarkan narasi bohong atau fitnah melalui konten YouTube (di antaranya kanal Madilog Forum Keadilan TV dan iNews) yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta narasi kriminalisasi dalam perebutan posisi Ketum Golkar.
Melalui surat somasi bernomor 01/SOM/PP-BAKUMHAM/XI/2026 (tertanggal 9 November 2026), tim hukum Golkar memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam bagi keduanya untuk : Mencabut pernyataan tersebut, Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia serta seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar melalui media cetak, elektronik, maupun media lainnya.,Menghapus (take down) video atau konten terkait dari media sosial
“Jika dalam waktu 3 x 24 jam somasi ini tidak diindahkan, Tim Hukum Partai Golkar menyatakan akan membawa masalah ini ke jalur kepolisian (Laporan Polisi) dengan sangkaan Pasal Undang-Undang ITE serta KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah” kata Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat. dikutip media ini.
Bukan saja DPD Golkar Provinsi Maluku. DPD Golkar Provinsi Papua Barat menyatakan sikap mendukung langkah hukum Tim Advokat dari Bahlil untuk melakukan somasi dan langkah hukum menuntut nama baik Ketum Bahlil Lahadalia. selain itu DPD Golkar Papua Barat tetap berada dalam kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat. Samaun Dahlan menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil Tim Advokasi Hukum DPP Partai Golkar untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada Ketum Bahlil merupakan sebuah langkah tegas untuk menyatakan sikap DPP menolak tuduhan hoaks/palsu yang dialamtkan kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
“Kami dari DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat menyatakan sikap tetap berada di dibawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahlil Lahadalia. DPD Golkar Papua Barat juga memberikan dukunga atas somasi yang dilakukan tim hukum DPP Partai Golkar atas tuduhan palsu yang dialamtkan kepada Kanda Bahlil soal kasus dugaan penyadapan”, Tegas Samaun Dahlan.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty menjelaskan bahwa Golkar menyoroti persoalan ini dari jauh hari. Derek pun menegaskan seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta ataupun bukti pendukung.
Sebaliknya, Derek menilai hal ini mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, serta bisa memicu ketidakstabilan politik nasional. Dari somasi ini, Derek memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk meminta maaf secara terbuka.
“Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, Pernyataan Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya,” tegasnya.
