Tual – Ditengah kebutuhan masyarakat yang makin meningkat dimana mereka hanya bisa mengharapkan angkutan transportasi Laut salah satunya Kapal Tol Laut yang biasanya melayari Wilayah Pulau-Pulau Kur. kini beberapa Kapal KM Sabuk Nusantara yang biasa melayani kebutuhan Masyarakat setempat trayeknya dipangkas habis. Hal ini butuh intervensi Gubernur Provinsi Maluku. Hendrick Lewarisa dan Walikota Tual. Ahmad Yani Renuat serta jajaran pemerintah dari kedua pemerintahan tersebut.

Masyarakat Pulau Kur memiliki dua Kecamatan yaitu, Kecamatan Kur Utara dan Kecamatan Kur Selatan dengan ketergantungan mereka terhadap transportasi laut sangat tinggi. Masyarakat di dua Kecamatan ini tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini mereka sangat membutuhkan pelayanan Kapal Laut karena setiap kebutuhan mereka secara mendadak atau urusan ke Tual. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menggunakan Kapal Tol laut yang sudah disiapkan pemerintah secara subsidi selama ini, sayangnya, trayek ini sudah dipangkas habis dan mereka hanya mengirim 1 Armada yaitu. Kapal Perintis Inti Glori.

Jadwal terbaru Minggu Ke-IV Bulan Desember 2025. Mulai 22 Desember 2025. Terdapat 4 Armada yang dioperasikan diantaranya. KMP Madlahar, Lobster, Temi, tak satupun masuk pelabuhan Kecamatan Kur. khusus untuk KMP Madlahar yang arahnya ke Wilayah Pulau Tayando tidak lanjut ke Pelabuhan Kur namun trayek itu dibalikkan lagi ke Tual setelah layani Tayando (Yamtel) Tam. Jadwal yang sama juga terjadi pada tanggal 23, 27 dan 29 Desember 2025. Ini bentuk suatu penghinaan dan pengabaian pemerintah terhadap masyarakat Pulau-Pulau Kur pada umumnya.

Sementara itu, kita tau bahwa Kapal tol laut melayani wilayah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan) termasuk Kecamatan Pulau Kur. untuk pemerataan ekonomi, menghubungkan pelabuhan maju dengan daerah pelosok, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan barang UMKM dengan harga terjangkau, serta meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia, khususnya wilayah Timur. Program ini membantu menekan disparitas harga dan membuka peluang ekonomi baru melalui jalur pelayaran terjadwal yang diatur pemerintah.

Salah satu sumber terpercaya yang berhasil dihubungi mataradarindonesia.com, Minggu, 21 Desember 2025 malam mengakui jadwal Kapal termasuk Tol Laut tidak lagi melayani kebutuhan masyarakat Kur. trayek ke Pulau Kur dipangkas oleh Instansi teknis terkait. Entah apa yang salah. Diakui pernah terjadi Insiden namun telah diselesaikan semua dalam beberapa Insiden tersebut dan tindakan atau sikap arogan itu oleh oknum-oknum tertentu dan bukan semua masyarakat Pulau Kur.

Jika memang pengalihan semua trayek kapal tersebut dengan alasan pernah terjadi insiden dimaksud di Wilayah Pulau-Pulau maka pihak instansi terkait tidak feer dan sangat tendesius karena beberapa persoalan ini semuanya telah diselesaikan dengan baik dan diterima oleh para pihak. Masyarakat sangat berharap Gubernur Provinsi Maluku dan Walikota Tual bisa memanggil Dinas Perhubungan masing-masing untuk mengetahui persoalan ini dengan alasan-alasan tersebut.

“Awalnya Sabuk Nusantara 106 milik PT Pelni, ketika itu ada salah paham tapi diselesaikan dan yang terlibat menyelesaikan ketika itu. Rahman Rettob. Anggota DPRD Kota Tual, kemudian berpindah lagi Sabuk 39 itu juga dapat diselesaikan. Tiba-tiba semua kapal ini kembali ke Tual dan trayek berikut dipangkas. Sebetulnya pihak ASDP jika menemukan masalah demikian berkoordinasi dengan kota setempat karena pemerintahlah yang mengetahui setiap pulau dan tanjung yang ada disana untuk disinggahi karena perintis dirancang untuk melayari daerah 3T”, Ungkap sumber tersebut.

Diungkapkan dengan nada kesalnya bahwa untuk tahun pelayaran 2026 besok. Beberapa kapal yang sudah direncanakan tidak akan masuk trayek Pulau-Pulau Kur. yaitu, Sabuk 54, Sabuk 39 dan Sabuk 67 sudah tidak layani penumpang di Pulau-Pulau Kur. sebetulnya langkah dan keputusan ini sangat merugikan masyarakat disana karena satu-satunya yang bisa diandalkan untuk menyambungkan kebutuhan mereka di Tual adalah Kapal laut seperti Tol laut dan Perintis atau sejenisnya.

