5.6 C
New York
Jumat, April 3, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 2

MR Terpidana Kasus Senpi dan Handak Dialihkan Tahanan ke Mimika

0

Mimika – Aparat kepolisian melakukan pengamanan dan monitoring kedatangan seorang narapidana kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua Tengah, Selasa, (31/3/26) siang.

Kasihumas Polres Mimika Iptu Hempy Ona,SE dalam keterangan tertulisnya melalui akun twitter @Humaspoldapapua menjelaskan bahwa Narapidana berinisial MR (36) tiba menggunakan pesawat Wings Air IW1601 rute Nabire–Timika.

Kedatangannya MR 36 Tahun ini merupakan bagian dari proses pemindahan dari Lapas Kelas IIB Kabupaten Nabire ke Lapas Kelas IIA Kabupaten Timika.

Hempy mengatakan bahwa selanjutnya, rombongan langsung diberangkatkan menuju Lapas Kelas IIA Timika di SP 6 Kabupaten Mimika. Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan selesai dalam kondisi aman dan terkendali.

Narapida berinisial MR diketahui merupakan narapidana yang terjerat Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api ilegal dan bahan peledak.

Ia juga diduga terlibat sebagai pemasok senjata dan amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Biak Numfor dan Nabire selama periode 2023 hingga 2024.

MR ditangkap oleh Satgas Damai Cartenz pada 6 November 2024 di Kabupaten Nabire. Pemindahan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari proses pembinaan lanjutan di lembaga pemasyarakatan.

MR ditangkap oleh Satgas Damai Cartenz pada 6 November 2024 di Kabupaten Nabire. Pemindahan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari proses pembinaan lanjutan di lembaga pemasyarakatan.

Pihak kepolisian memastikan seluruh proses pengawalan dan pemindahan berjalan lancar tanpa gangguan, serta situasi di Bandara Mozes Kilangin tetap aman dan kondusif.

Menunggak Pembayaran Listrik, PLN Segel Meteran Dinas Kesehatan dan Puskesmas Fakfak Kota

0
Tampak meteran Puskesmas Fakfak Kota kini disegel PT PLN Cabang Fakfak. karena tidak melakukan pembayaran rekening lampu, foto ; Istimewah
Tampak meteran Puskesmas Fakfak Kota kini disegel PT PLN Cabang Fakfak. karena tidak melakukan pembayaran rekening lampu, foto ; Istimewah

Laporan : Rustam Rettob/Wartawan

Fakfak – Pihak PT PLN Cabang Fakfak akhirnya melakukan penyegelan terhadap meteran Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak dan beberapa Puskesmas. Salah satu diantaranya. Puskesmas Fakfak Kota.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini dari sumber terpercaya mengakui Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak dan Puskesmas Fakfak Kota miliki tunggakan listrik bulan berjalan. Setelah jatuh tempo belm dibayarkan sehingga pihak PLN bertindak menyegel meteran dimaksud.

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa setidaknya ada 3 Puskesmas yang meteranya disegel pihak PT PLN Cabang Fakfak yaitu, Puskesmas Sekban, Puskesmas Fakfak Kota, dan Puskesmas Fakfak Tengah

Ketiga Puskesmas ini lampunya belum dibayarkan selama 1 bulan berjalan, termasuk meteran Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak juga ikut disegel disebabkan karena belum melunasi pembayaran rekening lampu.

Ditanya mengenai jumlah tunggakan yang harus dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak maupun ketiga Puskesmas tersebut, total tunggakan kurang lebih Rp. 17 Juta (Tujuh Belas Juta Rupiah), Saat ini pihak PLN telah memasang tanda segel ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

“Benar, penyegelan meteran Dinas Kesehatan dan Puskesmas oleh pihak PLN Cabang Fakfak tadi pagi, yang belum dibayarkan itu Dinas Kesehatan, Puskesmas Sekban, Puskesmas Fakfak Kota dan Puskesmas Fakfak Tengah, total yang harus dibayarkan adalah Rp. 17 Juta, itu tunggakan 1 bulan”, Terang sumber terpcaya kepada media ini.

Publik berharap dengan adanya penyegelan ini tidak berpengaruh terhadap layanan program kesehatan gartsi di tingkat Puskesmas sebab saat ini pelayanan kesehatan gratis harus berjalan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi baik dari pihak Dinas Kesehatan maupun Kepala Puskesmas yang bersangkutan.

Sebetulnya kejadian seperti menjadi perhatian semua Dina/Badan/dan Kantor agar operasional OPD jangan sengaja disalahgunakan. Karena itu bisa berdampak buruk terhadap pelayanan public masyarakat

Eks Penyidik KPK Soroti Kasus Indera Yunus, Ketum Badko HMI Sumut Diteror

0

Maria A. Alkaff :

“Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut), Yusril Mahendra Butar Butar, mengaku menerima teror dan intimidasi usai menggelar forum diskusi terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andri Yunus.”

Jakarta – HARUS LEBIH BERHATI-HATI.! Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novel Naswedan kembali menyoroti pelaku penyiraman air keras terhadap aktifis Kontras. Indera Yunus beberapa saat kemarin.

Novel katakan. Ada indikasi kuat. Pelaku penyiraman air keras terhadap Indera Yunus dalam proses hukum kedepan hanya bisa menyentuh orang lapangan alias yang melakukan aksi penyiraman.

Hal itu disampaikan Novel dalam akun twitternya.@nazaqistsha diunggah mataradarindonesia.com, Senin, 30 Maret 2026 malam. Novel berkeyakinan kuat bahwa pelaku upayah pembunuhan Indera Yunus. Perkara inipun hanya menyentuh pelaku lapangan. Kata Novel Baswedan.

Pertama, para pelaku lapangan terlihat PD alias jumawa. Mereka dengan sengaja teledor melakukan upaya serangannya di hadapan banyak rekaman CCTV, tanpa penutup wajah, tanpa upaya serius dan profesional menghilangkan jejak dan barang bukti. Hal demikian, mengindikasikan, para pelaku merasa aman dan nyaman, tidak khawatir akan dijerat sanksi tegas yang menjerakan.

Kedua, jika benar dugaan ini adalah operasi intelijen, maka garis komandonya mestinya harus dirunut, dan semua dimintai pertanggung jawaban, tidak cukup hanya dengan penggantian KABAIS. Pun, kalau ada yang diberi sanksi pidana penjara, seharusnya bukan hanya kepada pelaku lapangan, tapi hingga ke semua pelaku utama, dan aktor intelektualnya.

“Indikasi yang sejauh ini menguat, jangankan pelaku utama dihukum, bahkan belum tentu semua pelaku lapangan dijerat. Indikator paling jelas, empat tersangka yang ditetapkan PUSPOM TNI, berbeda dengan inisial pelaku yang diumumkan POLRI.”. Terang Novel Baswedan.

Ketiga, langkah-langkah menggiring perkara ini ke lingkup pidana militer dan disidangkan di pengadilan militer, adalah modus yang kerap dilakukan untuk melindungi pelaku lapangan hanya dihukum ringan, dan pelaku utama atau aktor intelektual tidak tersentuh hukum pidana sama sekali.

Keempat, tidak menyegerakan pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan tokoh Masyarakat kredibel, adalah kesalahan. Karena, menyerahkan kasus bernuansa keterlibatan aparat negara, apakah TNI ataupun Polri, ke proses penegakan hukum biasa, ujungnya tidak akan pernah efektif.

Polri akan ewuh-pakewuh menangani perkara yang melibatkan tentara, sedangkan Puspom TNI, biasanya terkendala benturan kepentingan melindungi korps institusinya.

Bahkan, dengan Presiden SBY yang membentuk TPF sekalipun, aktor utama yang diduga mendalangi pembunuhan Munir, tetap tidak berhasil diungkap, apalagi ditangkap.

“Ketika menangani pembunuhan Munir, Presiden SBY mengatakan, “It is a test of our history”. Ujian yang hingga kini gagal meminta pertanggung jawaban pelaku utamanya.”, Ucap Novel dalam perbandinganya dengan kasus Indera saat ini.

Dalam kasus serupa, kata Novel. pelaku pembunuhan dengan air keras yang membutakan mata Novel Baswedan, Brigadir Polisi Ronny Bugis dan Brigadir Polisi Rahmat Kadir Mahulette,

Masing-masing “hanya” divonis 1 tahun 6 bulan dan 2 tahun penjara. Tanpa pernah diungkap siapa dalang yang memerintahkan penyerangan tersebut.

“Maka, sekarang saatnya, Presiden Jenderal Prabowo memutus mata rangkai kegagalan sejarah yang terus berulang terkait penyerangan dan pembunuhan para aktivis.”, Ujarnya.

Novel minta bahwa, sebagai Presiden, Panglima tertinggi, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi Prabowo untuk mendorong diungkap tuntasnya seluruh pelaku, termasuk penyandang dana, dan pelaku utama atau aktor intelektual penyerangan Andrie Yunus.

“Yang bisa menghalangi hanyalah ketakutan dan self-censorship dari Prabowo sendiri. Saya berpendapat, dalam hal mengungkap pelaku utama penyerangan ataupun pembunuhan aktivis, aparat negara kita bukanlah tidak MAMPU (unable), tetapi lebih karena kita tidak MAU (unwilling).”, Kritiknya.

Lanjut diuraikan, Sejarah republik terus mengulang pola yang sama, hanya menghukum dan mengorbankan pelaku lapangan, dan selalu membebaskan pelaku utama atau aktor intelektualnya.

“Jika sejarah buruk dan mata rantai kejahatan demikian terus dibiarkan, maka dapat dipastikan hanya soal waktu kejadian penyerangan dan upaya pembunuhan aktivis akan kembali berulang.”, Urai Novel.

Sebagai pribadi yang dikenal patriot dan cinta Indonesia, serta rela berkorban demi kepentingan republik, sekarang adalah waktu pembuktian bagi Jenderal Prabowo.

“The moment of proof. Ibu Pertiwi memanggil. Saatnya Presiden untuk tegas mengeksekusi aksi, dan tidak hanya bergoyang gemoy ataupun lantang berorasi.”, Tantang Novel Baswedan dalam akun twitter tersebut dikutip media ini.

Sementara itu :

Usai FGD Kasus Indera Yunus, Teror Menyasar Ketum Badko HMI Sumatera Utara

Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara (Sumut) kembali mendapat dugaan terror. Melalui akun twitter yang berhasil diunggah mataradarindonesia.com, Senin, 30 Maret 2026 malam. @Maria.Alkaff mengakui telah terjadi Watshapp berantai bernada ancaman kepada Ketum Badko HMI Sumut.

“Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut), Yusril Mahendra Butar Butar, mengaku menerima teror dan intimidasi usai menggelar forum diskusi terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andri Yunus.”, jelasnya, 30 Maret 2026 dikutip media ini

Disampaikan bahwa Teror tersebut diduga dilakukan oleh pihak tak dikenal melalui pesan singkat WhatsApp yang berisi ancaman serta upaya intimidasi agar kegiatan diskusi tersebut dihapus dari media sosial.

“Dalam percakapan yang diterima, pelaku meminta agar video kegiatan diskusi yang diunggah di platform Instagram dan TikTok segera dihapus.

Tidak hanya itu, pelaku juga mengklaim mengetahui keberadaan keluarga serta aktivitas pribadi Yusril, yang mengarah pada bentuk ancaman serius.”, Ungkpanya.

Menanggapi hal tersebut, Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi segala bentuk tekanan.

(ret)

Menteri ESDM Dampingi Presiden Prabowo Lawatan ke Jepang

0

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan ke Jepang pada Minggu (29/3) untuk memperkuat kerja sama strategis kedua negara.

Di tengah dinamika global yang makin dinamis, kunjungan ini membuka peluang lahirnya kolaborasi konkret dan saling menguntungkan, khususnya di sektor-sektor strategis seperti investasi, energi, kelautan, dan digital.

Kehadiran Menteri ESDM dalam kunjungan ini mencerminkan peran strategis sektor energi sebagai salah satu agenda utama dalam pembahasan bilateral Indonesia-Jepang.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan kerja sama bidang energi dengan Jepang memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Menteri ESDM ikut dalam penerbangan, mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan ke Jepang. Ada beberapa kerja yang dibahas, termasuk salah satunya di sektor energi, untuk pengembangan energi bersih yang berkelanjutan”, ujar Anggia ditemui di tempat terpisah.

Dalam hal ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap peluang kerja sama di sektor energi dapat diterjemahkan menjadi kesepakatan konkret.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama kedua negara.

Dalam lawatan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan kenegaraan dengan Kaisar Jepang Naruhito serta pertemuan bilateral dengan Pemerintah Jepang di Tokyo.

“Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Ada beberapa kerja sama di bidang investasi, energi, kelautan, dan digital,” jelasnya.

Rangkaian lawatan ini menjadi bagian dari diplomasi aktif Indonesia dalam memperkuat posisi strategis di kawasan Asia Timur.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jepang adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(rls/ret)

Pemerintah Perkuat Koordinasi untuk Pelintasan Kapal Indonesia di Selat Hormuz

0

Jakarta – Pemerintah bersama pihak-pihak terkait terus memperkuat koordinasi guna mendukung proses pelintasan kapal Indonesia yang berada di kawasan Teluk Persia agar dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menyampaikan bahwa Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses tersebut, sekaligus menjaga ketahanan pasokan energi nasional.

“Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar.

Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Anggia di Jakarta, Minggu (29/3) dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga : Ribuan Marinir AS Mendarat, Iran Sambut : Mendekatlah, Kami Kubur Kalian!

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Iran guna memastikan keselamatan kapal dan awak kapal Indonesia.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” kata Nabyl.

Pertamina juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Indonesia dalam penanganan situasi ini.

Saat ini, Pertamina melalui Pertamina International Shipping (PIS) tengah mempersiapkan aspek teknis dan administratif agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

“Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron.

Baca juga : Jika Salah Arah Politik Luar Negeri Ditengah Bara Timur Tengah, Stabilitas Nasional Bisa Goyang

Untuk menjaga ketahanan pasokan BBM dalam negeri, Anggia mengatakan bahwa Pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber energi dengan membuka opsi pasokan minyak mentah dan BBM dari kawasan selain Timur Tengah.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk memperluas sumber impor minyak dari berbagai negara guna menjaga kesinambungan pasokan dalam negeri.

Sebagai informasi, sepanjang 2025 Pertamina mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah, dengan sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel di antaranya berasal dari Arab Saudi.

Selebihnya, pasokan minyak mentah Indonesia berasal dari berbagai sumber, antara lain Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.

Ribuan Marinir AS Mendarat, Iran Sambut : Mendekatlah, Kami Kubur Kalian!

0
  • AS mengerahkan ribuan Marinir ke Timur Tengah, menandai eskalasi serius menuju potensi perang darat dengan Iran.
  • Pentagon menyiapkan operasi darat terbatas, sementara Iran menantang dan siap menghadapi invasi dengan strategi perang asimetris.
  • Ketegangan di Selat Hormuz membuat dunia cemas karena berisiko memicu konflik besar dan krisis energi global.

Ribuan Marinir Amerika Serikat dilaporkan mulai bergerak dan mendarat di kawasan Timur Tengah, memicu kekhawatiran global akan pecahnya perang darat terbuka dengan Iran.

Pengerahan pasukan elit ini disebut sebagai salah satu penguatan militer terbesar dalam beberapa waktu terakhir di kawasan yang sudah lama bergolak.

Unit Ekspedisi Marinir yang dikirim dilengkapi kapal serbu amfibi dan perlengkapan tempur lengkap, menandakan kesiapan operasi skala besar.

Pergerakan ini semakin mempertegas sinyal bahwa konflik tak lagi sekadar serangan udara, melainkan berpotensi merambah ke pertempuran darat yang lebih brutal.