“Jadi sebetulnya hal-hal salah paham ini sudah diselesaikan baik oleh pelaku maupun pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak Armada Kapal laut. Namun kemudian setelah diterbitkan trayek berikut Pulau – Pulau Kur hilang dari daftar pelayaran kapal – kapal itu, pertanyaan kemudian, apakah Pulau Kur bukan daerah 3T atau bukan daerah yang masuk dalam wilayah pemerintah Indonesia yang ada di Maluku dan Kota Tual”, Cerita sumber itu kepada media ini bawa Nada kesalnya bahwa Pulau-Pulau harus menjadi prioritas.

Dengan kejadian ini, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku maupun Dinas Perhubungan Kota Tual bisa berkoordinasi dengan pihak ASDP setempat untuk bisa meminta pertimbangan lebih lanjut untuk kepentingan masyarakat banyak yang ada di Kecamatan Pulau Kur soal ini. Dan khusus untuk Pemerintah Kota Tual agar tidak tinggal diam. Bisa segera menagmbil langkah tegas sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama.

(ret)

Papua – Jika dirunut pembentukan Komite ini merupakan tindak lanjut dari Perpres 121/2022, tentang pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai lembaga yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemangku kepentingan lokal.

Lalu, Komite ini akan menjalankan Perpres 24/2023 menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Perpres itu jadi peta jalan pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui delapan arah kebijakan utama, seperti pembangunan SDM, transformasi ekonomi, dan penguatan tata kelola.

Kedua perpres ini saling melengkapi. Perpres pertama menyediakan struktur kelembagaan, sedangkan yang kedua memberikan arah strategis dan target pembangunan ke depan.

Berikut Pejabat Komite Percepatan Pembangunan Papua, antaranya: John Wempi Wetipo, mantan wakil menteri dalam negeri; Ignatius Yoko Triyono, purnawirawan jenderal yang pernah menjadi Panglima Kodam Cenderawasih; Juharson Estrella Sihasale, seorang seniman film sekaligus eks caleg Gerindra di Papua; serta Paulus Waterpauw, mantan polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal. Paulus pernah menjabat sebagai Kapolda Papua.

Ada juga Ribka Halik, yang kini berada di Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Ali Hamdan Bogra, purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai Pangdam Kasuari; John Gluba Gebze yang pernah menjadi Bupati Merauke; Yanni sebagai Ketua DPD Gerindra Papua; dan Billy Mambrasar yang pernah menjadi staf khusus milenial Jokowi.

Ketua Eksekutif Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Velix Wanggai menjelaskan dihadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguraikan bagaimana kesepuluh Anggota Komite telah membagi peran untuk memastikan setiap aspek otonomi khusus (Otsus) berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Wanggai mengawali laporannya dengan menegaskan kesiapan timnya setelah menjalani dua bulan masa konsolidasi internal. Ia menyebut bahwa pembagian portofolio bagi sembilan anggota lainnya bertujuan untuk memangkas hambatan birokrasi antara pusat dan daerah.

“Kami melaporkan bahwa dua bulan perjalanan kami intens konsolidasi di internal kami, kami siap dengan sebuah tugas kepada kami membangun transformasi Indonesia melalui atau dari Papua, sehingga dengan kami sepuluh anggota komite ini kami membagi untuk beberapa portofolio internal kita,” ujar Felix dikutip mataradarindonesia.com melalui akun resminya @Velixwanggai.

Dalam pembagian tugas tersebut, berbagai sektor vital telah dipetakan, mulai dari John Wempi Wetipo yang menangani percepatan infrastruktur, hingga Paulus Waterpauw yang mengelola sektor perekonomian dan investasi inklusif.

Urusan tata kelola Otsus diserahkan kepada Ribka Haluk, sementara John Gluba Gebze bertanggung jawab pada isu ketahanan pangan, energi, dan swasembada di tingkat daerah. Sektor reformasi birokrasi dipercayakan kepada Ignatius Yogo Triyono, sedangkan Billy Mambrasar difokuskan pada penguatan talenta muda dan olahraga.

Anggota lainnya, Ari Sihasale, menangani aspek sosial budaya dan ekonomi kreatif. Di bidang pembangunan manusia dan pendidikan, tugas tersebut diberikan kepada Yani, sementara Ali Hamdan Bogra mengelola topik pembangunan masyarakat dan kesehatan.

Felix menekankan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk mempermudah akses sinkronisasi dengan para Menteri dan Kepala Badan. Salah satu fokus utama yang ditonjolkan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemberian bantuan yang lebih spesifik bagi masyarakat asli Papua (OAP). Komite mengusulkan sebuah terobosan berupa desain bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana Otsus.

“Kami melihat ada satu topik yang penting adalah merancang BLT dengan menggunakan sumber dana Otsus yang disepakati bersama, kemudian beberapa sumber pendanaan dari lembaga yang kita kemas langsung kepada masyarakat khusus OAP,” jelas Felix. Dalam akun tiktok dimaksud

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya jaminan perlindungan bagi pekerja rentan dan tokoh agama melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang selama ini masih terbatas akses iurannya.