Di sisi lain, Iran tak tinggal diam dan justru melontarkan pernyataan menantang, mengklaim siap menghadapi invasi apa pun yang datang.

Ketegangan pun meningkat tajam, dengan kedua pihak saling menunjukkan kekuatan militer di titik-titik strategis, termasuk wilayah sekitar Selat Hormuz.

Situasi ini memicu kekhawatiran dunia internasional akan meluasnya konflik menjadi perang regional bahkan global.

Kini, dunia menahan napas, menunggu apakah langkah ini akan benar-benar menjadi awal dari genderang perang darat yang sesungguhnya.

Seperti diketahui, ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah 3.500 pasukan dari Unit Ekspedisi Marinir (MEU) ke-31 resmi mendarat di kawasan tersebut, Jumat (27/3/2026).

Dilansir dari laman aljazeera.com, pengerahan pasukan ini membawa pesan dingin dari Gedung Putih bahwa Amerika Serikat siap melangkah lebih jauh dari sekadar serangan udara.

Bahkan Pentagon mengaku telah menyiapkan bahwa tentara militer AS siap bertempur di darat selama berminggu-minggu.

Kapal serbu amfibi USS Tripoli telah membuang sauh, membawa serta jet tempur serang dan aset taktis yang siap dikerahkan kapan saja.

Kedatangan mereka hanyalah gelombang pertama, karena ribuan prajurit dari Divisi Lintas Udara ke-82 dilaporkan tengah bersiap menyusul ke medan lagayang kian membara, di tanah dan laut Iran. Sementara Iran mengaku sudah bersiap menyambut genderang perang tentara AS.

Menurut pejabat pertahanan Iran, pihaknya sudah menyiapkan tanah Iran sebagai kuburan tentara AS yang bahkan jenazahnya tidak mungkin di bawa kembali.

Antara ‘Malapetaka’ dan Meja Perundingan

Di balik pergerakan armada tempur ini, terdapat kontradiksi yang membingungkan dunia.

Presiden Donald Trump secara terbuka mengancam akan “melepaskan malapetaka” (unleash cataclysm) jika Iran terus memblokir koridor maritim vital di Selat Hormuz.

Jalur ini merupakan urat nadi energi dunia, di mana gangguan kecil saja dapat memicu kiamat ekonomi global.

Namun, di saat yang sama, Trump mengeklaim bahwa negosiasi sedang berlangsung dengan Iran untuk mengakhiri konflik.

“Iran harus menerima kekalahan,” ancam Trump.

Ia memberikan pilihan pahit pada Iran, yakni antara menyerah pada tuntutan AS atau menghadapi kekuatan penuh militer Amerika.

Skenario Operasi Darat: Bukan Invasi Biasa

Laporan mendalam dari Washington Post mengungkap bahwa Pentagon tidak lagi hanya bermain di langit.

Para pejabat militer AS kini telah menyusun rencana operasi darat selama berminggu-minggu di dalam wilayah Iran.

Operasi ini disebut “tidak akan sampai pada invasi skala penuh” seperti perang Irak, melainkan serangan presisi oleh pasukan khusus dan infanteri konvensional untuk menguasai situs-situs militer serta fasilitas nuklir.

Nasib rencana ini kini berada sepenuhnya di tangan Trump, apakah ia akan menyetujui seluruh skenario, sebagian, atau justru membatalkannya di menit terakhir demi diplomasi.

Sisi Kemanusiaan: Prajurit yang Menanti Perintah

Di balik peta strategi dan koordinat target, ada ribuan nyawa yang kini berada di garis depan. Bagi para marinir yang baru tiba, kepastian adalah kemewahan.

Di atas kapal-kapal perang yang panas, mereka menanti perintah yang bisa mengubah peta sejarah dunia dalam semalam.

Ketegangan ini bermula sejak Operasi Epic Fury dilancarkan pada akhir Februari lalu, yang telah menewaskan tokoh-tokoh kunci Iran dan memicu serangan balasan drone yang melukai ratusan tentara AS.

Hingga kini, lebih dari 300 tentara AS menderita cedera otak traumatis (TBI), sebuah fakta yang menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar dalam konflik ini.

Dunia Menahan Napas di Selat Hormuz

Fakta sebelumnya menunjukkan bahwa setiap kali ketegangan di Selat Hormuz meningkat, harga minyak dunia melonjak dan kecemasan global memuncak.

Jika operasi darat benar-benar meletus, jalur navigasi ini dipastikan akan menjadi zona perang aktif yang melumpuhkan distribusi energi ke Asia dan Eropa. Kini, dunia hanya bisa menatap ke arah kapal-kapal USS Tripoli yang bersiaga.

Di antara debu padang pasir dan asinnya air laut Teluk, nasib jutaan warga sipil Iran dan ribuan tentara Amerika kini bergantung pada satu tanda tangan di meja Oval Office.

Iran: Mendekatlah, Kami Kubur Kalian!

Iran secara terbuka mengeluarkan peringatan keras sekaligus tantangan kepada Amerika Serikat setelah mengerahkan ribuan tentara dari pasukan elite, baik dari marinir maupun rencananya juga dari divisi lintas udara Amerika Serikat.

Ali-Akbar Ahmadian, pejabat pertahanan senior sekaligus penasihat utama Pemimpin Tertinggi Iran, menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menggertak.

Ia mengatakan Angkatan Bersenjata Iran telah mempersiapkan diri selama dua dekade untuk momen konfrontasi langsung dengan militer AS di darat seperti ini.

Melalui pesan singkat namun mengerikan di platform X, Ahmadian menuliskan satu pesan untuk tentara Amerika.

“Datanglah Lebih Dekat,” kata Ahmadian dilansir dari Tasnim News. Pernyataan Ahmadian memang bukan sekadar gertakan kosong.

Ia mengungkapkan bahwa Iran telah melatih pasukannya dalam strategi perang asimetris selama lebih dari 20 tahun.

Strategi ini dirancang khusus untuk menghadapi kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat di wilayah-wilayah yang telah ditentukan. “Kami telah menunggu kedatangan Amerika di wilayah-wilayah tertentu,” tulis Ahmadian.

Ia menunjukkan tingkat kepercayaan diri militer Iran yang tinggi dalam menghadapi potensi serangan darat.

“Selama lebih dari dua dekade, kami telah berlatih untuk momen ini. Dengan strategi perang asimetris,” tambahnya.

Peringatan ini muncul setelah adanya laporan bahwa para perencana militer AS telah mempresentasikan opsi operasi darat kepada Presiden Donald Trump.

Langkah ini disebut-sebut sebagai kartu terakhir jika kampanye pengeboman udara gagal mencapai target strategis Washington.

Sumber internal menyebutkan bahwa ribuan tentara Amerika kemungkinan akan dikerahkan ke tanah Iran demi mengakhiri konflik dan mencapai tujuan utama AS.

Namun, Teheran dengan tegas membalas bahwa setiap jengkal tanah mereka akan berubah menjadi “kuburan” bagi tentara asing yang berani menginjakkan kaki. “Kami siapkan kuburan bagi tentara AS,” kata Ali.

Menanggapi laporan tentang pengerahan pasukan Amerika, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menegaskan kembali tekad negara untuk melindungi kedaulatannya.

“Kami memantau dengan cermat semua pergerakan AS di wilayah tersebut, terutama pengerahan tentara mereka,” kata Qalibaf dalam sebuah unggahan di akun X-nya pada hari Rabu.

“Apa yang telah dihancurkan oleh para jenderal (AS), para tentara tidak dapat memperbaikinya; sebaliknya, mereka hanya akan menjadi korban ilusi Netanyahu,” tambahnya.

“Jangan menguji tekad kami untuk membela tanah air kami,” kata Ketua Parlemen kepada para pejabat AS.

Sebelumnya Pentagon dilaporkan tengah bersiap mengerahkan setidaknya 1.000 pasukan elite dari Divisi Airborne ke-82 ke Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan, seperti dilansir AP News, Rabu (25/3/2026).

Kabar ini menurut AP News bersumber dari pejabat AS yang meminta anonimitas karea menandai eskalasi serius dalam keterlibatan militer AS di wilayah tersebut.

Pengerahan ini mencakup satu batalyon dari 1st Brigade Combat Team, lengkap dengan sang komandan divisi, Mayjen Brandon Tegtmeier, beserta stafnya.

Divisi ke-82 Airborne, yang berbasis di Fort Bragg, North Carolina, dikenal sebagai pasukan respons darurat utama Angkatan Darat AS.

Mereka dilatih secara khusus untuk terjun payung ke wilayah musuh yang diperebutkan guna merebut dan mengamankan objek vital seperti bandara.

Pengerahan pasukan elite ini menyusul pengiriman ribuan Marinir AS sebelumnya, yang dilatih untuk misi pendukung kedutaan, evakuasi sipil, dan bantuan bencana.

Langkah ini menambah jumlah total pasukan AS di kawasan tersebut yang diperkirakan sudah mencapai 50.000 personel.

Jika Salah Arah Politik Luar Negeri Ditengah Bara Timur Tengah, Stabilitas Nasional Bisa Goyang

0

Jakarta – Ketegangan geopolitik global kembali menjadi sorotan setelah analisis tajam dari investor dunia Ray Dalio memperingatkan potensi perubahan besar dalam peta kekuatan global.

Pendiri Bridgewater Associates itu menilai, kendali atas Selat Hormuz tidak hanya berkaitan dengan jalur energi, melainkan juga menjadi simbol dominasi ekonomi dunia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo memberikan analisis mendalam terkait implikasinya bagi Indonesia, baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Politisi Golka itu menilai, peringatan Dalio harus dibaca sebagai sinyal kuat bahwa konflik global saat ini terhubung langsung dengan stabilitas nasional negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Apa yang disampaikan Ray Dalio adalah alarm geopolitik yang serius. Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia.

Jika Amerika kehilangan kendali, dampaknya tidak hanya pada distribusi minyak, tetapi juga pada kepercayaan global terhadap dolar dan kepemimpinan ekonomi Amerika Serikat,” tegas Firman dalam keterangan tertulisnya dikutip media ini, Minggu, 29 Maret 2026 malam.

Dalam pandangannya, posisi Indonesia menjadi semakin kompleks setelah bergabung dalam blok BoP yang dinilai beririsan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Situasi ini, menurut Firman, berpotensi mengubah peta hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah, khususnya Iran.

“Indonesia harus berhitung sangat cermat. Bergabung dalam konfigurasi global tertentu bisa dibaca sebagai keberpihakan.