Pendekatan ini dirangkum dalam konsep yang disebut “Astacita Rasa Papua”, sebuah upaya untuk memastikan kebijakan nasional tetap selaras dengan kearifan lokal. Felix memberi contoh pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan melibatkan peran aktif gereja-gereja di Papua.

“Harus ada rasa Papuanya, pelibatan gereja sehingga ekonomi jemaat juga berputar, kampung juga berputar, sehingga ini menjadi sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh maupun pola logistik lokal di Tanah Papua,” tambahnya.

Di sisi lain, upaya ini dibarengi dengan dorongan regulasi khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan rakyat, kehutanan, dan perikanan.

Komite memandang Papua bukan lagi sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai pusat ekonomi baru di kawasan Pasifik melalui diplomasi kesehatan, olahraga, dan pendidikan.

“Membicarakan Papua tidak hanya bicara soal ketertinggalan, tapi membicarakan masa depan Indonesia, masa depan ekonomi, energi, pangan, dan tentunya masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis,” tutupnya.

(ret)

Jayapura – Doktor Theofransus Litaay adalah peneliti dan pengamat masalah Papua, pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2024.

Beliau juga menjadi dosen di Universitas Kristen Satya Wacana dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Gereja, Majelis Rakyat Papua, serta lembaga mitra pembangunan internasional dalam mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.

Merespon pernyataan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menaikkan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 mendatang untuk 6 Provinsi di Tanah Papua dari Nilai 12,6 Triliun Tahun 2025 dan diproyeksikan menjadi 10 Triliun Tahun 2026.

Presiden Prabowo kemudian mengatakan melalui Kebijakanya akan menaikkan menjadi menjadi 12,6 Triliun atau tetap sebagaimana alokasi tahun anggaran 2025 pada Tahun Anggaran 2026 besok. atas kebijakan spontanitas yang berlangsung didepan puluhan Kepala Daerah Se-Tanah Papua. Presiden Prabowo mendapat apresiasi dari seorang peneliti masalah Papua di Tanah Papua

“Saya selaku pegiat dan pelaku aktif pembangunan Papua ingin menyampaikan bahwa keputusan Bapak Presiden untuk menambah alokasi dana OTSUS untuk ke-6 provinsi di wilahan Papua Itu merupakan satu kebijakan yang sangat tepat”, Ujar Theofransus Litaay dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, rabu, 17 Desember 2025 malam.

Dikatakan, Litaay bahwa, Presiden secara tepat membaca kebutuhan pembangunan yang ada di Papua. Pengalaman kepemimpinan Presiden, menurutnya, di lapangan sejak muda, termasuk di Papua. bahwa Presiden memahami bahwa untuk membangun Papua memang tidak bisa dengan sumberdaya yang sedikit. Pembangunan Papua butuh dukungan sumber daya yang besar.

Mengapa demikian? Karena Papua adalah salah satu pulau terbesar di dunia, dengan jumlah provinsi yang sedikit. Sehingga demikian pusat-pusat pemukiman, pusat pertumbuhan itu tersebar-sebar, jaraknya cukup jauh. Sehingga perlu ada dukungan ekstra untuk transportasi, untuk kegiatan pengangkutan untuk orang dan barang agar bisa sampai ke pusat-pusat pertumbuhan yang ada.

“Presiden Prabowo memahami, bahwa Pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan Pembangunan di pulau Jawa yang wilayahnya berdekatan, penduduk banyak, kota-kota terhubung jalan tol.”, Ungkapnya.

Diungkapkan bahwa, di Papua pemukiman tersebar di gunung yang tinggi dan Lembah yang dalam, rawa-rawa yang Luas, dan hutan yang lebat, serta garis pantai yang sangat panjang. Pembangunan nya membutuhkan upaya ekstra.

“Nah, dalam konteks ini tentunya kita butuh untuk membangun lebih banyak pusat-pusat pertumbuhan baru. Pusat-pusat pertumbuhan baru ini membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup besar juga.”, Harap Litaay.

Jadi dengan demikian, menurutnya, kalau ada pusat pertumbuhan baru maka pemerataan kemakmuran itu dapat dirasakan oleh masyarakat dan kemiskinan dapat ditekan. Presiden sudah membuat beberapa kebijakan yang tepat mengenai Papua.

“Pertama, beliau membentuk komite eksekutif pembangunan Papua dalam suatu rencana aksi percepatan pembangunan, jadi sebagai satu badan eksekutif, kedua beliau secara langsung didampingi Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah BP3OKP, Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, memimpin langsung rapat koordinasi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembangunan di Papua.”, Ulasnya

Prabowo sangat fokus begitu mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan oleh para kepala daerah, maka beliau langsung memutuskan untuk meningkatkan pendanaan otsus itu. Jadi, Presiden Prabowo orangnya responsif? Ya, beliau sangat responsif. Merespons secara cepat dan tepat.

“Jadi saya kira ini penting sekali dengan dukungan dari Presiden, didukung oleh Wakil Presiden, didukung pula oleh para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, kemudian Komite Eksekutif, BP3OKP, maka pembangunan Papua tentunya diharapkan akan semakin maju dan akselerasinya semakin cepat ke depan.”, Terang Litaay,

(rls/ret)