Jika kita dianggap condong ke Amerika, maka hubungan dengan Iran berisiko memburuk.

Ini menyangkut posisi strategis Indonesia di tengah tarik-menarik kekuatan global,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Firman juga mengingatkan bahwa dampak konflik ini tidak hanya terasa di level internasional, tetapi dapat merembet ke dalam negeri dalam bentuk tekanan sosial dan politik.

Ia menilai potensi munculnya gelombang protes hingga polarisasi politik harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.

“Kita tidak boleh naif. Isu global seperti ini sangat mudah ditarik ke dalam dinamika domestik. Bisa muncul demonstrasi, bahkan polarisasi politik antara kelompok yang pro-Amerika dan pro-Iran. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat mengganggu stabilitas nasional,” katanya.

Lebih jauh, Firman menyoroti potensi tekanan eksternal yang dapat dihadapi Indonesia, mulai dari risiko sanksi hingga gangguan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa lonjakan harga minyak dan terganggunya jalur perdagangan global akan menjadi ancaman nyata.

“Jika konflik ini membesar dan Selat Hormuz terganggu, harga minyak dunia hampir pasti melonjak. Dampaknya langsung ke APBN, ke harga energi, dan pada daya beli masyarakat.

Di sisi lain, ada risiko tekanan politik maupun sanksi dari negara-negara yang merasa dirugikan,” ungkapnya.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Menurut Firman Soebagyo, dalam situasi global yang semakin tidak pasti, Indonesia harus mengedepankan politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan secara konsisten dan terukur.

Ia menekankan bahwa prinsip tersebut tidak boleh berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diterjemahkan dalam strategi diplomasi yang adaptif, cerdas, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

“Indonesia tidak boleh terjebak dalam orbit kekuatan besar mana pun. Prinsip bebas aktif harus diwujudkan dalam langkah konkret.

Kita harus berdiri tegak pada kepentingan nasional, bukan terseret arus konflik global,” sebut Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.

Lebih lanjut, politisi senior Partai Golkar ini juga menilai bahwa langkah konkret tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan diplomasi multilateral, optimalisasi peran Indonesia di berbagai forum internasional, serta menjaga komunikasi strategis dengan semua pihak, termasuk Amerika Serikat dan Iran, tanpa menunjukkan keberpihakan yang berlebihan.

“Diplomasi kita harus lincah dan berlapis. Di satu sisi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, di sisi lain tetap merawat komunikasi dengan Iran dan negara-negara lain.

Ini penting agar Indonesia tidak kehilangan posisi tawar di tengah dinamika global yang berubah cepat,” tegasnya.

Firman pun menutup dengan penegasan bahwa Indonesia memiliki modal historis dan diplomatik yang kuat untuk tetap berdiri sebagai negara yang independen dalam percaturan global, selama prinsip bebas aktif dijalankan secara sungguh-sungguh.

“Ini momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan negara yang mudah didikte. Kita punya prinsip, punya kepentingan nasional, dan punya peran strategis. Tinggal bagaimana itu dijalankan dengan konsisten dan penuh keberanian,” tutupnya.

Pernyataan Firman Soebagyo ini disampaikan kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, usai menjalankan ibadah salat Jumat, di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap dinamika konflik di kawasan Teluk yang berpotensi mengubah arah sejarah ekonomi global.

(rls/ret)

Biografi Singkat Ali Baham Temongmere, Komisaris Non Independen PT BPD Papua Periode 2026-2030

0
Digandengtangankan oleh Istri tercintanya, Ali Baham Temongmere. Komisaris Non Independen PT BPD Papua. ABT kian lepas senyum pasca RUPS - Luar Biasa. Sabtu, 28 Maret 2026 malam
Digandengtangankan oleh Istri tercintanya, Ali Baham Temongmere. Komisaris Non Independen PT BPD Papua. ABT kian lepas senyum pasca RUPS - Luar Biasa. Sabtu, 28 Maret 2026 malam
Pelantikan dan Pengukuhan Drs H Ali Baham Temogmere, MTP sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua oleh Gubernur Provinsi Papua, Mathius D Fakhiri, Sabtu, 28 Maret 2026 malam bertempat di Aul Kantor Gubernur Provinsi Papua Lt. 9, foto ; Istimewah
Pelantikan dan Pengukuhan Drs H Ali Baham Temogmere, MTP sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua oleh Gubernur Provinsi Papua, Mathius D Fakhiri, Sabtu, 28 Maret 2026 malam bertempat di Aul Kantor Gubernur Provinsi Papua Lt. 9, foto ; Istimewah

Laporan : Rustam Rettob/Wartawan

Jayapura – Drs H Ali Baham Temongmere, MTP Resmi dilantik sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Sabtu, 28 Maret 2026. Pukul 23.56 Wit. Pelantiknya sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua oleh Gubernur Provinsi Papua. Irjen Pol (Purn) M D Fakhiri di Aula Kantor Gubernur Papua. Lantai 9. Jalan Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura-Papua.

Pelantikan dan pengukuhan Ali Baham Temongmere, sebagai Komisaris Non Independen PT BPD Papua melalui keputusan pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua. masing-masing : 08/SK/RUPS-BPD/3/2026 tertanggal 27 Maret 2026. Tanggal 28 Maret 2026. Gubernur katakan. Ia percaya bahwa ABT akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Ali Baham Temongmere (Lahir di Kampung Kotam, Distrik Fakfak Timur Tengah pada, 12 Juni 1967) adalah seorang birokrat Indonesia sejak 1 November 2023 sampai 20 Februari 2025 menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. M Tito Karnavian di Jakarta belum lama ini.

Tepat sehari sebelum menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Barat, ia diangkat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Ia adalah putra asli Mbaham asal Fakfak yang memulai karier dalam bidang pemerintahan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1986.

Setelah itu ia lulus tes masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 1989 dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Selepas itu ia menjabat sebagai staf bagian tata usaha di Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak hingga tahun 1995.

Ali Baham menjabat sebagai Kepala Distrik (Camat) Teluk Arguni Atas, Kaimana hingga tahun 1998. Selepas menjadi Kepala Distrik. ia mendapat tugas belajar ke Universitas Gajah Mada mengambil jurusan Magister Perencanaan Kota dan Daerah hingga lulus tahun 2000.

ABT Panggilan akrab Ali Baham lulus dan mendapat gelar magister teknik perencanaan. Lalu ia kembali menjabat Sekertaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak hingga tahun 2005.

Wahidin Puarada lantik yang bersangkutan menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Fakfak hingga tahun 2010. Saat itu ia tidak menjadi petinggi lagi, dikarenakan mengajukan diri sebagai Calon Wakil Bupati Fakfak berpasangan dengan Said Hindom. Namun tidak berhasil karena dimenangkan oleh Pasangan MODO.

Kemudian hingga tahun 2013 ia menjabat lagi sebagai Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Fakfak selama satu tahun. Pada 2014 ia kembali dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak. Lantas pada tahun 2019 ia dilantik menjadi Sekda Kabupaten Fakfak hingga tahun 2023.

Saat dilantik menjadi Sekda ia sempat menjadi Pelakasana Harian (Plh) Bupati Fakfak pada tanggal 25 Maret hingga 25 April 2021. Per tanggal 31 Oktober 2023 ia dilantik menjadi sekda Provinsi Papua Barat secara definitif karena Paulus Waterpauw akan segera pensiun. Lantas tanggal 1 November 2023 ia dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat menggantikan Paulus Waterpauw.

Ali Baham memiliki seorang istri tercintanya bernama : Hj Sitti Mardiana Ali Baham Temogmere dan diakruniai 5 (lima) orang anak yaitu, Dina Temongmere, Aldisharen Temongmere, Alhamdi Temongmere, Dini Temongmere, Almahdi Temongmere.

Dilansir dari papuadalamberita.com. Ali Baham putra dari Achmad Temongmere (Ayah), Sahara Kilwouw (Ibu). Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tulen. Ali Baham meningkatkan kemampuan dan kepemimpinan, Ia mengikuti kursus dan memperoleh penghargaan dan pengalaman di berbagai bidang diantaranya;

Piagam mahasiswa telada biasa, lulusan APDN Jayapura Tahun 1987. Pernah menrima Piagam Widya Karya Utama Tahun 1989, Piagam Penelitian BPK2PT se-DKI Jakarta tahun 1991, dianugerahi Piagam Surveyor Kegiatan Kokurikuler Mahasiswa IIP Jakarta Tahun 1991. Ali Baham juga sempat menerima  piagam kursus integritas dan motivasi mahasiswa Indonesia asal Irian Jaya Tahun 1991.

Sempat memperoleh piagam Ketua PPS Kecamatan Teluk Arguni Tahun 1997 dan terima piagam penghargaan magister perencanaan kota dan daerah dari UGM Tahun 2000. Memperoleh piagam program menetapkan prioritas proyek daerah LP2ER 2001, Sertifikat (TOT/TE dan ANPOTWIL) Mendagri Tahun 2001.

Ia juga memiliki riwayat studi ke luar negeri, dipercayakan pemerinta Republik Indonesia studi banding ke Negara Republik Rakyat China. Setelah China, Ia ditugaskan negara melakukan studi banding ke negara Asean, yaitu Thailand, Malaysia dan Singapore,.

Kemudian negara menugaskan lagi Ali Baham untuk studi banding ke Belanda, mempelajari tentang sejarah pemerintahan Belanda di Fakfak sejak 1898. Sepulang dari Belanda beberapa tahun kemudian Ali Baham dipercayakan lagi melakukan studi banding ke Belgia dan Perancis.

Dasar pendidikan pamong telah Ia lalui sejak di APDN, kemudian diaplikasikan sejak menjadi ASN hingga menjabat sebagai Camat Arguni. Jadi urusan pelayanan, pengurus, pengasuh rakyat sebagai seorang praja telah dilalui. Setumpuk pengalaman dan pendidikan yang disandang, membuat Ali Baham sangat paten menjadi seorang pamong praja tulen.

Riwayat Pendidikan :

SD Kotam Fakfak (1974-1979), SMP Fakfak (1979-1982), SMA Fakfak (1982-1985), S1 Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta (1992), S2 Universitas Gajah Mada (2000)

Riwayat Jabatan :

Kepala Distrik Teluk Arguni Kabupaten Fakfak (1995-1998), Kepala Bappeda Fakfak (2005-2010), Asisten 3 Sekda Kabupaten Fakfak (November 2013-Maret 2014),.

Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak (2019-2023), Pelaksana harian Bupati Fakfak (25 Maret 2021 – 25 April 2021).

Sekretaris Daerah Papua Barat (2023-sekarang), Penjabat Gubernur Papua Barat (2023 – Februari 2025)., Komisaris Non Independen PT BPD Papua periode (2026-2030)

Bupati Samaun Dahlan : Selamat & Sukses Untuk Kaka ABT

0
Bupati Fakfak. Samaun Dahlan beri ucapan Selamat kepada Ali Baham Temongmere atas pelantikanya sebagai Komisaris Non Independen PT BPD Papua, foto ; istimewah
Bupati Fakfak. Samaun Dahlan beri ucapan Selamat kepada Ali Baham Temongmere atas pelantikanya sebagai Komisaris Non Independen PT BPD Papua, foto ; istimewah

Laporan : Rustam Rettob/Wartawan

Jayapura – Bupati Fakfak. Samaun Dahlan menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan Selamat dan Sukses kepada Sekda Papua Barat. Ali Baham Temongmere.

Ucapan itu disampaikan atas pelantikan ABT sebagai Komisaris Non Independen PT BPD Papua, Sabtu, 27 Maret 2026 malam di Aula Kantor Gubernur Papua di Jayapura.

Gubernur Papua. M.D Fakhiri yang melantik Sekda Papua Barat. Ali Baham Temongmere sebagai Komisaris Non Independen PT BPD Papua. setelah proses RPUS-Luar Biasa selama dua hari di Jayapura berakhir

Fakhiri dalam membacakan pernyataan pelantikan tertulis menyampaikan bahwa, kedepan Ali Baham dalam melaksanakan tugas harus berjalan sesuai tanggung jawab yang diberikan

Bupati Fakfak/Samaun Dahlan yang dikenal sebagai salah satu sahabat terbaik dari Ali Baham Temongmere menyampaikan bahwa dirinya mengikuti RUPS-LB dimaksud sampai selesai

Samaun mengakui menyaksikan pelantikan sahabatnya Ali Baham sebagai Komisaris Non Independen PT BPD Papua.

Ia kemuian tinggalkan ruangan pelantikan setelah pernyataan pengukuhan dan pelantikan resmi berakhir. dan Ali Baham Temongmere sah menjadi Komisaris Non Independen PT BPD Papua

“Saya sebagai Bupati Fakfak yang juga adalah salah satu peserta pemegang saham PT BPD Papua yang mengikuti kegiatan RUPS tersebut menyampaikan selamat dan sukses kepada Kaka ABT (Ali Baham Temongmere-red) atas pelantikannya sebagai Komisaris Non Independen PT BPD Papua”, Jelasnya melalui sambungan selulernya kepada mataradarindonesia.com.

Sebelumnya, Gubernur Papua melantik yang bersangkutan (Ali Baham Temongmere-red) sebagai Komisaris Non Independen disaksikan semua peserta pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

“Dengan kehadiran Alah swt/Tuhan yang maha, Atas rahmat dan perkenaanya, pada hari ini, Sabtu, 28 Maret 2026, saya Gubernur Papua. dengan resmi melantik saudara. Drs H Ali Baham Temongmere, MTP sebagai Komisaris Non Independen PT BPD Papua periode 2026-2030”, Ucap Gubernur Papua MDF.

Pelantikan dan pengukuhan Ali Baham Temongmere, kata Gubernur Papua. sebagai Komisaris Non Independen PT BPD Papua melalui keputusan pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua. masing-masing tertanggal 27 Maret 2026.

“Berdasarkan keputusan surat pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua. masing-masing Nomor : 08/SK/RUPS-BPD/3/2026 tertanggal 27 Maret 2026.

Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan”, Ujar Gubernur Papua. MDF

Diketahui bahwa, RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) adalah forum pertemuan pemegang saham yang diselenggarakan sewaktu-waktu di luar agenda tahunan untuk mengambil keputusan mendesak atau strategis.

Tujuannya adalah membahas masalah fundamental seperti perubahan direksi, perombakan anggaran dasar, atau aksi korporasi penting (merger/akuisisi) yang tidak dapat menunggu RUPS Tahunan (RUPST).

Peserta Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Papua utamanya terdiri dari para pemegang saham, yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari enam provinsi di tanah Papua.

Rapat ini juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua untuk membahas agenda penting, seperti perubahan susunan pengurus atau kebijakan strategis lainnya.

Hilirisasi Menjadi Salah Satu Prioritas Pemerintah

0

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu, 25 Maret 2026 kemarin.

Dalam keterangannya, Bahlil menjelaskan bahwa perkembangan program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun (rupiah) dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, Bahlil juga menyampaikan terkait dengan pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan dan swasembada energi.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dioptimalkan, termasuk etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan,” imbuh Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

“Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi.

Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand.

Yang penting adalah kita inginkan harganya bagus terus, kita doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kita akan bagaimana melakukan relaksasi terukur,” ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara.

Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita.

Sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil.

Adapun target pemerintah ke depan adalah memastikan hilirisasi berjalan optimal, transisi energi terus bergerak maju, serta produksi komoditas energi tetap seimbang dengan kebutuhan pasar. Pemerintah juga berupaya menjaga agar harga komoditas tetap kompetitif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Dengan arah kebijakan yang terintegrasi mulai dari hilirisasi industri, penguatan energi domestik, hingga tata kelola SDA yang berdaulat, pemerintah menargetkan terciptanya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, mandiri, dan berdaya saing global.

(rls/ret)

error: Content is protected !!